Dalam sidang paripurna tersebut disepakati total belanja APBD P 2018 hingga sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp 1,185 Triliun.

Dari total belanja itu, belanja tidak langsung sebesar Rp 527,819 Milyar Rupiah dan belanja langsung menjadi Rp 657,668 Milyar.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menyampaikan proyeksi pendapatan sebesar Rp 1,011 Triliun dimana selisih antara belanja dengan pendapatan daerah sekitar Rp 174,143 Milyar dengan Silpa tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 176,143 Milyar.

“Terjadi surplus mencapai Rp 2 Milyar, hingga bisa dipastikan Kabupaten Bintan tidak mengalami defisit anggaran hingga akhir tahun 2018 karena anggaran untuk pembangunan daerah lebih besar dari belanja,” ujarnya

Ia juga mengapresiasi atas kerja keras Badan Anggaran serta Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras dalam pembahasan anggaran, dimana hal ini merupakan suatu bentuk kontrol fungsi pengawasan anggaran oleh legislatif dalam pembangunan daerah.

“Terimakasih atas kerja keras dari Banggar dan Komisi DPRD Kabupaten Bintan yang telah melakukan pembahasan dalam pengawasan anggaran, tentunya sangat kami apresiasi,” tutupnya.

Penandatanganan kesepakatan Ranperda Perubahan APBD 2018 dilakukan oleh, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Nesar Ahmad, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Trijono, Bupati Bintan, Apri Sujadi, serta disaksikan Sekda Bintan, Adi Prihantara, Kepala DPKAD Bintan, Mohd Setioso, Anggota Dewan dan pimpinan OPD lainnya. (Rls)

Komisioner KPU Kepri Divisi Hukum Widiyono Agug mengatakan, dari  16 partai yang melaporkan LADK, partai politik yang dana awal kampanye terbesar yakni PDI Perjuangan. “Dengan jumlah Rp 43.100.00,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (26/9).

Sedangkan calon anggota DPD RI tertinggi yakni Ria Saptarika dengan jumlah Rp 212.ooo.ooo. Sementara itu, LDAK calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kosong dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar Rp 1 Juta.

“Lima partai (yang melaporkan) di hari pertama langsung dapat berita acara yang menandakan sudah lengkap. Lima 5 partai tersebut yakni Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKB dan Gerindra,” ujarnya.

Sedangkan calon anggota DPD RI pada hari pertama ada delapan orang sudah lengkap, yakni Alfin, Darma Setiawnjutnyaan, Hardi Selamat Hood, Haripinto Tanuwidjaya, Richart Pasaribu, Riky Solikhin, Sabar P. Pandapotan dan Sukhri Farial.

Dia menambahkan, pelaporan LADK dimulai pada 23 September 2018 lalu  dan sampai tanggal 27 September 2018 untuk perbaikan.

“Jika hingga tanggal 27 September tidak menyelesaikan LDAK, maka akibatnya peserta pemilu akan dicoret dari kepesertaannya dari wilayah setempat,” tukasnya.

Penyerahan insentif tersebut akan dilakukan oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi kepada setiap perwakilan RT/RW Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Badan Pengawas Daerah (BPD) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Bintan.

Besaran insentif operasional yang diterima untuk triwulan I tahun 2018,ini bervariasi diantaranya, operasional RT sebesar Rp 1.350.000, operasional RW sebesar Rp 1.350.000, operasional LPM sebesar Rp 2.650.000, serta tunjangan dan operasional BPD sebesar Rp 7.500.000.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya berharap agar operasional yang diberikan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi sejumlah RT dan RW guna meningkatkan kinerja sebagai ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

“RT/RW merupakan ujung tombak dalam mensukseskan program pemerintah, tentunya kita harapkan hal ini dapat dijadikan motivasi dan peningkatan kualitas kinerja, kita juga sedang mempertimbangkan untuk kembali menaikkan Dana Operasional bagi RT/RW,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ronny Kartika menuturkan bahwa besaran operasional untuk Triwulan 1 Tahun 2018 yang bersumber dari APBD Pemkab Bintan khusus rt/rw yang ada dikelurahan sebesar Rp 571.650.000.

“Untuk tahun ini jumlah RT/RW sebanyak 804 orang, yang terdiri dari RT Desa 298 orang, RW Desa sebanyak114 orang, RT Kelurahan sebanyak 307 orang, dan RW Kelurahan sebanyak 85 orang,” ujarnya, Selasa (17/4) pagi.

Untuk Operasional RT dan RW selain dianggarkan melalui APBD Pemkab Bintan, Pemerintah juga menanggarkan melalui APBDes.

Pada tahun ini, selain menyerahkan Dana Operasional, Pemerintah Daerah juga menyerahkan Bantuan Tas, dan perlengkapan lainnya bagi RT dan RW.

Pemerintah Daerah juga mewacanakan kembali untuk menaikkan tarif Dana operasional RT/RW, dari 450 ribu perbulan menjadi 500 ribu atau 550 ribu perbulannya. (Redaksi)

Tahun 2018 ini, Pemkab Bintan mengkucurkan bantuan senilai Rp1,62 miliar.

Sebanyak 78 KUBE di Bintan mendapatkan bantuan tersebut.

Kepala Dinsos Bintan Naharudin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Serta sisanya menggunakan anggaran pemerintah kabupaten,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin, Kamis (29/3) pagi.

Dia menambahkan, dari 78 kelompok KUBE penerima manfaat, 55 KUBE diantaranya akan menerima dana yang diberikan sebesar 20 juta rupiah per kelompok untuk yang memperoleh dukungan dana dekonsentrasi.

“Bantuan sebesar 20 juta rupiah tersebut, digunakan sebagai penunjang pengembangan usaha masyarakat di daerah,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan,  Pemerintah Bintan akan menata kembali para pelaku KUBE dan UMKM yang tersebar di seluruh daerah.

Menurutnya, penataan tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi data yang diperlukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

agar para pelaku usaha bisa menerima penyebaran penerima manfaat.

Dia meminta, Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bintan untuk menata kembalu pelaku KUBE dan UMKM.

“Hal ini akan kita dorong terus bagi kemajuan para pelaku usaha kemasyarakatan,” tutupnya.

Redaksi