Dia mengatakan, sebelumnya menyampaikan  besaran gaji 13 ASN sebesar Rp13 milyar rupiah itu mengacu pada tahun sebelumnya hanya berdasarkan gaji dan tunjangan yg melekat di gaji saja.

Sedangkan peraturan menteri keuangan Nomor 52/PMk 05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan SE mendagri No. 903/3368/SJ tentang pemberian THR dan gaji ke 13 yang bersumber dari APBD tanggal 30 Mei 2018,

selain gaji dan tunjangan tersebut ada tambahan lain yaitu tambahan penghasilan ASN dibulan ke 13 sebesar Rp9 milyar.

“Sehingga total APBD Kota Tanjungpinang untuk pembayaran gaji 13 sebesar 22 milyar rupiah,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Barometerrakyat.com, Senin (25/6).

Khusus untuk PTT kata Riono, tidak ada pemberian gaji 13, karena berdasarkan PMK tersebut yang di atur hanya untuk ASN, pejabat negara dan pegawai ikatan kontrak. sesuai aturan tersebut pada umumnya pegawai kontrak  pusat.

“Sedangkan ada dibeberapa media menyatakan gaji 13 untuk setiap PTT akan menerima sebesar 900 ribu rupiah itu hanya salah persepsi saja,” jelasnya.

“Waktu itu kepala BKD Pak Tengku Dahlan ditanya berapa jumlah PTT Pemko Tanjngpinang,

beliau menjawab sekitar 900 lebih, bukan PTT mendapatkan gaji 13 sebesar itu,” tambahnya.

Dia meminta jangan sampai terjadi salah persepsi lagi, Pemko membayarkan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau untuk THR PTT memang dibayarkan dan telah dianggarkan di APBD 2018,

sedangkan untuk gaji 13 tidak ada penganggarannya, kalau untuk ASN dalam waktu dekat gaji 13 akan segera dicairkan,” papar Riono.***

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang Riono mengatakan, untuk pengajuan PAW harus ada surat usulan dari pimpinan parpol. Sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat usulan dari parpol.

“Berkas yang disampaikan ke kita belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur, makanya kita kembalikan. Senin minggu lalu kita kembalikan,” ungkap Riono kepada awak media usai penetapan DPT di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (19/4) malam.

Hal itu, kata Riono, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang tatib dewan. “Kita minta itu dilengkapi sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Dia membantah, jika pihaknya memperlambat proses pengajuan PAW Rahma.

Menurutnya, Pemkot Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan lebih, pihaknya, hanya menerima berkas usulan PAW dari DPRD Tanjungpinang yang kemudian akan diteruskan ke Gubernur Kepri.

“Kalau kita menghambat dari mana jalannya kita menghambat, semua surat yang kami terima sudah kami tanggapi bahkan belum seminggu sudah kami tanggapi. Kitakan mau meneruskan kepada seseorang, kita berharap berkas itu dalam kondisi lengkap, kalau tidak lengkap macam mana mau kita teruskan?” Ujarnya. (Sahrul)

SWRO langsung diresmikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kepulauan Riau (Kepri) Heru Sukmoro.

Dalam sambutannya, Heru menyampaikan SWRO ini sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu.

Proyek Satker Kementrian PU ini menelan biaya pembanguan Rp97 miliar melalui dana APBN.

Proyek ini didesain untuk bisa mengatasi kebutuhan 4000 pelanggan dengan kapasitas 50 liter per detik.

“SWRO ini merupakan dambaan, impian serta harapan besar buat masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir khususnya dan masyarakat Kota Tanjungpinang umumnya. Karena SWRO merupakan sumber air bersih akan di konsumsi masyarakat tersebut di rumahnya.” Ungkapnya.

Heru juga menjelaskan Kementerian PUPR bersama Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang telah menganalisis ketersediaan kebutuhan air bersih pada saat Kota Tanjungpinang dilanda krisis air bersih karena kemarau panjang.

Sumber-sumber air baku yang ada di Pulau Bintan tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan air bersih.

“Berdasarkan analisis tersebut, maka dengan inisiatif bersama dibuat sebuah kebijakan untuk dibangun sistem penyediaan air bersih dan air minum dengan teknologi reserve osmosis yang mengolah air laut menjadi air yang siap minum atau yang dikenal dengan SPAM SWRO untuk masyarakat.” Lanjutnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono menyampaikan, rasa bangga dan bahagia dengan dioperasikannya SWRO ini untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan air minum.

“Dengan hadirnya SWRO ini diharapkan untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat. Pendistribusiannya lebih dikhususkan untuk masyarakat pesisir atau pelantar yang aksesbilitas dan keterjangkauan ketersediaan air minum yang layak konsumsi cukup terkendala permasalahan teknis.” Ungkap Riono.

Darmawel Umar selalu Kasubdit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan pada Kementerian PUPR menyampaikan beberapa alasan pembangunan SWRO di Kota Tanjungpinang.

“Kondisi geografis Pulau Bintan mengalami keterbatasan air baku dan faktor alamiah berupa perubahan kondisi iklim dan kualitas air baku yang semakin menurun seperti di Waduk Sei Pulai dan Sei Gesek. Kota Tanjungpinang memiliki sumber air laut yang melimpah dan tidak terbatas sehingga dianggap sangat cocok untuk dibuat SWRO.” Ujar Darmawel.

SWRO yang telah dimulai dari tahun 2013 sampai 2015 ini akan dikelola oleh Pemko Tanjungpinang melalui UPTD Air Minum yang melayani 2.825 unit sambungan rumah tangga yang tersebar di zona pelayanan RO yang terbagi atas 3 zona yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari.

Serta jaringan distribusi utama untuk perpipaan juga dikembangkan ke beberapa wilayah yaitu Kampung Baru, Jalan Soekarno Hatta, Batu Hitam dan Jalan Wiratno.

Dengan beroperasinya SWRO ini diharapkan adanya penambahan tingkat pelayanan air bersih khususnya di Kota Tanjungpinang yang selama ini dilayani oleh PDAM Tirta Kepri sehingga waduk Sei Gesek dan waduk Sei Pulai juga dapat dioptimalkan untuk melayani kawasan pelayanan di Tanjungpinang bagian timur.

(Red/Hum)