Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Jumat (6/8), gugatan akan dilayangkan pada pekan depan dan meminta agar PTUN membatalkan surat Ketua DPR Nomor: PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga ada dua calon yang tidak memenuhi persyaratan yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.

“MAKI minggu depan akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta,” ujar Boyamin melalui pesan tertulis.

Pada periode Oktober 2017-Desember 2019, lanjut Boyamin, Nyoman merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III) yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran).

Sedangkan Harry Z Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang notabene merupakan jabatan KPA.

Menurut Boyamin ihwal latar belakang MAKI gugat Puan Maharani, seharusnya Nyoman Adhi dan Harry Z tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pasal itu berbunyi: Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat, (huruf j) paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

“Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut,” kata Boyamin menjelaskan tujuan MAKI gugat Puan Maharani terkait surat Ketua DPR.

Sumber: CNN Indonesia

Pasalnya, keberadaan spanduk maupun baliho itu ditemukan di banyak titik di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pantauan barometerrakyat.com, baleho puan terpasang di perempatan Pasar Raya Bintan 21 dan pertigaan tidak jauh dari Mall Ramayana Tanjungpinang. Baleho puan bertuliskan ‘Kepak Saya Kebhinekaan’ dengan logo PDIP diatasnya.

Ketua DPC PDIP Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni saat dimintai tanggapan mengatakan, pemasangan baleho Puan Maharani sah-sah saja, karena Puan merupakan pejabat negara.

“Saya rasa itu sah-sah saja, karena beliau ketua DPR RI, mau pasang dimana pun sah-sah saja,” kata Weni ditemui usai paripurna pengucapan sumpah dan janji Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Tanjungpinang, Jumat (6/8).

Ketika ditanya apakah pemasangan baliho puan merupakan instruksi DPP untuk memperkenalkan anak Megawati Sukarnoputri itu sebagai calon presiden 2024, ia membantahnya karena belum ada pembicaraan.

“Sebenarnya tidak perlu instruksi, kita menyadari kalau mau pasang baliho presiden atau ketua DPR RI kah, bebas siapa mau memasangnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat dari DPC PDIP Tanjungpinang belum ada memasang baliho Puan. “Kami DPC Tanjungpinang belum memasang, tapi pasti ini dari DPD Kepri. Silahkan langsung ditanya ke DPD Kepri,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang memimpin DPR.

Puan menaggalkan jabatan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 30 September 2019 karena terpilih sebagai anggota DPR.

Dia kemudian ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk duduk sebagai Ketua DPR.

Selama hampir lima tahun menjabat sebagai Menko PMK, harta Puan tercatat mengalami kenaikan fantastis.

Hal ini terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilansir dari laman KPK.

Ketika terpilih menjadi Menko PMK, harta Puan per 31 Oktober 2014 tercatat mencapai Rp159.263.656.466 dan US$30.670.

Dan pada 31 Maret 2019, harta Puan melonjak tajam menjadi Rp363.790.695.900. Naik lebih dari dua kali lipat atau sekitar Rp200 miliar!

Dari LHKPN itu, Puan memiliki 70 bidang tanah dan rumah yang tersebar di Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Tanah dan rumahnya di Bali tersebar di wilayah Klungkung, Gianyar, dan Tabanan. Sementara di Jawa Barat, berada di Depok dan Bogor.

Total nilainya mencapai Rp148 miliaran naik dari 2014 yang mencapai Rp95.627.262.750

Puan juga mengoleksi 10 kendaraan seperti Harley Davidson, VW Beetle, VW Karman Ghia, dan Mercedes Benz. Nilai totalnya Rp1,5 miliaran.

Melonjaknya harta Puan terlihat dari naiknya nilai surat berharga yang dimilikinya.

Pada 2014, dia memiliki surat berharga senilai Rp100.179.193.500. Kini nilai surat berharganya mencapai Rp208.539.227.290.

Puan juga mengoleksi surat kas dan setara kas yang nilainya naik menjadi sekitar Rp49,5 miliar.

Meski tercatat memiliki utang Rp49.700.114.974, Puan masih harta total Rp363.790.695.900.

Sumber : Bizlaw