Jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka kemungkinan besar Presiden Jokowi akan melanjutkan jabatannya.

Oleh karena itu, sejumlah relawan yang selama ini mendukung Jokowi sebagai presiden turut angkat suara.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menyatakan menolak wacana tiga periode jabatan presiden.

Ketua JoMan Imanuel Ebenezer tidak sepakat Pemilu 2024 ditunda karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Kita tidak sepakat dengan gagasan tiga periode yang selama ini digulirkan oleh beberapa ketum partai,” ujar Imanuel melansir dari CNNIndonesia, Selasa (8/3/2022)

“Kita tegak lurus terhadap pandangan presiden yang berkali-kali menolak wacana satu itu,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana tunda pemilu 2024 dan jabtaan presiden tiga periode dapat menghancurkan demokrasi sekaligus nama baik Presiden Jokowi. Termasuk, melupakan sejarah Reformasi 1998.

Imanuel mengaku tidak mau seperti kelompok lain yang ingin Pemilu 2024 ditunda meski Jokowi yang ia dukung selama ini bisa menjabat lebih lama.

“Jadi kita tidak mau seperti relawan-relawan (Jokowi) yang buta politik, buta demokrasi, dan buta sejarah. Karena saya sebagai pelaku sejarah ’98, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita anut itu taat konstitusi, demokrasi, dan tegak lurus terhadap Jokowi dan cita-cita reformasi,” kata Imanuel.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) juga menolak isu perpanjangan Pemilu 2024. Menurut Koordinator ARJ, Aidil Fitri penundaan pemilu sama saja mengkhianati dan melukai hati rakyat Indonesia.

“Jelas kami menolak keras bahwa penundaan pemilu itu akan menjebak dan menjerumuskan Pak Jokowi. (Wacana itu) sangat melukai hati rakyat dan menghkhianati amanat cita-cita Reformasi,” kata Aidil.

Sumber: CNN Indonesia

Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut tak bertanggung jawab.

Ia mengaku tak habis pikir karena ingin masa jabatan diperpanjang, lantas konstitusi harus dirusak.

“Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik,” kata Taufiq dalam keterangannya dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (25/2).

Dia berujar, wacana memperpanjang masa jabatan presiden demi tujuan pragmatis para politisi, tidak setara dengan kerusakan konstitusi yang ditimbulkan.

Usul itu juga tidak konsisten dengan jadwal Pemilu yang sudah disepakati pemerintah jatuh pada 14 Februari 2024.

Menurut dia, usulan perpanjangan masa jabatan presiden, selain bertabrakan dengan konstitusi dan kesepakatan jadwal UU Pemilu, juga menghancurkan konsolidasi demokrasi.

“Usul perpanjangan masa ke presiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa,” katanya.