Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan konstruksi perkara rasuah tersebut.

Diduga dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan.

Sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades tersebut, maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Alex berujar ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan Hasan dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Tantriana.

Para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

“Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare,” ungkap Alex.

KPK menduga ada perintah Hasan memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas.

Hasan meminta agar Kepala Desa tidak datang menemuinya secara perseorangan, melainkan dikoordinasi melalui camat.

Pada Jumat (27/8) lalu, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo.

Dalam pertemuan itu diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Tantriana melalui Hasan dengan perantaraan Doddy.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ali Wafa, Mawardi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, dan Kho’im.

“Dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta,” ucap Alex.

“Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR (Muhamad Ridwan) telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,- untuk diserahkan kepada PTS (Tantriana) melalui HA (Hasan),” imbuhnya.

“KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (31/8).

Ia menyampaikan, hingga kini baru lima orang tersangka yang dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Mereka yang ditahan diantaranya Hasan Aminuddin (anggota DPR RI) ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Selanjutnya, Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan (Camat Paiton) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Alex meminta agar ke-17 tersangka lainnya untuk menyerahkan diri dan bisa bersikap kooperatif.

“KPK menghimbau kepada para Tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK,” ujarnya.

Berikut ini daftar lengkap tersangka suap jual beli jabatan kades Kabupaten Probolinggo:

Pemberi suap:

– Sumarto (ASN)
– Ali Wafa (ASN)
– Mawardi (ASN)
– Mashudi (ASN)
– Maliha (ASN)
– Mohammad Bambang (ASN)
– Masruhen (ASN)
– Abdul Wafi (ASN)
– Kho’im (ASN)
– Ahkmad Saifullah (ASN)
– Jaelani (ASN)
– Uhar (ASN)
– Nurul Hadi (ASN)
– Nuruh Huda (ASN)
– Hasan (ASN)
– Sahir (ASN)
– Sugito (ASN)
– Samsuddin (ASN)

Penerima suap

– Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo)
– Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI)
– Doddy Kurniawan (Camat Krejengan)
– Muhammad Ridwan (Camat Paiton)

Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK juga mengamankan suami Bupati, Hasan Aminuddin yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dilansir barometerrakyat dari detikcom, Senin (30/8), OTT tersebut terkait kasus suap berkaitan dengan jual beli jabatan kepala desa atau kades.

Uang sekitar Rp360 juta yang disita penyidik KPK dari operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dimintai konfirmasi perihal penangkapan terhadap pasangan suami-istri itu mengamininya. Keduanya saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

“Benar KPK telah melakukan giat penangkapan di sebuah kabupaten di Jawa Timur,” kata Ghufron.

Secara terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT itu dilakukan pada pukul 02.00 WIB. Total sejauh ini ada 10 orang yang diamankan.

“Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” ucap Ali.

“Tim KPK masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak dimaksud untuk kemudian dalam waktu 1 x 24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud,” imbuhnya.

Sumber: Detikcom

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Senin (30/8), Puput Tantriana Sari melaporkan harta kekayaannya itu pada 26 Februari 2021 atas harta kekayaannya pada 2020 dan jabatan sebagai Bupati Probolinggo.

Adapun rinciannya, Puput Tantriana Sari memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,163 miliar yang tersebar di Probolinggo.

Selanjutnya, Puput Tantriana Sari juga memiliki harta berupa kendaraan roda empat Nissan Juke Minibus tahun 2011 seharga Rp100 Juta.

Puput Tantriana Sari juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp797 juta. Selain itu, ia juga tercatat memiliki surat berharga Rp4,5 Miliar dan memiliki kas dan setara kas senilai Rp2,459 miliar dan tidak memiliki utang.

Diketahui, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring OTT bersama suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR.

Kasus yang menjerat keduanya diduga adalah soal jual beli jabatan. Saat ini, pihak yang dijerat KPK dikabarkan masih akan diperiksa di Polda Jawa Timur.