Vonis tersebut dibacakan hakim ketua Monalisa Anita T. Siagian didampingi hakim anggota Awani Setyowati dan Hendah Karmila Dewi di ruang sidang utama PN Tanjungpinang, Jum’at (15/3).

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum,” kata majlis hakim saat membaca amar putusan.

Selain itu, dalam amar putusannya, hakim juga menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa di dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.

Hakim menilai terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun denda Rp 24 Juta subsider 1 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, terdakwa yang didampingi beberapa penasehat hukumnya menyatakan menerima. Sedangkan penuntut umum akan melakukan banding. “Kami Banding,” kata penunutut umum Mona Amalia dalam persidangan.*

Herman didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Zaldi Akri turut serta mengkampanyekan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ranat Mulia Pardede.

Dalam dakwaan, jaksa menjelaskan pada hari Senin, 7 Januari 2019 sekira pukul 19.00, saksi Ranat Mulia Pardede tengah berdiri di depan FO lantai 1 STIE Pembangunan hendak mengambil jadwal ujian.

Kemudian Ranat bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan.

BACA : Kampanye di Kampus, Caleg PSI Dituntut 6 Bulan Penjara

Kemudian, terdakwa mengajak Ranat untuk duduk ngopi. Selain itu, terdakwa juga ingin mengajak saksi Eko Murti Putra yang sedang mengawas mahasiswa ujian di ruang 204.

Kemudian terdakwa bersama Ranat menuju ruang tersebut untuk bertemu saksi Eko.

“Minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril,” ujar jaksa saat meniru ucapan terdakwa Herman saat minta dukungan kepada mahasiswa.

Lalu, salah satu mahasiswa menanyakan kartu nama terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kartu nama kepada salah satu mahasiswa.

Setelah beberapa menit, lanjut jaksa, terdakwa Herman kembali minta dukungan kepada mahasiswa di ruangan 206. “Maaf menganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril,” ujar jaksa meniru ucapan Herman.

Jaksa menambahkan, saat bersamaan salah satu mahasiswa mengingatkan terdakwa dan saksi Ranat tidak boleh berkampanye di kampus.

“Terdakwa telah melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar jaksa.

Setelah mendengarkan dakwaan, terdakwa yang didampingi belasan penasehat hukum akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (11/3) mendatang.*

Komisioner Bawaslu Tanjungpinang Maryamah menjelaskan, Bawaslu Tanjungpinang telah menerima empat laporan pidana pemilu pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK), satu laporan dugaan kampanye di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang dan dua temuan dugaan money politik.

Laporan dugaan kampanye di kampus sudah menetapkan dua tersangka yakni Caleg PSI Dapil 1 Tanjungpinang Barat-Kota nomor urut 2 Ranat Mulia Pardede dan satu tersangka Herman yang turut serta dugaan kampanye di kampus tersebut.

“Dua temuan sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti dan empat laporan masih dalam proses,” ujarnya saat ditemui di PN Tanjungpinang, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan, empat laporan tersebut yakni dari PDIP, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PPP. “Pelapor atas nama warga negara Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya memiliki waktu sampai 12 Maret untuk menangani empat laporan tersebut. “Prosesnya sampai tanggal 12, sekarang masih dalam proses,” tukasnya.