Yuswandi saat ini juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Tanjungpinang.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri nomor 240 tahun 2022 tentang pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Tanjungpinang.

BACA JUGA: BPOM Hentikan Sementara Penjualan Kinder Joy di Tanjungpinang

Rahma menyampaikan, pelantikan Penjabat Sekda Tanjungpinang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

“Secara tahapan kami sudah lewati sesuai regulasi sebenarnya. Mohon doa seluruh masyarakat Tanjungpinang, semoga ini bisa berjalan maksimal lagi dan tentunya ini menjadi tantangan kami untuk kerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan alasan memilih Yuswandi sebagai Pj Sekda karena dinilai sudah memiliki pengalaman karena sudah pernah menjabat sebagai Kepala OPD, terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BACA JUGA: Warga Keluhkan Tidak Ada Penerangan Jalan, Minta Pemko Tanjungpinang Pasang Lampu Penerangan

“Saya yakin ini semua sudah melewati tahapan dan pertimbangan yang semata-mata tujuannya untuk kebaikan masyarakat Tanjungpinang,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera membuka pendaftaran open bidding atau lelang jabatan Sekda Tanjungpinang. “Kita akan mulai segera tahapannya,” imbuhnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Kamis (7/4).

Pelantikan sesuai dengan surat keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 226 Tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

BACA JUGA: Bersama Wagub Kepri, Rahma Safari Ramadhan di Masjid Agung Al Hikmah

Usai kegiatan, Rahma mengatakan bahwa pelantikan telah melewati rangkaian proses yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

“Pelantikan tentunya telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sudah melalui rekomendasi KASN,” ucapnya.

Lanjut dikatakannya kepada seluruh pejabat yang telah mendapat amanah untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kode etik kepegawaian.

BACA JUGA: Buka Bazar Ramadhan, Rahma Ingatkan Tetap Patuhi Prokes

“Dalam menjalankan tugas jabatan agar selalu menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang Syarifah Eka menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan pelantikan susulan.

Hal ini diketahui setelah dilakukannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Selasa (5/4/2022).

Setidaknya ada empat pejabat Pemko Tanjungpinang yang mengalami pergeseran diantaranya Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari dilantik jadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Tanjungpinang.

BACA JUGA: Vaksin Tidak Batalkan Puasa, Dinkes Tanjungpinang Gencar Vaksinasi COVID-19

Asisten I Setdako Tanjungpinang Tamrin Dahlan dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembagan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang menggantikan Raja Khairani yang telah pensiun.

Tengku Dahlan yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah, dilantik menjadi Asisten I Pemko Tanjungpinang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekdako Tanjungpinang.

Terakhir, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang Riany dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).

BACA JUGA: Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Rahma: Peran Masyarakat Kunci Utama

Wali Kota Rahma mengatakan, rotasi dilakukan sebagai upaya penyegaran dengan harapan dapat lebih memotivasi pelaksanaan tugas pada jabatan yang baru.

“Pelantikan ini kita lakukan sebagai upaya penyegaran dilingkungan Pemko Tanjungpinang. Selamat, semoga bisa membantu saya,” ucapnya.

Ia menyampaikan, hingga saat ini Pemko Tanjungpinang belum ada menerima surat panggilan untuk klarifikasi dari Kejati Kepri.

“Jadi informasi tersebut tidak benar adanya”, jelas Teguh, Jumat (5/11).

Teguh menambahkan, pada Kamis kemarin Wali Kota melaksanakan sejumlah agenda kegiatan seperti biasanya yang sudah tersusun.

“Sejak pagi, Wali Kota hadir pada agenda kegiatan sesuai jadwal yang ada, mulai dari pembukaan kegiatan PKK, penyerahan bantuan di Dinas Sosial, dan rapat bersama Polres Tanjungpinang,” jelasnya.

Secara terpisah, kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang Boby Wira Satria l menambahkan, membaca dari isi berita tersebut telah disampaikan melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri yang menerangkan belum ada pemanggilan yang dimaksud.

“Jadi baik keterangan dari Kejati dan Pemko Tanjungpinang sendiri, keduanya telah menerangkan hal yang sama bahwa tidak ada pemanggilan ataupun yang dikabarkan diperiksa tersebut,” ucap Bobby.*

Rahma menyampaikan, sudah berkonsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait rencana pergantian tersebut.

“Saya tidak sendiri, tapi ada BKD dan kita konsultasi langsung ke KASN,” kata Rahma saat dihubungi barometerrakyat.com, Senin (5/4).

Ia menyampaikan, berdasarkan peraturan terbaru, Sekda boleh diganti meskipun menjabat belum dua tahun. Namun, Rahma tidak menyebutkan aturan yang dimaksud.

“Pemerintah setiap buat rencana bukan sembarangan tapi berdasarkan aturan yg berlaku,” imbuhnya.

Sebelumnya, kisruh antara Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari semakin tampak. Hal itu menyusul beredarnya surat pernyataan agar Sekda bersedia dievaluasi.

Surat bermaterai 10 ribu itu bertuliskan yang membuat pernyataan Teguh Ahmad Syafari sebagai Sekda Tanjungpinang dan mengetahui Wali Kota Tanjungpinang Rahma

Surat tersebut terdapat tiga poin, pertama bersedia atau tidak bersedia mengikuti seluruh tahapan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Tanjungpinang.

Kedua, bersedia menerima segala hasil keputusan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Tanjungpinang.

“Wali kota kemarin ada konsultasi,”
kata Sekda Kepri Arif Fadillah saat diwawancarai awak media.

Ia menyampaikan, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima usulan terkait penggantian Sekda Tanjungpinang itu. “Tapi tindak lanjutnya belum sampai sini,” ucapnya.

Ia menambahkan, secara aturan jabatan Sekda dapat diganti setelah dua tahun menjabat. Sementara Teguh baru satu tahun menjabat Sekda Tanjungpinang ketika almarhum Syahrul jadi Wali Kota Tanjungpinang. “Aturannya begitu,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma belum dapat dimintai konfirmasi soal tersebut. “Nantinya, saya ada rapat,” kata Rahma usai rapat koordinasi dan monitoring bersama dengan KPK di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (23/3).

SAHRUL

Rapat dihadiri seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kota Tanjungpinang dan provinsi Kepri.

Teguh Ahmad Syafari mengharapkan antara pemerintah provinsi Kepri, Pemko, dan tim gugus tugas dapat mengambil langkah-langkah cepat dan tanggap dalam upaya menanggulangi covid-19 yang menjadi masalah global.

Ia meminta agar masing-masing gugus tugas dapat melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.

Selain itu, terus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana upaya pencegahan covid-19.

“Kita harus memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak panik, tapi tetap waspada. Harapannya, publik bisa memahami dan melaksanakan bersama-sama,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB, Rustam menyampaikan pemantauan virus corona sampai dengan Rabu (19/3) ada 48 orang dalam pemantauan (ODP), selesai pemantauan 21 orang, dan sedang dalam proses pemantauan 27 orang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor: 443.1/375/4.2.03/2020 tentang penyesuaian jam kerja ASN dalam pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari.

Kebijakan itu menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 19 Tahun 2019 tentang penyesuaian jam kerja ASN dalam pencegahan penularan Covid-19.

Dikutip barometerrakyat.com, dalam edaran itu mengatur sejumlah teknis, diantaranya Pimpinan OPD/Unit Kerja harus memastikan terdapat minimal dua level Pejabat Struktural Tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor,

agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Pimpinan OPD/Unit Kera mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan OPD/unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan sejumlah pertimbangan.

Pasalnya, pemerintah Tanjungpinang sudah menganggarkan untuk kenaikan gaji PTT dan GTT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Kenaikan gaji sudah dianggarkan di APBD 2020 dan sudah disahkan. Kalau APBD sudah disahkan ya sudah bisa dilaksanakan,” ujar Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Rabu (12/2).

Teguh mengatakan, gaji GTT mengalami kenaikan sebesar Rp 400 ribu, awalnya Rp 1,1 Juta menjadi Rp 1,5 Juta. Untuk PTT mengalami kenaikan dari Rp 150 Ribu sampai dengan Rp 300 ribu.

“Kalau PTT bervariasi, tergantung tingkatan pendidikan,” ucapnya.

Kenaikan gaji tersebut, lanjut dia, untuk menghargai jerih payah mereka yang sudah bekerja sungguh-sungguh.

Sehingga, kata dia, baru-baru ini pihaknya mendapatkan penghargaan atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Ini suatu prestasi, dan tentunya tidak terlepas bantuan dari tenaga PTT yang sudah bekerja merapikan administrasi mulai dari proses perencanaan, kegiatan, sampai implementasi,” ujarnya.

“Ketika tunjangan sudah dinaikkan, kita harapkan disiplin ditingkatkan, pelayanan kepada masyarakat lebih membaik,” imbuhnya.

SAHRUL

Menurutnya, dana tersebut akan disalurkan ke 18 keluarahan setempat pada awal Januari 2019. “Setiap kelurahan sekitar 300 juta,” katanya kepada awak media di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang. Jumat (28/12).

Dana tersebut, lanjut Riono, akan digunakan untuk mempercepat pembangunan seperti infrastruktur hingga biaya operasional di tingkat kelurahan.

“Digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan infrastruktur, perbaikan-perbaikan yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Riono menambahkan, pada pelaksanaan anggaran itu nantinya, akan diawasi oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang sebab masuk dalam APBD.

“Usulannya anggaran untuk kelurahan datang dari forum pemerintah,” pungkasnya.

SAHRUL