BAROMETERRAKYAT.COM, Jakarta. Hari ini Rabu (12/12) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan  Meikarta.

Pria yang akrab disapa Demiz itu diketahui menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar saat proses perizinan proyek Meikarta tengah berlangsung.

“Saya dapat informasi tadi ada sejumlah saksi yang diperiksa, termasuk unsur pimpinan di Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu memimpin, yaitu mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Akan diperiksa untuk kasus ini besok (Rabu,red) dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip dari Liputan6.com.

Selain Demiz, Febri menyebut pihaknya juga membuka kemungkinan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus ini.

Saat ini, kata dia, penyidik tengah mendalami rekomendasi perizinan proyek Meikarta.

“Berikutnya tentu saja sesuai kebutuhan penyidikan, tidak tertutup kemungkinan kepala daerah juga akan dipanggil. Kami perlu mendalami bagaiman proses saat itu terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Sumber : Liputan6

“Apabila di hari pertama nanti para ASN tak masuk kerja, siap-siap lah menerima sanksi dari Pemko Tanjungpinang,” ujar Riono saat diwawancarai awak media, Jumat (30/6).

Menurut Riono, pihaknya tidak akan menerima alasan apapun dari ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja, Senin (3/7) mendatang. Yang alasan tiket habislah dan lainnya itu tidak akan diterima, karena libur sudah cukup panjang.

“Hari pertama, senin ini akan kita gelar apel di Pemko Tanjungpinang, sekaligus halal bihalal. Acaranya ya nanti salaman semua dengan para pegawai termasuk kepala daerah. Nanti akan kita ‎absen satu persatu, jadi nanti kita akan tahu siapa-siapa saja yang tidak hadir,” terangnya.

Pemkot Tanjungpinang, lanjut Riono telah menyiapakan sanksi hukuman kepada ASN yang tidak hadir. Mulai dari ringan hingga berat. PNS yang pernah mendapatkan hukuman, maka secara bertingkat pun akan lebih mendapatkan hukuman yang lebih berat.

“Yang pasti kita akan kasih hukuman. Kalau ada sejarah PNS‎ pernah mendapatkan hukuman ringan, kita akan kasih hukuman berat. Jadi jangan sampailah tidak hadir. Saya menghimbau kepada seluruh ASN untuk masuk kerja pada hari pertama,” ujarnya

SAHRUL