Ujuk rasa tersebut merupakan buntut dari PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) diduga telah menyalahkan wewenang terkait rekomendasi pemanfaatan cagar budaya di Sungai Carang.

Dalam rekomendasi tersebut tidak ada izin pembabatan hutan bakau. Namun, TBJ membabat lebih kurang 3,5 Hektar hutan bakau.

“Ada penyalahgunaan rekomendasi tersebut. Komisi III DPRD Tanjungpinang harus bertangungjawab dan menelaah rekomendasi yang diberi,” ungkap salah satu pendemo saat menyampaikan orasinya.

Menurutnya, pembabatan hutan bakau akan berdampak terhadap ekosistem yang ada di sekitar, yang imbasnya juga akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan setempat.

“Kami meminta pihak Kepolisiaan dan Kejaksaan untuk mengusut permasalahan ini. PT TBJ harus dipenjarakan, bahkan yang mengeluar rekomendasi juga harus diusut tuntas,” tegasnya.

Dalam demo tersebut, masa juga menyinggung kinerja aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang, yang diduga telah tutup mata atas pembabatan hutan bakau tersebut.

Pendemo mengatakan, Satpol PP tebang pilih dalam menegakkan Perda. Dia mencontohkan, ada masyarakat yang menebang pohon bakau di Kilometer 8 Atas, Satpol PP langsung turun dan menyegelnya.

Namun, Satpol PP Tanjungpinang tidak menghentikan saat PT TBJ membabat bakau di Sungai Carang. “Orang kaya (PT TBJ),” teriak seluruh pendemo.

Sementara itu, menanggapi demo masyarakat tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang Hot Asi Silitonga mengatakan, akan mengawal terus permasalahan pembabatan hutan bakau yang dilakukan oleh PT TBJ.

Dia mengkatakan, berdasar hasil hering bersama AMPMP dan stakeholder terkait ditemukan tidak ada izin pembabatan hutan bakau.

“Yang ada hanya rekomendasi pemanfaatan cagar budaya,” kata dia yang juga Politisi Partai Gerindra.

Sementara itu, Kasatpol PP Tanjungpinang Efendi masih belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan yang disampaikan AMPMP saat demo tersebut.

(Sahrul)