Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nolly Wijaya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (23/1).

Dalam amar putusan, jaksa mengatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 KHUP, setiap orang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Baca : Gaji PNS Langsung Dipotong, Walikota Sebut Perwako Lagi Dibahas

“Yang memberatkan terdakwa perbuatan terdakwa membuat matinya korban,  tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa berbelit dalam persidangan,” ujar Nolly Wijaya ketika membacakan tuntutan.

Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah di hukum, berusia lanjut dan menyesali perbuatannya. “Menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara,” ucapnya.

Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Sementara Ketua Majlis Hakim Edwart Marudut P. Sihaloho,  Corpioner dan Ramuly Hotnaria Purba menunda sidang hingga minggu depan.

Baca : Dugaan Politik Uang Caleg Golkar Dihentikan, Ini Sebabnya

Sebelumnya, korban Supartini ditemukan tewas dibawah jembatan 3 Dompak, Arah Wacopek, Minggu, 15 Juli 2018 lalu. Dia ditemukan dengan kondisi kepala sampai pinggang terbungkus karung beras.

SAHRUL

Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 Bukit Bestari itu diduga melakukan Money Politik dengan bagi-bagi sembako kepada masyarakat.

Sembako yang dibagikan seperti minyak goreng, mie instant, gula, tepung terigu dan teh.

Kemudian kantong yang digunakan untuk membungkus sembako tersebut bertuliskan “Mohon Doa & Dukungan”.

Selain itu, kantong plastik tersebut juga lengkap dengan nomor urut serta logo partai dan nama, nomor serta dapil caleg.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini menjelaskan, berdasarkan Perbawaslu Nomor 7  Tahun 2017, pihaknya punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan proses penanganan pelanggaran tersebut.

“Dengan langkah melakukan kajian, pengumpulan data, melakukan pemanggilan klarifikasi kepada pihak terkait,” ucap Zaini kepada awak media, Selasa (27/11).

Dia mengatakan, jika terbukti caleg tersebut terancam dengan hukuman pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Selain itu, Caleg juga terancam didiskualifikasi dari pencalonan.

Dia menambahkan, berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang akan diberi sanksi hanya pada pemberi.

Zaini berharap, masyarakat dapat melaporkan kepada pihaknya jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Di Pemilu 2019 masyarakat jangan takut, masyarakat jangan sungkan untuk memberi informasi setiap dugaan money politik, karena masyarakat telah membantu menegakan pilar demokrasi,” tukasnya.*