Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan Gedung DPR/MPR RI.

“Iya betul sekali, Iya kita ke DPR,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal melansir dari CNN Indonesia, Minggu (10/4).

Lutfi menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif, dalam hal ini DPR.

“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” kata dia.

Demonstrasi itu rencananya akan digelar mulai pukul 10.00 WIB. Mereka membawa empat tuntutan, yaitu:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Sumber: CNN Indonesia

“Organisasi APDESI, mengutuk keras penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima barometerrakyat.com, Kamis (31/3/2022).

Ia mempertanyakan kepada pemerintah APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh yang tidak berhak.

“Dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, Khususnya polemik presiden 3 periode,” ucapnya.

Pihaknya meminta polisi untuk mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh Anggota APDESI masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Berikut ini pernyataan sikap APDESI yang sah:

Yang terhormat kepada rekan-rekan media Cetak, Elektronik dan Televisi seluruh Indonesia.

Seperti diketahui APDESI beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina (terlampir).

Sehubungan dengan Pelaksanaan silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022 yang mengusung Nama APDESI, dengan ini Kami nyatakan :

1. Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, Mengutuk Keras Penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.

2. Mempertanyakan Kepada Pemerintah Mengapa Nama Organisasi Masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham masih boleh digunakan oleh Orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi Seluruh Anggota APDESI masuk dalam Politik Praktis, Khususnya Polimik Presiden 3 Periode.

3. Meminta Kepada Kepolisian RI mengungkap Aktor Intelektual yang telah menggiring Isu seolah2 Seluruh Anggota APDESI masuk mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden serta telah mencemarkan Kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk biasa menjadi Presiden 3 Periode dari Seluruh Anggota APDESI.

4. Mengharapkan Semua Teman2 Media dapat membantu meluruskan Informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi Informasi yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia.