Sebanyak 34 Gubernur dari penjuru Indonesia, termasuk Gubernur Kepulauan Riau, masing-masing menyerahkan tanah dan air yang mereka bawa kepada Presiden RI Joko Widodo.

Kemudian Presiden lah yang memasukkan langsung air dan Tanah tersebut dalam Bejana Nusantara yang sudah disiapkan. Prosesi ini sebagai simbol penyatuan tanah air Indonesia di pusat IKN Nusantara.

Hadir dalam kesempatan Istri Presiden RI, Iriana Joko Widodo, ketua MPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan pada saat prosesi penyatuan tanah dan air, Presiden didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Diawali dengan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang membawa tanna dan air dan menyerahkannya kepada Presiden, kemudian dilanjutkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan seterusnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendapat kesempatan menyerahkan tanah dan air yang ia dawa setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kepada media, Ansar Ahmad sempat berstatment seusai acara prosesi penyatuan tanah dan air. Menurut Gubernur, air dan tanah yang dibawa dari Kepri merupakan air dan tanah yang memiliki nilai historis dan erat kaitannya dengan kearifan budaya lokal. Yakni, Tanah yang diambil dari Daik-Lingga dan air yang diambil dari sumur di Balai Adat, Pulau Penyengat.

“Kita yakin jika seluruh Gubernur dari setiap Provinsi juga membawa tanah dan air yang diambil dengan asal-muasal sumber yang bisa mewakili daerahnya. Dan melalui proses penyatuan ini, semoga saja seperti yang kita harapkan, bisa menyatukan Indonesia, berkah dan guyub,” kata Gubernur Ansar.

Jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka kemungkinan besar Presiden Jokowi akan melanjutkan jabatannya.

Oleh karena itu, sejumlah relawan yang selama ini mendukung Jokowi sebagai presiden turut angkat suara.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menyatakan menolak wacana tiga periode jabatan presiden.

Ketua JoMan Imanuel Ebenezer tidak sepakat Pemilu 2024 ditunda karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Kita tidak sepakat dengan gagasan tiga periode yang selama ini digulirkan oleh beberapa ketum partai,” ujar Imanuel melansir dari CNNIndonesia, Selasa (8/3/2022)

“Kita tegak lurus terhadap pandangan presiden yang berkali-kali menolak wacana satu itu,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana tunda pemilu 2024 dan jabtaan presiden tiga periode dapat menghancurkan demokrasi sekaligus nama baik Presiden Jokowi. Termasuk, melupakan sejarah Reformasi 1998.

Imanuel mengaku tidak mau seperti kelompok lain yang ingin Pemilu 2024 ditunda meski Jokowi yang ia dukung selama ini bisa menjabat lebih lama.

“Jadi kita tidak mau seperti relawan-relawan (Jokowi) yang buta politik, buta demokrasi, dan buta sejarah. Karena saya sebagai pelaku sejarah ’98, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita anut itu taat konstitusi, demokrasi, dan tegak lurus terhadap Jokowi dan cita-cita reformasi,” kata Imanuel.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) juga menolak isu perpanjangan Pemilu 2024. Menurut Koordinator ARJ, Aidil Fitri penundaan pemilu sama saja mengkhianati dan melukai hati rakyat Indonesia.

“Jelas kami menolak keras bahwa penundaan pemilu itu akan menjebak dan menjerumuskan Pak Jokowi. (Wacana itu) sangat melukai hati rakyat dan menghkhianati amanat cita-cita Reformasi,” kata Aidil.

Sumber: CNN Indonesia

Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Lagoi Bintan.

Pengambilalihan ini melalui perjanjian kesepakatan bersama dengan Singapura. Dengan demikian, ruang lingkup FIR Jakarta akan meliputi seluruh teritorial Indonesia.

“Selama penandatanganan FIR (ruang kendali udara) maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh teritorial Indonesia terutama Natuna dan Riau,” ujar Jokowi dalam konferensi pers daring di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/1).

Mulanya FIR di Kepulauan Riau dan Bintan dikuasai Singapura, sehingga jika ingin melintasi wilayah udara tersebut harus melalui izin negara-kota itu. Setelah diambil alih Indonesia, FIR sepenuhnya dikelola Jakarta.

Selain FIR, Jokowi juga menyambut baik perjanjian ekstradisi dan sejumlah kerjasama kedua negara di bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura mengambil alih FIR sudah dilakukan sejak 1990-an hingga akhirnya bisa terwujud saat ini.

FIR Kepulauan Riau diketahui berada di bawah kendali Singapura pada Maret 1946. Negara-kota itu menguasai sekitar 100 mil atau sekitar 160 kilometer laut wilayah udara Indonesia.

Keputusan itu diambil melalui International Civil Organization, karena Jakarta saat itu belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek di usianya yang baru menginjak satu tahun merdeka.

Empat pria mengatasnamakan LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) akan membentang spanduk meminta Jokowi mencopot jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

“Sudah dibebaskan oleh penyidik sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tanjungpinang AKP Awal Sya’ban Harahap saat dikonfirmasi, Selasa (25/1).

Ia menyampaikan, mereka dibebaskan karena belum terpenuhi unsur pidananya, sebab mereka belum memasangnya sudah diamankan polisi.

Menurutnya, walaupun terbukti maka akan diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang.

“Mereka yang berhak menyidik sebagai PPNS. Mereka juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Polres Tanjungpinang dikabarkan mengamankan empat orang pria saat kedatangan kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo di Tanjungpinang dan Bintan, Senin (24/01).

Mereka diamankan diantaranya berinisial BP, He, So dan SAS. Mereka diamankan saat akan memasang spanduk di salah satu lokasi di Tanjungpinang.

Spanduk tersebut bertuliskan ‘Pak presiden Jokowi mohon copot Kajati Kepri yang tidak becus tangani kasus korupsi TPP ASN walikota Tanjungpinang’.

“Esok hari, Selasa, 25 Januari 2022, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, di Kabupaten Bintan,” demikian kutipan siaran pers dari Sekretariat Presiden.

Selain melakukan pertemuan tatap muka, Jokowi dan Lee juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU).

Sekretariat Presiden tak menjabarkan lebih lanjut MoU yang bakal diteken dalam pertemuan antara Jokowi dan Lee tersebut.

Melansir dari CNN Indonesia, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengonfirmasi bahwa Indonesia akan mengambil alih pelayanan ruang kendali udara (FIR) di Pulau Bintan dan Natuna yang sebelumnya dikendalikan Singapura.

“Ya (benar). Pelayanan oleh kita yang selama ini oleh Singapura, tapi detailnya nanti ya,” tutur Novie.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, juga mengonfirmasi bahwa Jokowi akan mengumumkan pengambilalihan FIR itu setelah bertemu dengan Lee.

“Hal ini akan disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) besok sesuai pertemuan dengan PM Singapura (Lee Hsien Loong),” kata Faizasyah.

Dengan demikian, Indonesia akan memegang kendali terkait layanan informasi penerbangan di udara Natuna yang sebelumnya dipegang oleh Singapura.

Upaya negosiasi Indonesia untuk mengambil alih FIR ini dari Singapura sudah dilakukan sejak 1990-an hingga akhirnya bisa terwujud saat ini.

Redaksi | CNN Indonesia

Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib berharap pemerintahan 2 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin tidak alergi kritik terutama yang datang dari masyarakat.

“Kami berharap setiap penyampaian masyarakat terkait perbaikan kinerja itu ya mohon jangan dianggap sebagai upaya tidak mengakui negara, jangan dianggap berlebihan,” Ujar Abdussalam dilansir barometerrakyat.com dari detikcom.

“Biarkan masyarakat nanti mengevaluasi dan mengkritik yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan,” lanjutnya.

Ia menyatakan, butuh peran dari masyarakat untuk menyuarakan kritikan maupun evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah.

Gus Salam kemudian mengapresiasi instruksi Kapolri yang menginstruksikan agar setiap anggotanya tidak antikritik.

Ia juga sepakat dengan perintah agar setiap oknum yang melanggar SOP diberi sanksi tegas.

“Itu saya kira itu harus dilakukan oleh Polri. Karena jika tidak imej bahwa kepolisian ini bukan lagi membela rakyat, bukan lagi temannya rakyat ini juga akan berbahaya. Jadi ketegasan memang diperlukan. Harus ada upaya-upaya kongkret juga di jajaran bawahnya. Dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” tandas Gus Salam.

Sumber: Detikcom

Mantan diplomat Singapura itu bahkan menganggap negara lain seharusnya jealous kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang ia nilai mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia.

“Ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas,” kata Mahbubani dalam opininya yang dirilis Project Syndicate.

Dalam artikel berjudul ‘The Genius of Jokowi’ itu, Mahbubani bahkan menganggap Indonesia di tangan Jokowi menerapkan model pemerintahan yang baik (good governance) yang patut dipelajari seluruh dunia.

“Jokowi telah melakukan lebih dari sekadar memerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya,” ucap Mahbubani dalam tulisannya itu.

Mahbubani menyinggung setidaknya enam prestasi Jokowi sehingga menurutnya patut dianggap sebagai pemimpin jenius. Pertama, Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca-pemilihan umum, terutama dengan merangkul lawan-lawan politiknya.

Mahbubani menyoroti momen ketika Jokowi tak ragu merangkul pesaingnya di pemilu, Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam kabinet pemerintahannya.

Mahbubani bahkan membandingkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, tak lebih baik dari Jokowi dalam hal meredakan perpecahan sosial dan politik dalam negerinya.

“Bahkan hampir satu tahun setelah Joe Biden memenangkan pemilu AS 2020, 78 persen pendukung Partai Republik masih tidak percaya bahwa dia telah memenangkan pemilu secara sah. Biden telah menjadi Senator AS selama 36 tahun tetapi dia tidak bisa meredakan perselisihan partisan dalam politik AS,” tutur Mahbubani.

Poin kedua yang disoroti Mahbubani adalah Jokowi dianggap sedikit bicara banyak bekerja dalam mengentas kemiskinan di Indonesia.

Ia menyoroti program Jokowi seperti redistribusi tanah kepada masyarakat miskin pada 2016, peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan skema jaminan kesehatan nasional baru, Kartu Indonesia Pintar, bantuan tunai, hingga kebijakan fiskal lainnya yang dinilai mamp menekan hutang negara.

“Tidak seperti banyak pemimpin yang mengusung program besar pemerintah untuk membantu warga miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40 persen PDB,” kata Mahbubani.

Dalam kancah diplomasi, Mahbubani turut memuji cara Jokowi yang tetap menjaga hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China di saat bersamaan ketika persaingan dua negara superpower tersebut terus menguat.

Mahbubani menuturkan Jokowi tetap mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak, meski modal China terus mendominasi investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Jokowi secara geopolitik bijaksana, dengan bijak menjaga hubungan baik dengan China dan AS karena persaingan kekuatan besar mereka memberikan momentum (bagi Indonesia),” ucap Mahbubani.

Dalam tulisannya itu, Mahbubani juga menyoroti komitmen Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia hingga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Sumber: CNN Indonesia

Dilansir barometerrakyat dari Tempo, Kamis (9/9) salah satu pejabat yang harta kekayaannya naik adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam setahun terakhir, harta kekayaan Jokowi naik sekitar Rp 8,9 Miliar.

Berdasarkan data dari laman e-lhkpn KPK, total kekayaan Presiden Jokowi yang dilaporkan pada 13 Maret 2021 sebesar Rp63.616.935.818,

Harta Jokowi terdiri dari 20 tanah dan bangunan senilai Rp 53.281.696.000. Sebanyak 19 tanah dan bangunan Jokowi tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah dan satu bangunan senilai Rp3,5 M di Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya, alat transportasi dan mesin senilai Rp 527.500.000. Untuk kendaraan, Jokowi memiliki tujuh mobil dan satu motor. Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 357.500.000, kas dan setara kas senilai Rp 10.047.790.536. Jokowi juga memiliki hutang senilai Rp 597.550.718.

Jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54.718.200.893. Aset tanah dan bangunan serta kendaraannya juga masih sama jumlahnya, hanya nilainya yang berubah sesuai apresiasi nilai aset.

Pada 2019, tanah dan bangunan Jokowi senilai Rp 45.643.588.000 dan alat transportasi dan mesin Rp 647.500.000. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 360.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp8.928.471.262. Pada 2019, Jokowi juga memiliki hutang senilai Rp 861.358.369.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar.

Kenaikan harta kekayaan, kata dia, tak lantas menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Sebab boleh jadi, kenaikan tersebut karena ada apresiasi nilai aset.

Dia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.

“Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya,” kata dia, dalam webinar LHKPN di YouTube KPK.

Sumber: Tempo

Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (30/8), aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 mengenai Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 212 tentang Wakil Menteri. Beleid ini ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021.

Dalam aturan sebelumnya, tak ada poin yang menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan uang penghargaan kepada wamen pada akhir masa jabatannya.

“Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagai dimaksud paling banyak sebesar Rp580,45 juta untuk satu periode masa jabatan wakil menteri,” tulis Pasal 8 Ayat 2.

Nantinya, besaran uang penghargaan yang diterima oleh wamen akan memperhitungkan masa jabatan mereka.

Dalam Pasal 8A ayat 2 dijelaskan formula perhitungan uang penghargaan untuk wakil menteri.

Pertama, masa jabatan sampai dengan satu tahun sebesar 0,2 dikali uang penghargaan. Kedua, masa jabatan lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun sebesar 0,4 dikali uang penghargaan.

Ketiga, masa jabatan lebih dari dua tahun sampai dengan tiga tahun sebesar 0,6 dikali uang penghargaan. Keempat, masa jabatan lebih dari tiga tahun sampai dengan empat tahun sebesar 0,8 dikali uang penghargaan.

Kelima, masa jabatan lebih dari empat tahun sampai dengan lima tahun sebesar 1 dikali uang penghargaan.

Wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum perpres ini diundangkan, maka tetap diberikan uang penghargaan.

Sementara, jika wamen telah meninggal dan belum mendapatkan uang penghargaan, maka akan diberikan kepada janda, duda, atau ahli warisnya.

Tata cara pembayaran dan pendanaan uang penghargaan wakil menteri akan diatur oleh Kementerian Keuangan.

Saat ini ada 15 posisi wamen di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Angka ini meningkat drastis dari Pemerintahan Jokowi sebelumnya atau Kabinet Indonesia Kerja.

Saat itu, hanya terdapat 3 wamen. Kemudian berkembang menjadi 12 wamen saat Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, dan kini menjadi 15.

Sumber: CNN Indonesia

Perihal pertemuan Jokowi dan parpol koalisi dibenarkan Sekjen PPP Arwani Thomafi. “Iya,” katanya dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Rabu (25/8).

Sementara itu, Waketum Partai NasDem Ahmad Ahli menyebut, jika ada pertemuan, pasti sifatnya biasa aja.

Menurutnya, ada kemungkinan yang bertemu dengan Jokowi adalah ketua umum.

“Kalau ada pertemuan, pertemuan biasa aja itu ya mungkin seperti biasa. Kalau urusan ketua umum pasti kan ketua umum. Kayaknya betul (pertemuan dengan Jokowi)” ujar Ali.

Sekjen NasDem Johnny G Plate juga mengkonfirmasi pertemuan tersebut, “Pertemuan reguler antara Presiden dan pimpinan parpol koalisi (ketum dan sekjen),” katanya.

Parpol koalisi Jokowi yang berada di parlemen, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Sedangkan parpol koalisi Jokowi di luar parlemen adalah PSI, Hanura, dan Perindo.

Sumber: Detikcom