Lahan yang di klaim oleh PT Buana Mega Wisatama itu hanya 5 Ribu Ha saja yang dikelola sesuai peruntukannya sebagai kawasan wisata terpadu di Kabupaten Bintan.

PT BMW sejak tahun 1999 mengaku memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB). Namun sekitar 17.960 Ha lahan tersebut terlantar, tidak jelas peruntukannya.

Akibatnya, berdampak terhadap pembangunan di desa Malang Rapat. Karena investor yang akan berinvestasi selalu terbentur dengan surat sakti HGB PT BMW.

Namun demikian , Kepala Desa Malang Rapat S.Boli Al Rahman membenarkan jika dilahan terlantar itu kini digarap oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam sebagai mata pencarian warga.

Hal ini disampaikan Boli saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan tim P2KN, diruang kerjanya.

“Mereka lakukan sudah cukup lama, bahkan sudah puluhan tahun menggarap lahan itu untuk bercocok tanam,” ujar Boli.

Ketua P2KN Kennedy Sihombing yang mendampingi warga Malang Rapat mengatakan, reforma agraria, adalah salah satu wujud dari amanah pemenuhan peraturan dasar pokok-pokok agraria nomor 5 Tahun 1960.

Kennedy menjelaskan, PT. BMW yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) itu diperuntukkan sebagai pembangunan Kawasan Wisata Terpadu di Kabupaten Bintan.

Sayangnya, kata Kennedy, lahan seluas 23 ribu Ha tersebut menurut data yang dihimpun pihaknya, Hanya 5 Ha saja yang dikelola oleh PT. BMW, selebihnya ditelantarkan.

“Jadi, sudah 25 tahun sejak terbitnya surat HGU tahun 1999 tersebut. Oleh PT. BMW belum dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan pemerintah.” papar Kennedy.

Ia menegaskan, menurut Undang-Undang tanah yang ditelantarkan oleh pengelola selana tiga tahun atau lebih, boleh manfaatkan.

Hal ini dituangkan pada pasal 27, pasal 34 dan pasal 40 Undang-Undang Agraria, di hapus karena diterlantarkan. Masyarakat berpeluang untuk mengelolanya, demi meningkat tarap hidup mereka.

Pimpinan OT BMW sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikonfirmasi*