Aksi tersebut menolak diberlakukan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi anggota DPR RI.

Presiden Mahasiswa UMRAH Rindi Apriadi mengatakan, revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI itu salah satu upaya melemahkan lembaga antirasuah.

“DPR RI dan Presiden coba kebiri KPK, melalui revisi undang-undang KPK,” ujarnya saat menyampaikan orasi didepan kantor DPRD Kepri.

Dia menilai, jika undang-undang itu diberlakukan maka korupsi akan merajalela di tanah air.

Sementara itu, salah satu orator mengucapkan belasungkawa atas pelemahan KPK itu. “Innalillahiwainnailaihirojiun KPK telah berpulang ke rahmatullah,” ucapnya.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari anggota Kepolisian, sampai berita ini dipublikasi mahasiswa masih menyampaikan orasi.

SAHRUL

Lewat surat tersebut menuntut Presiden membatalkan penerapan UU KPK yang sudah direvisi.

“Aksi tulis surat ke presiden ini spontanitas. Segala cara dilakukan, supaya penerapan UU KPK yang sudah direvisi dibatalkan oleh Presiden,” ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jailani.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang ini mengharapkan, masyarakat lainnya juga dapat melakukan hal yang sama.

Sehingga Presiden sebagai kepala negara bisa membatalkan penerapan regulasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya.

“Kami khawatir, pelemahan terhadap KPK akan membahayakan situasi negara. Selain gelombang aksi akan bertambah besar, yang mengancam kondusifitas Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, pada hari kedua Panggung Aksi Dukung KPK yang digagas oleh Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi, juga digelar diskusi tentang pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR RI. Selain itu ada juga, penyampaian puisi oleh Persma Kreatif-FISIP, Umrah.

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi terdiri dari lintas organisasi. Yakni, AJI Tanjungpinang, Kepri Coruption Watch (KCW), Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Persma Kreatif FISIP Umrah, Bentan Musik Commnunity, dan Persma Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman (STAIN SAR).*

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang Jailani mengatakan, revisi UU KPK merupakan hadiah kelam untuk negara yang diberikan oleh DPR diakhir jabatan.

“Kami melihat, pengesahan revisi UU KPK oleh DPR RI adalah upaya nyata untuk melemahkan KPK,” ujar Jailani.

Menurutnya, atas dasar itulah, AJI Tanjungpinang bersama Kepri Coruption Watch (KCW), Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Persma Kreatif FISIP Umrah, Bentan Musik Commnunity, dan Persma Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman (STAIN SAR) bersepakat membentuk koalisi untuk menuntut Presiden Jokowi membatalkan UU KPK direvisi kemarin.

“Presiden punya waktu 60 hari untuk menuntukan sikapnya. Apakah membela suara rakyat, atau lebih memilih kepentingan oknum berdasi,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, meskipun banyak tentangan dari publik, DPR dan Pemerintah tetap sepakat mengesahkan revisi UU KPK. Pada situasi ini, pihaknya melihat DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Ditegaskannya, kebijakan yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah adalah kebijakan ugal-ugalan.

“Artinya kita sebagai masyarakat yang peduli korupsi, juga bisa ugal-ugalan dalam menolak ini,” tegasnya.

Saatnya berkangsung kegiatan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga turut terlibat dalam Aksi Panggung Dukung Aksi KPK. Koordiantor MAKI, Bonyamin Saiman, mengajak masyarakat yang peduli KPK, membuat surat ke Presiden.

“Mari sama-sama kita buat surat tulisan tangan, kirimkan ke presiden. Yakni sama-sama meminta dia menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan,” tegas Bonyamin Saiman.*