BR. KEPRI –Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
diharapkan jadi suplemen sekaligus booster terhadap penanganan potensi korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau maupun Provinsi Jambi.

“Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah komitmen Pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa, komitmen ini akan terus menerus diupayakan pewujudannya tanpa ada kata henti,” papar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat membuka Rakor APIP se-Provinsi Kepri dan Jambi di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak.

Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini diisi oleh PIC Monitoring Center for Prevention (MCP) Kepri Joko Kartiko Krisno, Kepala BPKP Perwakilan Kepri Mardiyanto Arif Rakhmadi, Kepala BPKP Perwakilan Jambi Sueb Cahyadi, dan Plt Direktur Korsup Wilayah I.1 Edy Suryanto, serta diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Kasatgas Wilayah I.1 KPK RI Maruli Tua.

Ansar menambahkan, penguatan peran APIP dibutuhkan untuk menilai dan memberi rekomendasi tentang efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022.

“Untuk itu kami berharap kepada seluruh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersinergi dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut dan tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal visi dan Misi Kepala Daerah guna membangun Pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Ansar juga mengharapkan agar capaian perbaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau tersebut terus bergerak naik. Namun,
capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Editor : Bella