MenurutPejabat Otoriter Veteriner (POV) Provinsi Kepulauan Riau drh Honismandri memaparkan bahwa geografis dan demografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau menjadikan penyebaran PMK di Kepri tidak dapat meluas secara signifikan.

“Ini adalah keistimewaan dari Provinsi Kepri, karena dipisahkan oleh lautan, pulau-pulau yang tersebar tidak tertular wabah PMK, karena tidak ada jalur masuk dan menjadikan daerah pulau tersebut terkategori zona hijau, sehingga hewan ternak yang ada disana tidak lagi dilakukan vaksinasi” ungkap Honismandri.

Honismandri juga menyebutkan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Peternak di Provinsi Kepulauan Riau meminta kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya agar dibuka akses masuknya hewan ternak yang bebas PMK ke Provinsi Kepri.

“Banyak Peternak yang menjerit, meminta tolong agar Pemprov Kepri dapat melakukan kebijakan, untuk membuka akses masuk hewan ternak dari daerah yang terbebas dari wabah PMK, karena saat ini kita ketahui kuantitas dari hewan ternak yang ada di Kepri sangat sedikit jumlahnya dari pada tahun 2021 sebelum wabah PMK menyebar,” ujar Honismandri.

Menanggapi keluhan Peternak yang disampaikan dari perwakilan Satgas se-Provinsi Kepri, Sekdaprov Adi Prihantara saat
menghadiri rapat Evaluasi Hasil Monitoring PMK di Provinsi Kepulauan Riau bersama Deputi I Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Dr. Raditya Jati S.Si, M.Si di ruang Rapat Utama, Lt.4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak,
menerangkan bahwa Pemprov Kepri akan segera melakukan rapat koordinasi terkait bagaimana teknis dan langkah-langkah pemenuhan kuantitas hewan ternak di Provinsi Kepri.

Deputi I Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengapresiasi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan wabah PMK di Kepri yang terus berkomitmen menekan penyebaran PMK pada hewan ternak.
Ia mengapresiasi kinerja satgas penanganan PMK dan seluruh pihak-pihak yang terkait yang berhasil menekan penyebaran wabah ini secara baik.