Diterimanya gugatan tersebut status tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri gugur.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Tofan Husma Pattimura dalam sidang digelar di PN Tanjungpinang, Rabu (25/8).

Dalam amar putusannya, majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kejati Kepri tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena sudah daluwarsa.

“Menyatakan Surat perintah penyidikan Kajati Kepri nomor 212/L.10/FD.1/ 07/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai dasar penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, karena kasus susah Daluarsa,” kata Tofan.

Hakim juga memerintahkan termohon Kejati Kepri, untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pemohon tersangka Juliet Asril.

Atas putusan tersebut, pihak termohon yang diwakili Jaksa Edy Prabudy mengatakan, memiliki waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, tetapi akan menyampaikan ini ke pimpinan.

“Untuk perlawanan selanjutnya nanti akan kita sampaikan,” singkat Edy.

Sidang perdana prapradilan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (16/8).

Kuasa hukum tersangka, Edward Banner Purba mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan perlawanan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Ia menilai penetapan kliennya sebagai tersangka dalam perkara tukar guling lahan dan bangunan RRI Tanjungpinang tidak sah dan daluwarsa.

Karena pemohon dijadikan sebagai tersangka oleh termohon Kejati Kepri dengan pasal Primair pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI N0.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Bahwa sesuai dengan pasal 78 KUHP ayat 1 poin keempat, berbunyi tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal-hal berikutnya, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan,” ujar Edward Banner dalam persidangan.

Selanjutnya, mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Dan Pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHAP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu menurut aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke Kantor Panitera suatu pengadilan.

“Jadi ada perhitungannya kapan kejadiannya dan kapan penyidikan sudah dimulai. Pada intinya dari tahun 2002 ditarik panjang sampai tahun 2020, Pekara korupsi yang disidik Kejaksaan ini sudah kadaluarsa. Namun demikian kita lihat aja nanti putusan Majelis Hakim,” kata Edward.

Dalam persidangan tersebut, Kejati Kepri yang diwakili Jaksa Firman Halawa, Dodik Hernawan dan Edy Prabudy membantah dalil permohonan praperadilan yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka.

Kejati Kepri menyatakan, dalil pemohon praperadilan yang menyatakan penuntutan Perkara aquo daluwarsa dilakukan atas penetapan klienya sebagai tersangka, sangat tidak berdasarkan hukum karena perhitungan yang diajukan merupakan versi dan asumsi dari pemohon.

Juliet Asri ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi tukar guling lahan milik Radia Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang.

Praperadilan tersebut teregister dengan nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg yang diajukan kuasa hukumnya Edward Baner Puba.

Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Eduart MP Sihaloho membenarkan telah menerima pengajuan praperadilan dari tersangka dugaan korupsi tukar guling lahan milik RRI Tanjungpinang.

“Yang di prapidkan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,” kata Eduart saat dikonfirmasi, Senin (9/8).

Ia menyampaikan, Ketua PN Tanjungpinang telah menunjukkan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut

“Hakimnya Tofan Husma Patimura serta didampingi oleh Panitera Pengganti, Muhiyar. Jadwal sidangnya pada tanggal 16 Agustus 2021,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kejati Kepri belum dapat dikonfirmasi terkait prapradilan yang diajukan tersangka Juliet Asril.