Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan Gedung DPR/MPR RI.

“Iya betul sekali, Iya kita ke DPR,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal melansir dari CNN Indonesia, Minggu (10/4).

Lutfi menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif, dalam hal ini DPR.

“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” kata dia.

Demonstrasi itu rencananya akan digelar mulai pukul 10.00 WIB. Mereka membawa empat tuntutan, yaitu:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Sumber: CNN Indonesia

“Organisasi APDESI, mengutuk keras penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima barometerrakyat.com, Kamis (31/3/2022).

Ia mempertanyakan kepada pemerintah APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh yang tidak berhak.

“Dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, Khususnya polemik presiden 3 periode,” ucapnya.

Pihaknya meminta polisi untuk mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh Anggota APDESI masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Berikut ini pernyataan sikap APDESI yang sah:

Yang terhormat kepada rekan-rekan media Cetak, Elektronik dan Televisi seluruh Indonesia.

Seperti diketahui APDESI beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina (terlampir).

Sehubungan dengan Pelaksanaan silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022 yang mengusung Nama APDESI, dengan ini Kami nyatakan :

1. Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, Mengutuk Keras Penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.

2. Mempertanyakan Kepada Pemerintah Mengapa Nama Organisasi Masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham masih boleh digunakan oleh Orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi Seluruh Anggota APDESI masuk dalam Politik Praktis, Khususnya Polimik Presiden 3 Periode.

3. Meminta Kepada Kepolisian RI mengungkap Aktor Intelektual yang telah menggiring Isu seolah2 Seluruh Anggota APDESI masuk mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden serta telah mencemarkan Kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk biasa menjadi Presiden 3 Periode dari Seluruh Anggota APDESI.

4. Mengharapkan Semua Teman2 Media dapat membantu meluruskan Informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi Informasi yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia.

Banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak dan bahkan mengkritik keras rencana deklarasi tersebut.

Kritikan keras salah satunya diutarakan oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chinago. Ia menilai, kepala desa tersebut dijadikan korban untuk mengabulkan syahwat politik Presiden Jokowi.

“Kasihan mereka korban syahwat politik jahat ini,” kata Pangi melansir dari Pojoksatu.id, Rabu (30/2/2022).

Ia menyampaikan, pihak-pihak yang ingin presiden tiga periode telah gagal menggalang dukungan dari tingkat elite politik.

Mereka yang berkepentingan kemudian berusaha membangun opini dari lapisan paling bawah salah satunya melalui kepala desa.

“Mulai menyasar membangun opini dukungan kepala desa untuk presiden tiga periode karena gagal mendapat dukungan ditingkat elite,” ucapnya.

Sebelumnya, Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya melansir dari CNNIndonesia, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari ini di depan Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Dia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya melansir dari CNNIndonesia, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari ini di depan Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Dia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo.

Jokowi tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Dia hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya.

Sumber: CNN Indonesia

Melansir dari CNNIndonesia, Senin (28/3/2022), di Februari lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 69 persen. Namun kini turun drastis ke angka 43 persen.

“Dimungkinkan penurunan angka kepuasan ini berkaitan dengan momentum kelangkaan serta peningkatan tajam harga bahan kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra.

Dalam data hasil survei IPO, ada 43 persen yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian 6 persen menyatakan sangat puas. Ada 41 persen responden yang tidak puas dan 10 persen sangat tidak puas.

“Terjadi penurunan cukup signifikan jika dibandingkan pada survei di Bulan Februari 2022,” kata Dedi.

Jika dirinci ke kategori politik dan hukum, ada 56 persen responden yang tidak puas dengan Presiden Jokowi. Mereka yang puas hanya 39 persen sementara 5 persen responden menyatakan ragu-ragu.

Di kategori ekonomi, 46 persen responden puas, 42 persen tidak puas dan 12 persen ragu-ragu. Di bidang sosial, 53 persen responden puas dengan kinerja Jokowi. Sisanya, yakni 38 persen tidak puas dan 9 persen ragu-ragu.

IPO juga bertanya kepada responden ihwal kondisi ekonomi yang dirasakan saat ini. dibanding setahun sebelumnya. Hasilnya, 46 persen responden menyatakan buruk, 38 persen baik, 9 persen lebih buruk dan 7 persen lebih baik.

Saat di Bali, Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.

Awalnya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.

Jokowi menjelaskan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa begitu besar tahun ini. Rinciannya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan badan usaha milik negara (BUMN) Rp420 triliun.

“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, ekonomi RI akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM.

“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengaku heran karena masih terdapat kementerian atau BUMN yang membeli CCTV secara impor. Padahal, banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.

“Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujarnya.

Penganugerahan kepada Presiden Jokowi tersebut disampaikan Ansar Ahmad saat penandanganan MoU sekaligus melakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Bintan International Circuit, di Nirwana Garden Resort, Lagoi, Bintan, belum lama ini.

Ansar menyampaikan bahwa dirinya mewakili masyarakat Kepri menobatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai ‘Bapak Otomotif Indonesia’.

“Presiden Jokowi terbukti mampu membuat dunia otomotif Indonesia lebih baik dan semakin berkembang,” ujar Ansar.

Menurutnya, pemberian penganugerahan ini tentu setelah melihat dari tangan Presiden Jokowi outomotif di Indonesia semakin berkembang.

Seperti kegiatan di Sirkuit Mandalika yang telah memberikan trickle down efect ekonomi terhadap masyarakat yang sangat luas serta diikuti pembangunan Sirkuit Formula 1 di Bintan.

“Saya kira semua yang hadir di ruangan ini sepakat, menganugerahkan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Outomotif Indonesia,” kata Ansar.

Melansir dari CNNIndonesia, Kamis (10/3/2022) malam, bukan hanya berkunjung, Jokowi disebut akan berkemah di kawasan inti IKN tersebut.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi kegiatan itu. Dia menyebut Jokowi akan berkemah di IKN Nusantara pada 13-15 Maret.

BACA JUGA: Relawan Jokowi Ramai-ramai Tolak Usul Tunda Pemilu: Mengkhianati dan Melukai Hati Rakyat

“Iya,” ucap Heru singkat menjawab pertanyaan via layanan pesan.

Sebelumnya, pada Februari lalu pun Jokowi sempat direncanakan berkemah di kawasan inti IKN baru tersebut. Rencana itu dikuak Gubernur Kaltim Isran Noor kala itu.

Namun, saat itu rencana tersebut hanya menjadi rencana karena urung dilaksanakan. Pada Februari lalu, Jokowi pada akhirnya membatasi kunjungan kerja ke daerah karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang tinggi akibat gelombang penularan varian Omicron.

BACA JUGA: Namanya Masuk Daftar Ceramah Radikal, UAS Angkat Bicara: Allah Akan Tetap Jaga Negeri Ini

Heru juga pernah menyampaikan Jokowi akan ditemani Kepala Otorita IKN Nusantara pada kegiatan kemah tersebut. Jabatan tersebut baru saja diberikan Jokowi kepada Bambang Susantono.

Sumber: CNN Indonesia

Jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka kemungkinan besar Presiden Jokowi akan melanjutkan jabatannya.

Oleh karena itu, sejumlah relawan yang selama ini mendukung Jokowi sebagai presiden turut angkat suara.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menyatakan menolak wacana tiga periode jabatan presiden.

Ketua JoMan Imanuel Ebenezer tidak sepakat Pemilu 2024 ditunda karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Kita tidak sepakat dengan gagasan tiga periode yang selama ini digulirkan oleh beberapa ketum partai,” ujar Imanuel melansir dari CNNIndonesia, Selasa (8/3/2022)

“Kita tegak lurus terhadap pandangan presiden yang berkali-kali menolak wacana satu itu,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana tunda pemilu 2024 dan jabtaan presiden tiga periode dapat menghancurkan demokrasi sekaligus nama baik Presiden Jokowi. Termasuk, melupakan sejarah Reformasi 1998.

Imanuel mengaku tidak mau seperti kelompok lain yang ingin Pemilu 2024 ditunda meski Jokowi yang ia dukung selama ini bisa menjabat lebih lama.

“Jadi kita tidak mau seperti relawan-relawan (Jokowi) yang buta politik, buta demokrasi, dan buta sejarah. Karena saya sebagai pelaku sejarah ’98, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita anut itu taat konstitusi, demokrasi, dan tegak lurus terhadap Jokowi dan cita-cita reformasi,” kata Imanuel.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) juga menolak isu perpanjangan Pemilu 2024. Menurut Koordinator ARJ, Aidil Fitri penundaan pemilu sama saja mengkhianati dan melukai hati rakyat Indonesia.

“Jelas kami menolak keras bahwa penundaan pemilu itu akan menjebak dan menjerumuskan Pak Jokowi. (Wacana itu) sangat melukai hati rakyat dan menghkhianati amanat cita-cita Reformasi,” kata Aidil.

Sumber: CNN Indonesia

Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan wacana penundaan Pemilu menyeruak lantaran penguasa belum memiliki pengganti.

“Karena kekuasaan belum punya calon. Kalau sudah ada calon pasti dipercepat kan,” kata Rocky melansir dari CNNIndonesia, Rabu (2/3).

BACA JUGA: Jangan Kaget Harga Gas Elpiji Naik Lagi, Warga Diminta Tidak Pindah ke Elpiji 3 Kilo

Menurut Rocky penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hanya menguntungkan rezim, namun merugikan demokrasi.

Demokrasi akan dicederai mengingat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis lewat pemilihan umum berkala.

“Pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan,” ujarnya.

BACA JUGA: Korupsi Dana COVID-19 Mulai Disidangkan, Jaksa Paparkan Modusnya, Terdakwa Ajukan Keberatan

Selain itu, Rocky menyebut masuk akal jika wacana penundaan Pemilu bersumber dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.