Ranat merupakan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Barat-Kota.

Putusan PT tersebut teregister dengan nomor perkara 98/PID.SUS./2019/PT. PBR dan diputuskan pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam sidang banding tersebut diketuai Majlis Hakim Nurhaida Betty Aritonang dan Fakih Yuwono, Jalaludin sebagai hakim anggota.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan membenarkan telah menerima putusan banding dengan terdakwa Ranat Mulia Pardede.

Dia mengatakan, terdakwa Ranat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan, setiap melaksanakan peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan.

“Ranat Mulia Pardede pidana penjara selama tiga bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain , disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan habis dan denda 24 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan,” ujarnya, Selasa (2/4).

“Mereka yang bertangung jawab dibelakang ini, jangan anda kira iseng-iseng berhadiah. Akan ada upaya hukum, kami akan tegak keadilan. Kami akan kejar orang-orang ini orang yang bertangung jawab dibalik ini,” tegasnya saat diwawancarai awak media di PN Tanjungpinang, Jum’at (8/3).

Upaya tersebut, seperti melaporkan Komisinoner Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini dan Maryamah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  “Itu sudah kami masukan ke DKPP,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum terhadap saksi ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang yang dihadirkan dalam persidangan. Namun, dia tidak menjelaskan upaya hukum seperti apa akan dilakukan.

BACA : Tanggapan Bawaslu Tanjungpinang Soal Vonis Bebas Caleg PSI

“Kami akan kejar keadilan terhadap dia (Saksi ahli dari KPU), anda (Jurnalis) menyaksikan bagaimana dia menjadi saksi ahli,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi putusan bebas majlis hakim terhadap Ranat. “Kami mengapresiasi terhadap majelis hakim telah memberikan rasa adil terhadap Ranat Mulia Pardede,” ujarnya.

Sebelumnya, ketua majlis hakim Awani Setyowati didampingi hakim anggota Monalisa Anita T. Siagian dan Hendah Karmila Dewi mengatakan terdakwa Ranat tidak terbukti melakukan kampanye di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum Zaldi Akri pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga di bebaskan,” ujar ketua majlis hakim saat membaca amar putusan.*