Di tengah PPKM darurat, Pemko Tanjungpinang memberlakukan tes antigen ditempat bagi penumpang kapal tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

Menurut Wali Kota Tanjungpinang Rahma, biaya tes antigen tersebut akan dibebankan kepada penumpang. Selain itu, penumpang juga harus menunjukkan sertifikat sudah divaksin COVID-19.

“Bagi yang kedapatan positif, kita minta kapal itu bertanggungjawab membawa balik. Kita tidak terima,” ujarnya.

Rahma juga menyampaikan sanksi tegas jika ada seseorang yang menghalang-halangi PPKM darurat, sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan KUHP.

“Bagi seseorang yang melanggar langsung ditetapkan sebagai berperkara yang akan diperiksa polisi, dilanjutkan kejaksaan. Nanti, diadili di pengadilan,” tegas Rahma.

Wali murid mendatangi Disdik karena menggeluh sistem zonasi yang diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Salah satu wali murid tidak mau disebut nama inisial Sy mengatakan, sengaja datang untuk meminta solusi  kerena anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

“Kami datang sudah dari jam 8 tadi,” ujarnya kepada barometerrakyat.com di Kantor Disdik Tanjungpinang sekira pukul 10.30 Wib.

Menurutnya, sekolah yang paling dekat dari kediamanya yaitu SMPN 2 di Jalan Kuantan.

Sehingga saat mendaftar secara online, pilihan pertama SMPN 2, kedua SMPN 10 dan ketiga SMPN 7.

“Sampai sekarang nama anak saya tidak ada di tiga sekolah yang sudah didaftar,” ujar warga Kampung Melayu, Kilometer 6 tersebut.

Dia mengatakan, Disdik Tanjungpinang telah memastikan anaknya bisa terdaftar di sekolah negeri dan dinas sendiri yang mentukan sekolahnya.

“Sudah jumpa tadi, keputusan akan diterima sekolah negeri mana dinas akan kabari Kamis atau Jum’at nanti. Dinas menginformasikan lewat telepon, tadi kami sudah diminta nomor telepon,” ujarnya.

Ditempat yang sama, warga Jalan Cinta Damai juga mengatakan, sengaja mendatagi Disdik Tanjungpinang untuk meminta kejelasan karena anaknya tidak diterima sekolah negeri.

“Anak saya mendaftar di SMP 7, SMP 2 dan SMP 12. Kita minta kejelasan dari dinas,” ujarnya.*