“Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pekerjaan semaksimal mungkin, terhadap nilai kontrak pekerjaan sudah 100 persen,” ujarnya kepada awak media, Rabu (30/12).

Ia menjelaskan, awalnya nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp 487 miliar dengan masa pengerjaan selama 2 tahun 3 bulan, kemudian berkurang menjadi Rp 428 miliar.

“Ada pengurangan hampir Rp 60 miliar, pengurangan ini adalah dari tahun 2018 dan 2019,” ucapnya.

Menurutnya, kekurangan tersebut seharusnya dianggarkan pada 2020 ini, karena pandemi COVID-19 tidak bisa dianggarkan. Pemprov Kepri, lanjut dia, sudah menganggarkan Rp 30 miliar pada tahun depan.

“Dianggarkan lagi Rp 30 miliar itu sifatnya menyelesaikan pekerjaan jalan. Jalan ini ada sepanjang 2,8 Kilometer, 1 Kilometer yang akan kita lanjutkan pengerasan beton. Kemudian jambatan sudah selesai tetapi ada perlu pengaspalan, trotoar, masih perlu kita finishing lagi,” jelasnya.

Selain itu, akan dibangun tangga untuk dijadikan tempat warga bersantai menikmati sunset di sore hari serta akan dibangun rest area dan tempat-tempat kuliner.

Pemprov Kepri saat ini telah memangkas sejumlah anggaran kegiatan yang yang dialihkan untuk jaring penanganan Covid-19.

“Untuk proyek strategis dipastikan tidak kita ganggu, dan tidak masuk dalam proyek yang kita hole atau tunda,” ungkap Arif dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri, Sabtu (20/6).

Pasalnya, lanjut Arif pembangunan Proyek Strategis tersebut sangat diperlukan guna peningkatan infrastruktur yang di harapkan mampu meningkatkan ekonomi di Provinsi Kepri.

“Tak hanya di Proyek Strategis yang berdampak ekonomi saja namun pembangunan Unit Sekolah Baru di Provinsi Kepri yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri,” ujar Arif.

Arif juga memastikan bahwa hingga saat ini pembangunan proyek strategis Provinsi Kepri terus berjalan.

Salah satunya lanjut Arif yang dapat dilihat adalah pembangunan proyek kawasan Gurindam XII di Tepi laut Tanjungpinang.

Ketua BP3KR Huzrin Hood mengatakan, dari awal sudah tidak setuju pembangunan proyek multiyers tersebut.

Dia menilai, proyek andalan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun itu tidak memiliki dampak untuk kesejahteraan masyarakat dan merupakan pemborosan anggaran.

Baca : Huzrin Hood Akan Deklarasi Maju Pilgub Kepri

“Proyek gurindam menghabiskan ratusan miliar, sedangkan masyarakat banyak yang susah,” ujarnya kepada awak media, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, jika pemerintah tetap ngotot ingin melanjutkan proyek tersebut diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia mengusulkan pembangunan tersebut dengan APBN atau menggunakan pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan.

Baca Juga : Giliran Dinas Pariwisata Digeledah KPK

“Jika proyek ini diteruskan, BP3KR dengan elemennya akan menghentikan kegiatan gurindam 12 melalui aksi-aksinya,” tegasnya.

Progres Proyek Gurindam 12

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto melakukan peninjauan progres proyek Gurindam 12, Senin (16/9) kemarin.

“Saat ini pengerjaan sudah mencapai 32 persen dan akhir tahun 2019 pengerjaan proyek sudah mencapai 50 persen” kata Isdianto.

Adik almarhum Muhammad Sani itu mengaku optimis hingga sisa waktu pengerjaan tahap awal hingga Desember 2019 mendatang mencapai 50 persen.

Sehingga proyek tersebut dapat dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang.

“Target akhir tahun ini selesai 50 persen, kemudian dilanjutkan pada tahun 2020,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kepri Naharudin mengatakan, sesuai dengan DED, Pemprov mengalokasi anggaran Rp 530 untuk proyek tersebut.

Menurutnya, sesuai dengan MoU DPRD Kepri proyek tersebut dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2018 lalu dianggarkan sebesar Rp 90 Miliar, 2019 dianggarkan Rp 213 Miliar dan 2020 mendatang dianggarkan Rp 218 Miliar.

SAHRUL

Fraksi PKS-PPP menilai Pemprov Kepri terlalu ambisius untuk membangun proyek Gurindam 12, di tengah keuangan Kepri yang belum memadai.

Karena, keuangan Kepri mengalami defisit yang cukup lebar. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS-PPP Suryani saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2018, Rabu (5/9)

Suryani mengatakan, fraksi PKS-PPP dengan tegas menolak proyek gurindam 12 dibangu pada tahun ini. Karena, kata dia, proyek tersebut tidak menjadi prioritas pembangunan dan bukan kebutuhan mendesak saat ini.

“Maka kami tegaskan kembali bahwa kami Fraksi PKS-PPP menyatakan dengan tegas menolak proyek Multiyears,” tegas Suryani.

Selain itu, PKS-PPP juga kecewa terhadap kinerja tim ekonomi Provinsi Kepri.

Menurutnya, sebelum pembangunan proyek multiyers itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Lantamal IV Tanjungpinang akan duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat agar pembangunan jalan lingkar tidak mengganggu hankam.

Karena, secara teknis proyek yang menelan anggaran Rp530 miliar itu akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kepri.

“Tentunya, pihak Dinas PU Kepri dan Lantamal IV akan membahas rencana tersebut agar pembangunan jalan lingkar tidak mengganggu sistem hankam di perairan Tanjungpinang,” ujarnya.

Naharudin mengatakan, pembangunan jalan lingkar salah satunya akan melewati perairan di dekat Markas Lantamal IV Tanjungpinang.

Namun ia memastikan jalan lingkar itu berada jauh dari Dermaga Yos Sudarso, Lantamal IV Tanjungpinang.

“Dapat dipastikan pembangunan jalan lingkar luar, tidak lingkar dalam. Kami upayakan tidak mengganggu sistem hamkam yang sudah berjalan dengan baik selama ini,” katanya.

Naharudin menjelaskan pembangunan jalan lingkar Gurindam 12 Tanjungpinang menggunakan sistem tahun jamak. Pemprov Kepri menargetkan pembangunan jalan lingkar ini diselesaikan selama tiga tahun.

“Tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar,” ucapnya.

Redaksi

Tidak tanggung-tanggung, Pemprov berencana mengkucurkan anggaran sebesar Rp530 Miliar untuk realisasi proyek prestius tersebut.

“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 Milyar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani saat paripurna DPRD Kepri, Selasa  (21/11).

Menurutnya, penolakan itu karena kondisi keuangan Kepri yang masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.

“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” kata Suryani.

Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” kata Asmin

SAHRUL