“Sesuai aturan pemerintah pusat di Hari Raya Idul Fitri atau lebaran tahun ini masyarakat dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar daerah dan kota untuk melaksanakan mudik lebaran,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang,Selasa (12/5).

Tak hanya masyarakat, lanjut Arif untuk ASN Pemprov Kepri juga kita larang untuk melakukan mudik lebaran.

“Terus kita sampaikan ke seluruh OPD untuk menghimbau pegawai nya untuk tidak mudik di lebaran kali ini, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” tegas Arif.

Ditegaskan Arif, bahwa jika ada ASN di Pemprov Kepri yang melanggar aturan tersebut, maka sesuai aturannya ada hukuman yang bakal diterima.

“Mulai dari yang hukuman yang bersifat ringan seperti teguran dan peringatan hingga hukuman yang berat  seperti penurunan jabatan,” tambah Arif kembali.

Redaksi

Dilansir Detikcom, Rabu (8/4), mengacu Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 41/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban ASN memakai masker.

“Ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas pendudukan dari satu wilayah ke wilayah lainnya,” bunyi Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Senin 6 April.

PNS yang terbukti melanggar akan kena sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

ASN yang dalam keadaan terpaksa harus bepergian ke luar daerah wajib mendapat izin dari atasan masing-masing.

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah. PPK harus memastikan ASN di lingkungannya menjalankan surat edaran tersebut.