Aturan kerja PNS diatur melalui surat edaran (SE) Wali Kota Tanjungpinang nomor 443.1/263/4.2.03/2022 tertanggal 31 Maret 2022.

Selama ramadan jam kerja pegawai menjadi pukul 08.00 hingga 15.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis.

BACA JUGA: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa 1 Ramadhan 1443 H Wilayah Tanjungpinang dan Bintan

Sementara, pada hari Jumat pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 13.00 WIB.

Selain itu, dalam SE ini juga tertulis ketentuan pakaian kerja pegawai selama ramadan. ASN yang beragama Islam pada hari Senin hingga Jumat berpakaian Muslim dan pegawai yang beragama non Islam dapat menyesuaikan.

Begitu juga, unit kerja yang bertugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki seragam khusus agar dapat menyesuaikan.

BACA JUGA: Wali Kota Rahma Serahkan Insentif RT/RW

SE juga menyebutkan, pimpinan OPD atau unit kerja diminta untuk memastikan pelaksanaan jam kerja selama ramadan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja ASN dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Wali kota juga menekankan, pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama ramadan 1443 hijriah, tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan di rumah (work from home) sesuai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 di kota Tanjungpinang.

Sebanyak 93 orang PNS serta 5 orang pejabat fungsional mengangkat sumpah atau janji, di Aula Kantor Walikota, Selasa (7/12).

Rahma menyampaikan usai acara, bahwa sumpah PNS merupakan syarat wajib sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

“Dengan tujuan menciptakan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk diri sendiri dan negara, maka setiap PNS wajib mengangkat Sumpah dan Janji menurut agama dan kepercayaan dengan ketentuan yang berlaku,” Ucap Rahma.

Lanjut Rahma mengatakan bahwa Pengambilan Sumpah dan Janji PNS ini secara khusus bertujuan dalam rangka membina dan menciptakan PNS yang bersih, jujur dan berwibawa.

“Maka dalam melaksanakan tugas nanti harus mengedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan, dan memiliki tanggung jawab, serta terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. PNS harus mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat,” jelasnya.

Terakhir Rahma berpesan kepada semua pegawainya untuk bekerja dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. “Laksanakan tugas dengan disiplin, mengikuti aturan, dan penuh tanggungjawab. Maknai dan terapkan janji panca prasetya korpri dalam mengemban tugas,” pesan Rahma.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardiansyah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Rabu (27/10).

Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP.

“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Vinna Saktiani dengan hukuman tiga tahun penjara,” kata JPU.

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Hakim Ketua Boy Syailendra memberikan waktu sepekan kepada terdakwa untuk menyiapkan pledoi atau pembelaan secara tertulis.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menyatakan terdakwa mengaku kepada pelapor yakni Tarmizi anggota DPRD Bintan, dapat membantu meloloskan anak pelapor menjadi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp 300 juta kepada Tarmizi agar anaknya lulus seleksi menjadi mahasiswa di IPDN.

Tarmizi kemudian menyanggupi permintaan itu lalu memberikan uang ratusan juta kepada terdakwa.

Selanjutnya anak korban mengikuti tes seleksi masuk IPDN. Namun saat pengumuman, anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi.

Mengetahui anaknya tidak lulus seleksi dan merasa tertipu, Tarmizi kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Tanjungpinang pada awal April 2021.

SAHRUL

Mendapat laporan dari warga setempat, dengan cepat Rahma datang mengunjungi kediaman keluarga, di Perumahan Bandara Asri, Rabu (29/9) malam.

Disana Rahma memberikan semangat kepada keluarga. “Kita yang sehat juga harus semangat, kita harus kuat dan jaga kesehatan karena akan merawat yang sakit,” ucapnya.

Rahma menyerahkan bantuan untuk keluarga Bapak Sopian untuk meringankan kebutuhannya. “Bantuan ini dari zakat pegawai Pemko. Mereka menyerahkan kepada Baznas untuk dikelola dan diserahkan kepada yang membutuhkan. Dan Alhamdulillah rezeki ini sampai kepada keluarga pak Sopian,” ujar Rahma menjelaskan.

Selan itu, juga diberikan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk kebutuhan harian. “Semoga bermanfaat dan membantu meringankan kebutuhan. Kita doakan bersama pak Sopian segera sembuh dan segera pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga,” harapnya.

Keluarga mengucap syukur atas bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah. Terima kasih untuk keluarga besar Pemko Tanjungpinang juga baznas untuk bantuan yang diberikan kepada keluarga kami. Kami hanya dapat mendoakan agar semua sehat dan dimurahkan rezeki untuk semua,” ucapnya haru.

Redaksi

Vina sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan calo berkedok yang bisa meloloskan korbannya masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Mantan Lurah Tanjung Ayun Sakti itu sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

Kasubbag Humas Polres Tanjungpinang Iptu Suprihadi membenarkan telah melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Tersangka Senin telah pulang dari Pekanbaru langsung menyerahkan diri dan saat sudah ditahan,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (3/6).

Modus Penipuan Tersangka

Kepala Satreskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra membeberkan modus tersangka melakukan penipuan dengan korbannya anggota DPRD Bintan Tarmizi.

“Dia menjanjikan seseorang untuk masuk IPDN, melalui jalurnya. Dia punya link, punya kenalan di IPDN atau panitia seleksi disana,” kata Rio kepada awak media pada Senin (26/4) lalu.

Menurutnya, tersangka dengan korban baru kenal, mereka dikenal melalui keponakan tersangka. Kemudian korban langsung meminta bantuan agar anaknya bisa terima dalam seleksi taruna IPDN.

“Tersangka kemudian meminta sejumlah uang Rp 300 Juta,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dari awal korban sudah tidak lulus seleksi, kemudian tersangka menyarankan korban untuk pergi lagi ke Bandung. Tersangka berjanji bisa memasukkan nama korban supaya lulus seleksi.

“Akhirnya korban berangkat juga ke Bandung, menunggu sampai satu bulan disana tidak ada juga, itu terlihat tipu muslihatnya,” ucapnya.

Riany dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,2 miliar.

“Ya, dimintai keterangan beliau, sebelum ke objek pemeriksaan,” kata Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan saat dihubungi.

Dia mengatakan, saat ini yang di minta keterangan baru Kepala BP2RD. Menurutnya, Dari keterangan itu akan di pelajari dan didiskusikan oleh tim yang dibentuk atas perintah Wali Kota Tanjungpinang.

“Tim saat ini sudah bergerak, menjalankan tugasnya. Cuman saya belum bisa bicara lebih jauh karena saya juga masih menunggu hasil investigasi tersebut,” ujar Tengku.

Sementara itu, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany membenarkan, bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh Inspektorat terkait dugaan penggelapan pajak tersebut.