“Semua OPD saya harapkan dapat berkerjasama dalam mempertahankan ketersediaan sembako menjelang Hari Raya. Jika perlu, turunkan tim untuk memantau setiap harinya  agar kestabilan dapat terus kita dijaga,” tutur Sekda Adi memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah, Rabu (27/04/2022).

Adi menegaskan agar seluruh persiapan kebutuhan pokok masyarakat selama perayaan Idul Fitri harus selalu dipantau dan dilaporkan.

Selain kebutuhan bahan pokok, Adi juga meminta agar ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) juga harus diprioritaskan.

“Terkait lonjakan pemudik tahun ini saya harap BBM tentunya harus pula diperhatikan. Mobilitas masyarakat tahun ini akan sangat tinggi. Melihat situasi Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau, hal ini harus terus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” ujar Adi.

Terakhir Adi Prihantara yang baru dilantik Selasa kemarin meminta agar Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait untuk terus memastikan kondisi ketersediaan BBM dan kecukupan stok sembako. Ia juga berharap Kabupaten dan kota juga dapat melaporkan kendala-kendala yang dihadapi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Untuk Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait diharapkan kerjasamanya dalam persiapan menghadapi Idul Fitri nanti. jika ada kendala komunikasikan segera agar terkoordinir semuanya secara cepat,” tutupnya.

Keempat OPD tersebut yakni Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dan Industri, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Informasi didapatkan, dari empat OPD tersebut ada puluhan unit komputer dan laptop berhasil dibawa kabur maling.

Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

Pantauan di kantor DKP, Selasa (22/6), sejumlah anggota Satreskrim Polres Tanjungpinang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV dikantor tersebut.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah membenarkan kejadian tersebut. Ia pun meminta kepala OPD untuk mencari petugas keamanan untuk menjaga kantornya.

“Seharusnya punya keamanan sendiri, saya lihat ada kantor yang sudah punya pengamanan sendiri contohnya Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah ada pengamanan dan Biro ULP juga ada,” ujarnya.

“Jadi carilah sekitar enam orang, jangan minta ke Satpol PP semua, nanti satpol itu mengkoordinir mengatur orang-orangnya, nanti mereka kita bikin semacam kelompok pengamanan dalam atau pamdal dan mereka di SK kepala OPD,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arif Fadillah mengatakan, KemenPAN-RB memberi penghargaan yang keempat kepada Pemprov Kepri yang telah melaksanakan roda pemerintahan sesuai SAKIP di masa pandemi COVID-19 tahun 2020.

Salah satu penilaian, lanjutnya berhubungan dengan penanganan COVID-19. Kinerja Pemprov Kepri dalam menangani COVID-19 dinilai baik dan terkendali, apalagi jumlah pasien COVID-19 relatif sedikit dibanding wilayah lainnya.

“Dalam empat tahun berturut-turut Kepri mendapat penghargaan dari KemenPAN-RB karena melaksanakan SAKIP secara maksimal. Tahun ini, acara dilaksanakan secara daring,” ujarnya, Kamis (22/4).

Arif pun memberi apresiasi kepada kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala biro yang telah melaksanakan tugas secara maksimal sehingga mendapat penilaian positif dan penghargaan dari KemenPAN-RB.

“Terima kasih atas kerja sama dan komitmen OPD dan biro. Berkat kerja keras kita semua sehingga kita dapat nilai kinerja sangat baik. Ini diharapkan memacu kita untuk terus bekerja membangun Kepri, mewujudkan visi misi Gubernur dan Wagub,” tuturnya.

Kinerja Pemprov Kepri, menurut dia tetap berjalan optimal meski mengalami berbagai hambatan saat pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kondisi daerah, dan kebutuhan masyarakat sehingga visi dan misi pemimpin daerah dapat tercapai secara maksimal.

“Program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah, meski kondisi keuangan daerah berkurang akibat bencana COVID-19. Ini mendapat apresiasi dan penilaian yang baik dari KemenPAN-RB,” katanya.

Redaksi

Pemerintah Provinsi Kepri menghimbau para pedagang yang ada di Provinsi Kepri untuk mulai beralih ke sistem penjualan online atau berbasis aplikasi.

“Pasalnya, melihat kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat saat ini, kegiatan jual beli online dipastikan lebih aman bagi masyarakat,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arif Fadillah, Kamis (22/4).

Menurut Arif, saat ini penjualan melalui sistem aplikasi online dipastikan jauh lebih aman dibandingkan langsung turun ke pasar untuk berbelanja.

“Apalagi pemerintah Provinsi Kepri berupaya untuk memulihkan ekonomi Kepri yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan pelaksanaan kegiatan dengan pembatasan kegiatan khususnya di fasilitas umum yang dapat menciptakan kerumunan masyarakat,” ungkap Arif.

Arif mengatakan, bahwa melalui berbelanja online ini penjual dapat tetap melaksanakan kegiatan jual beli dagangan tanpa harus bertemu langsung dengan pembeli.

“Dengan begitu, akan meminimalisir penyebaran Covid-19 serta pastinya kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan,” yegs Arif.

Untuk itu lanjut Arif ia meminta seluruh pedagang di Provinsi Kepri mulai beralih ke sistem penjualan berbasis aplikasi online untuk menjual keperluan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Masehi.

Redaksi

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Arif Fadillah menegaskan bahwa surat permohonan yang mengatasnamakan Gubernur Kepri Isdianto yang saat ini sedang cuti kampanye adalah palsu dan tidak benar.

“Surat itu tidak benar dan Pemprov Kepri tidak ada sangkut pautnya. Untuk dana NPHD yang diperuntukan bagi keamanan sudah 100 persen di kucurkan dan tidak ada masalah,” kata Arif di Tanjungpknang, Rabu (14/10).

Ditambahkan Arif, dirinya juga mendapat interukSi langsung dari Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin agar Biro Hukum Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti dan melaporkan ke pihak berwajib surat permohonan palsu yang mengatasnamakan Gubernur Kepri tersebut.

“Selain itu teman-teman media harus tau kehebohan surat palsu tersebut tidak hanya ada di Kepri, tetapi ada juga tersebar di provinsi lain. Saya tau surat itu ada juga mengatasnamakan Gubernur Provinsi Banten,” tutur Arif.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri Heri Mukhrizal juga menyampaikan pihaknya akan membuat laporan resmi ke Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang.

Saat ini, Biro Hukum sedang mempersiapkan bukti-buktinya serta akan melampirkan produk hukum yang ada tanda tangan gubernur yang asli untuk data pembanding penyidik nanti.

Pemprov Kepri saat ini telah memangkas sejumlah anggaran kegiatan yang yang dialihkan untuk jaring penanganan Covid-19.

“Untuk proyek strategis dipastikan tidak kita ganggu, dan tidak masuk dalam proyek yang kita hole atau tunda,” ungkap Arif dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri, Sabtu (20/6).

Pasalnya, lanjut Arif pembangunan Proyek Strategis tersebut sangat diperlukan guna peningkatan infrastruktur yang di harapkan mampu meningkatkan ekonomi di Provinsi Kepri.

“Tak hanya di Proyek Strategis yang berdampak ekonomi saja namun pembangunan Unit Sekolah Baru di Provinsi Kepri yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri,” ujar Arif.

Arif juga memastikan bahwa hingga saat ini pembangunan proyek strategis Provinsi Kepri terus berjalan.

Salah satunya lanjut Arif yang dapat dilihat adalah pembangunan proyek kawasan Gurindam XII di Tepi laut Tanjungpinang.

“Dokumen RPJMD dan Renstra harus selaras karena keselarasan kegiatan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan  Rancangan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang akan dibahas bersama seluruh stakeholder dalam musrembang yang akan diselenggarakan pada akhir Maret mendatang,” ujar Arif saat membuka  Rapat Forum OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/03).

Arif mengatakan sebagaimana RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, pada tahun 2019 ini kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas  sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri.

Sedangkan pembangunan daerah Tahun 2020 diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif dan pemerataan infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

”Kita tentunya berharap pada 2020 nanti investasi semakin banyak masuk ke Kepri. Tentunya kita harus menyediakan sarana dan prasarana, peraturan yang memudahkan iklim usaha serta suasana yang kondusif. Investasi akan masuk jika jalan tersedia, listrik ada, pelabuhan memadai, peraturan yang mendukung iklim investasi, serta keamanan yang terjamin. Ini akan menjadi fokus kita di 2020,” tutur Arif.

Arif menjelaskan bahwa pada pelaksanaan Forum OPD Tahun 2019 ini, mempergunakan system e-Planning untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Sehingga diharapkan dengan mempergunakan e-Planning ini, proses penyusunan, perencanaan mulai dari Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah, Rakor OPD, Pra-Forum, Forum OPD, kemudian pelaksanaan Musrenbang hingga penyusunan KUA/PPAS akan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No.86 Tahun 2017.

“Sistem e-Planning ini akan memudahkan kita dalam membuat pelaporan, pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja program berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD setiap tahunnya. Sehingga akan langsung. Dari e-Planning ini kita bisa secara langsung mengevaluasi pencapaian target kinerja setiap OPD sehingga menjadi dasar dalam menentukan reward dan punishment,” ucap Arif.

Pada akhir sambutan Arif mengharapkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari semua Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMD dapat tercapai dalam rangka mencapai Visi Daerah.

“Semoga arahan dan harapan yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadi pedoman sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Forum OPD ini bagi seluruh OPD Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota,” tutup Arif.*

Sekretaris Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri Chaidar Rahmat mengatakan, Sekda Kepri terindekasi ikut berpolitik.

Keterlibatan Sekda dalam politik, kata Chaidar, seperti Sekda ikut dalam pertemuan dengan tokoh politik di Kepri, yang tidak seharusnya tidak dilakukan seorang birokrat.

“Sekda ini biang masalahnya, dia terindikasi bermain politik,” ucapnya saat konferensi pers di Morgan Bakry di Jalan Ir. Juanda, Rabu (7/3).

Selain itu, pihaknya berencana melakukan diskusi publik sekaligus Coffee Morning bersama tokoh mayarakat, pemimpinan organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan se Kepri.

Dalam diskusi tersebut akan membahas agenda evaluasi 2,5 tahun kinerja Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Dari hasil diskusi publik itu akan kita sampaikan pada aksi di tanggal 13 Maret 2018, kita menjawab tantangan Gubernur kalau demo harus memiliki data, itu lah data dari hasil diskusi publik yang akan kita sampaikan,” ucapnya.

Ia menambahkan, diskusi publik itu juga akan dibahas terkait Sekda terindikasi berpolitik. “Kami juga meminta gubernur pecat Sekda,” tegasnya.

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Arif Fadillah mengatakan hadirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin menjadi jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat Kepri.

Hal ini ditegaskan Arif saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri di ruang rapat utama DPRD Kepri, Dompak.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I Riski Faisal. Kamis (26/4)

“Ranperda ini akan menjadi jawaban dari persolaan masalah hukum yang dihadapi masyarakat Kepri, agar masyarakat mendapat keadailan. Hakekatnya semua semua orang sama dimata hukum.” Ungkap Arif

Dengan adanya perda bantuan hukum, kata mantan Sekda Kabupaten Karimun ini, pemerintah daerah akan memberi bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Sementara itu, terkalit imlementasi dari perda bantuan hukum ini, lanjut Arif, pemprov akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Negeri (PN) yang ada di Kepri.

“Masukan positif dan membangun dari DPRD Kepri sebagai masukan untuk penyempurnaan perda ini. Kami berharap pembahasan perda ini (perda bantuan hukum) tepat waktu,” ujarnya

Sahrul

BAROMETERRAKYAT.COM, BATAM. Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dituntut memiliki kinerja tinggi dan kompetensi yang baik. Tidak cukup itu saja, ASN juga dituntut memiliki inovasi untuk maju kembangnya organisasi yang dipimpinannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sekdaprov Kepri HTS Arif Fadillah saat membuka secara resmi Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Swiss Bell Hotel Batam, Kepri Kamis (6/4).

Dijelaskan Arif Fadillah, saat ini tuntutan untuk memiliki ASN yang berkualitas memang menjadi satu kebutuhan. Mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks.

“ASN harus bisa menjadi solusi guna mengatasi tantangan yang makin komplek tersebut, ” kata Arif.

Menyangkut Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diakui Arif, memang seharusnya yang duduk adalah orang-orang yang cakap secara kualitas, integritas independensi dan netralitas.

Hanya saja, berbicara independensi serta netralitas saat ini menghadapi problematika.

Sementara Komisioner KASN Priono Tjiptoherijanto mengharapkan melalui sosialisasi seleksi terbuka JPT dapat melahirkan pejabat yang berdedikasi berwawasan serta berintegritas.

Menurutnya, itu semua bisa diraih, bila penerapan undang-undang dijalankan dengan baik. Seperti diketahui pada prinsipnya Undang -Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) No 5 Tahun 2014 sudah cukup baik.

Terlebih sambung Priono, UU ASN telah menerapkan sistem Merit. Yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikaasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik ras warna kulit agama asal usul dan jenis kelamin. Termasuk pula status pernikahan umur ataupun kecacatan.

“Melalui sosialisasi ini juga, kita mengharapkan akan lahir perecapatan pelaksanaan reformasi guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, ” jelas Priono.

Dia menambahkan, sejauh ini seleksi terbuka atas JPT sudah dilaksanakan disemua Kementrian/Lembaga, 33 provinsi dan 395 kabupaten/kota.

Redaksi