Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ini juga berlaku bagi penerbangan antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan daerah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3.

Hal ini berarti daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4 dan 3 juga wajib menunjukkan tes RT-PCR. Sementara, seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4-1 wajib menunjukkan tes RT-PCR.

“Sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan,” bunyi aturan tersebut, dikutip Jumat (22/10).

Aturan berbeda diterapkan untuk penerbangan dari atau ke bandara di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan kategori PPKM level 1 dan 2. Penumpang memiliki opsi untuk menunjukkan hasil tes negatif rapid test antigen.

“Sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan,” tulis pemerintah dalam aturan tersebut.

Kemudian, bagi penumpang yang ingin menunjukkan tes RT-PCR juga bisa dengan pengambilan sampel maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan. Sementara, penumpang penerbangan luar Pulau Jawa dan Pulau Bali di daerah PPKM level 1 dan 2 tak ada kewajiban menunjukkan kartu vaksin.

Selanjutnya, pemerintah juga mengatur syarat perjalanan bagi masyarakat berusia di bawah 12 tahun. Mereka wajib didampingi oleh orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Sumber: CNN Indonesia

Sistem level situasi pandemi masih diterapkan untuk membedakan perlakuan protokol kesehatan Covid-19.

Daerah level 4 di luar Jawa-Bali berjumlah 33 kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi.

Sebagian besar daerah yang masuk kategori ini merupakan ibu kota provinsi.

Sementara itu, daerah yang menerapkan level 3 di setiap provinsi mencapai belasan kabupaten/kota.

Beberapa pembatasan yang diterapkan di daerah level 3 adalah kerja dari rumah (work from home/WFH) 75 persen untuk sektor nonesensial, sekolah tatap muka 62-100 persen, mal dibuka dengan kapasitas 50 persen, hingga pembukaan tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Adapun daerah level 2 menerapkan aturan dengan memerhatikan zona. Daerah level 2 dibagi ke dalam zona merah, oranye, kuning, dan hijau berdasarkan jumlah kasus Covid-19 dalam lingkup RT.

Zona merah dan oranye di level 2 menerapkan aturan seperti pembatasan ibadah berjemaah di tempat ibadah maksimal 25 persen atau 50 orang.

Khusus zona merah, ada penutupan tempat umum secara proporsional, melarang kerumunan lebih dari tiga orang, hingga pembatasan keluar-masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00.

Berikut rangkumkan daftar daerah PPKM level 4, 3, dan 2 di luar Jawa-Bali dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Selasa (24/8).

Aceh
Level 4
-Kota Banda Aceh

Level 3
-Kabupaten Aceh Besar
-Kabupaten Aceh Tengah
-Kota Sabang
-Kabupaten Aceh Barat
-Kabupaten Aceh Barat Daya
-Kabupaten Aceh Jaya
-Kabupaten Aceh Selatan
-Kabupaten Aceh Singkil
-Kabupaten Aceh Tamiang
-Kabupaten Aceh Utara
-Kabupaten Bener Meriah
-Kabupaten Bireuen
-Kabupaten Gayo Lues
-Kabupaten Kota Langsa
-Kota Lhokseumawe
-Kota Subulussalam
-Kabupaten Nagan Raya
-Kabupaten Pidie
-Kabupaten Pidie Jaya
-Kabupaten Simeulue

Level 2
-Kabupaten Aceh Tenggara
-Kabupaten Aceh Timur

Sumatera Utara
Level 4
-Kota Medan
-Kota Pematangsiantar

Level 3
-Kota Sibolga
-Kota Tebing Tinggi
-Kabupaten Toba Samosir
-Kabupaten Asahan
-Kabupaten Batu Bara
-Kabupaten Dairi
-Kabupaten Deli Serdang
-Kabupaten Humbang Hasundutan
-Kabupaten Karo
-Kota Binjai
-Kota Gunungsitoli
-Kota Tanjung Balai
-Kabupaten Labuhanbatu
-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
-Kabupaten Labuhanbatu Utara
-Kabupaten Langkat
-Kabupaten Nias
-Kabupaten Nias Barat
-Kabupaten Pakpak Bharat
-Kabupaten Samosir
-Kabupaten Serdang Bedagai
-Kabupaten Simalungun
-Kabupaten Tapanuli Tengah
-Kabupaten Tapanuli Utara

Level 2
-Kota Padangsidimpuan
-Kabupaten Mandailing Natal
-Kabupaten Nias Selatan
-Kabupaten Nias Utara
-Kabupaten Padang Lawas
-Kabupaten Padang Lawas Utara
-Kabupaten Tapanuli Selatan

Sumatera Barat

Dirinya beralasan saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 di Kepri terus menurun setelah pemberlakuan PPKM, dikhawatirkan apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut.

“Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan tatap muka tersebut, karena lebih susah bagi kita menangani perlonjakan kasusnya kalau nanti naik lagi,” kata Gubernur Ansar dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Gubernur Ansar menjelaskan meskipun di sekolah anak-anak sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak di ruang kelas, namun tidak ada yang bisa menjamin usai sekolah anak-anak tersebut bisa terus menjaga protokol kesehatan.

Lanjut Gubernur Ansar bahwa indeks penurunan angka positif Covid-19 sejalan dengan indeks penurunan pergerakan mobilitas masyarakat.

Maka upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah membatasi pergerakan masyarakat termasuk menunda pembelajaran tatap muka.

“Meskipun dari Pemerintah Pusat sudah memberikan izin, tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan,” terang Gubernur Ansar.

PPKM diperpanjang di berbagai daerah dengan level yang berbeda-beda.

“Momentum yang cukup baik harus dijaga. Atas arahan Presiden, maka PPKM Level 4 3 2 diperpanjang hingga 23 Agustus. Terdapat tambahan kab/kota yang masuk level 3, sebanyak 8 kabupaten/kota,” kata Menko Marves Luhut Panjaitan lewat konferensi pers dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (16/8).

Diketahui, PPKM Level 4, 3, dan 2 telah diterapkan di sejumlah daerah selama empat pekan terakhir.

Awalnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli lalu usai terjadi lonjakan kasus Covid-19 beberapa pekan setelah lebaran.

Kemudian pemerintah menerapkan PPKM Level 4 pada 20-25 Juli, berlanjut pada 26 Juli-2 Agustus, 3-9 Agustus. Kemudian 10-16 Agustus merupakan perpanjangan keempat, lalu kini diperpanjang lagi.

Di masa PPKM sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan penurunan kasus telah terjadi di Jawa dan Bali.

Namun, daerah-daerah di luar Jawa-Bali harus lebih waspada karena belum mengalami penurunan kasus positif Covid-19.

Sumber: CNN Indonesia

Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Jumat (12/8), keduanya adalah Citilink Indonesia dan Lion Air.

Berdasarkan informasi dari flightradar24, Kamis (12/8), Citilink dijadwalkan terbang dari Kunming (KMG) ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng (CKG) pada 13 Agustus 2021.

Pesawat dengan nomor penerbangan QG8815 itu direncanakan terbang dari Kunming (Schedule Time of Departure/STD) pukul 22.40 waktu setempat.

Selanjutnya, pesawat dijadwalkan mendarat (Scheduled Time of Departure/STA) di Cengkareng pada pukul 2.45 WIB.

Sementara itu, filightradar24 juga mencatat Lion Air dijadwalkan terbang dari Soetta pada 15 Agustus 2021 pukul 6.30 WIB.

Selanjutnya, pesawat dengan nomor penerbangan JT2619 itu direncanakan mendarat di Kunming pukul 13.35 waktu setempat.

Keesokan harinya, Lion Air dengan penerbangan JT2618 dijadwalkan pulang ke Indonesia, dari Kunming pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat itu direncanakan mendarat di Soetta pukul 20.15 WIB.

Menanggapi hal tersebut, VP Corporate Secretary & CSR Citilink Indonesia Resty Kusandarina memastikan penerbangan QG 8815 rute Kunming-Jakarta sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dia menyatakan bahwa seluruh penumpang diperiksa oleh otoritas yang berwenang di Bandara, termasuk oleh petugas Keimigrasian.

Pasalnya, kegiatan tersebut telah memunculkan kerumunan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Novel Bamukmin mengatakan, Presiden Jokowi harus diproses hukum sama seperti kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Jokowi harus diproses hukum karena yurisprudensinya sudah jelas dengan IB HRS divonis delapan bulan penjara,” kata Novel dilansir barometerrakyat.com dari jpnn, Rabu (11/8).

Novel menegaskan, tindakan Presiden Jokowi yang menimbulkan kerumunan bukan kali ini saja, sehingga harus diproses hukum supaya memberikan efek jera.

“Harus diberikan efek jera apalagi saat ini masih ketat perberlakuan PPKM sehingga ulah Jokowi sangat fatal dan tindakan tersebut jelas melecehkan aturan prokes juga aturan hukum yang ada,” ujar Novel.

Eks pentoalan FPI itu menilai perbuatan mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat, yang selama ini terus dituntut menerapkan prokes secara ketat.

“PPKM Level empat harus dicabut karena Jokowi sudah melakukan kerumunan dengan sengaja,” pungkas Novel Bamukmin.

Sumber: JPNN

Pengaturan syarat perjalanan domestik termasuk transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat udara pun diperbarui.

Ketentuannya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 Wilayah Jawa dan Bali.

Disebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin dengan minimal vaksinasi dosis pertama.

Selain itu, pengguna pesawat juga harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 dari tes PCR (H-2).

Sedangkan pengguna mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut menunjukkan tes Antigen (H-1).

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa-Bali atau
keberangkatan dari Jawa-Bali ke luar
Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk
transportasi dalam wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek.

Sementara itu, untuk perjalanan dengan pesawat udara antarkota atau kabupaten di dalam Jawa-Bali hanya dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua.

Sedangkan, mereka yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama harus menunjukkan hasil negatif PCR (H-2).

Namun, ketentuan memiliki kartu vaksin dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

Sumber: Republika

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, penurunan PPKM Level 4 menjadi Level 3 berkat keseriusan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Penurunan level karena dukungan, keseriusan dan kerja keras seluruh elemen di Kota Tanjungpinang mulai dari tenaga medis, TNI, Polri, unsur FKPD, tim satgas covid, RT, RW, tokoh masyarakat, LSM, organisasi, juga dukungan media, serta seluruh masyarakat yang telah sangat berperan penting untuk menurunkan kasus covid-19 di Kota Tanjungpinang,” ucap Rahma, Selasa (10/8).

Rahma menambahkan, pada level 3 PPKM adanya kelonggaran kegiatan masyarakat tetapi dengan prokokol kesehatan yang harus tetap dijaga.

“Prinsipnya kegiatan masyarakat sedikit lebih longgar dari level 4 sebelumnya, tetapi protokol kesehatan harap dijaga, memakai masker sangat penting sekali, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari bepergian yang tidak mendesak,” pesannya.

Selain itu, masih ada tugas selanjutnya untuk dapat menurunkan ke level terendah. Ia meminta warga tidak terlena karena pandemi belum selesai.

“Kita perlu pertahankan untuk tetap disiplin prokes, sehingga kita dapat turun lagi ke level-level berikutnya, agar aktifitas kita dapat berjalan seperti sedia kala,” ujar Rahma.

Meski Kota Tanjungpinang terjadi penurunan kasus, lanjut Rahma, potensi penularan Covid-19 masih sangat besar sehingga masyarakat harus tetap berhati-hati.

Rahma mengatakan, berdasarkan Inmendagri yang memutuskan Tanjungpinang masuk PPKM level 3, tetapi masih dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan dan ketentuan.

“Pada level 3 ini ada kelonggaran terkait sistim pembelajaran, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran, tempat usaha, tempat makan, terkait hajatan dan lainnya. Tapi semua akan disesuaikan dengan kondisi atau wilayah dan sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Selain pengaturan PPKM, dalam Inmendagri disebutkan agar Pemerintah Kota hingga Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan.

Disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Luhut mengatakan PPKM terbukti efektif dalam menekan kasus COVID-19, namun masih ada daerah yang berisiko tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto membeberkan 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang akan turut menerapkan PPKM level 4 karena dianggap paling berisiko.

“Ini adalah level 4 karena risikonya masih risiko tinggi. Di luar Jawa level 4 ada 132 kabupaten/kota, namun 45 kabupaten/kota kita tingkatkan…,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Daftar 45 kabupaten/kota paling berisiko tersebut adalah:

1. Kota Banjarbaru
2. Kota Balikpapan
3. Pringsewu
4. Kota Pekanbaru
5. Bengkulu Utara
6. Kutai Kartanegara
7. Kutai Timur
8. Kota Palu
9. Tanah Laut
10. Bangka
11. Tulang Bawang Barat
12. Kota Banjarmasin
13. Lampung Timur
14. Siak
15. Kota Bandar Lampung
16. Kota Tarakan
17. Tanah Bumbu
18. Rokan Hulu
19. Banggai
20. Batanghari
21. Kota Makassar
22. Kota Dumai
23. Lampung Selatan
24. Paser
25. Barito Kuala
26. Poso
27. Kota Palembang
28. Kota Jayapura
29. Kota Medan
30. Kota Banda Aceh
31. Kota Kupang
32. Kota Palangkaraya
33. Merangin
34. Ende
35. Kota Pematangsiantar
36. Sumba Timur
37. Kotabaru
38. Kota Manado
39. Minahasa
40. Luwu Timur
41. Kota Padang
42. Kota Samarinda
43. Lampung Barat
44. Kota Jambi
45. Sikka

Sumber: Detikcom

“Memang nama Tanjungpinang tidak termasuk kota yang diperpanjang PPKM Level 4,” kata Koordinator Penerapan Protokol Kesehatan Pemko Tanjungpinang Surjadi saat dihubungi batometerrakyat.com, Senin (9/8).

Kendati begitu, pihaknya masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Mungkin kita turun ke PPKM Level 3, untuk aturan penerapan PPKM masih menunggu Inmendagri,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator PPKM Riono mengatakan, Tanjungpinang turun ke PPKM Level 3 merupakan berkat kerjasama seluruh stakeholder.

“Tidak kalah penting peran serta masyarakat yang sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi tunggu inmendagri,” ucapnya.