Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat akan berupaya mencari tempat lagi untuk pemilik moko bejualan pada siang hari.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono mengatakan, pihaknya sudah memiliki opsi tepat untuk pedagang moko berjualan pada siang harinya.

Salah satunya di Patung Seribu Kilometer 14 arah Kijang. Menurutnya, dikawasan tersebut sangat minim penjual makanan.

“Nanti mereka kita akan berdayakan disana, supaya mereka siang dapat penghasilan dan malam dapat penghasilan. Kalau malam tidak nutup siang mudah-mudahan dapat nutup,” ujar Sekda saat ditemui di Kantor DPRD Tanjungpinang belum lama ini.

Selain itu, lanjut Riono, di Kelenteng Senggarang, berdasar data yang diterima pihaknya sebanyak 10.146 turis per tahun yang berkujung di Kelenteng Senggarang.

Selain itu, kata dia, pemilik moko bisa datang ke kantor Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki kantin, seperti Gedung Lima Lantai Senggarang.

“Sehingga pemilik moko ini terperhatikan lah dan jangan dibiarkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, sudah memerintah OPD terkait untuk melakukan evaluasi ninght market tersebut. Karena, setelah di launcing, program tersebut tidak pernah di evaluasi.

SAHRUL

Dari tiga gedung yang dibangun, hanya Gedung A yang dimanfaatkan dan dijadikan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga .

Dari pantauan media Barometerrakyat.com, Selasa (9/1) dalam‎ gedung B dan C masih terlihat kosong, ruangan terlihat kotor, kaca jendela hingga pintu sudah ‘tertutup’ butiran debu.

Bagian luar gedung sudah sangat memprihatinkan, kondisi jalan sudah mulai mengguning ditutup tumpukan tanah bauksit.

Selain itu, sebagian ‎batu miring sudah terlihat pecah tidak berbentuk serta rumput liar tumbuh subur di gedung tersebut.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang Riono mengatakan, Gedung tersebut belum bisa dimanfaatkan pihaknya karena tidak ada aliran listrik.

Menurutnya, butuh anggaran Rp1 Miliar untuk memasang listrik di gedung tersebut.

‎Dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 minim, Pemko Tanjungpinang, kata Riono, hanya mengalokasi anggaran untuk kegiatan yang sangat prioritas.

Ia belum bisa memastikan, tahun 2018 gedung tersebut bisa dimanfaatkan menjadi kantor OPD atau tetap ‘terbegkalai’.

“Untuk tahun ini, saya belum cek,” ujar Riono kepada Barometerrakyat.com di Kantor Lurah Tanjungpinang Barat.

Riono mengatakan, tidak hanya pasang listrik saja  ‎yang mahal, saat pengoprasian kantor tersebut, tagihan listrik juga akan ‘membengkak’, karena kantor tersebut menggunakan life.

“‎Kalau beroperasi, biaya listrik juga besar, tidak cukup lima atau enam juta. Karena pengunaan life menyebabkan listrik membengkak,” kata Riono.

Dia memastikan, saat APBD Tanjungpinang stabil dan tidak minim, pihaknya akan memasang aliran listrik ke gedung tersebut.

“Kita mendukung agar kantor OPD tidak lagi menyewa ruko,” tandasnya.