Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Rustam memaparkan, KLA adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

“Untuk mendapat predikat Kota Layak Anak, harus memenuhi indikator KLA melalui penilaian yang terbagi dalam 5 kluster yaitu kluster 1 hak sipil dan kebebasan, kluster 2 lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif, kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster 5 perlindungan khusus,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemko Tanjungpinang Sosialisasi Perwako Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame

Lanjut disampaikannya, Kota Tanjungpinang telah memiliki prestasi dengan menerima penghargaan atas keseriusan pemenuhan hak anak tersebut. Tahun 2017 menerima penghargaan KLA tingkat pratama dan meningkat di tahun 2018, 2019 dan 2021 memperoleh penghargaan KLA tingkat madya.

“Tahun 2021 lalu, Tanjungpinang memperoleh nilai dengan skor 687,02 poin. Kurang 12,98 poin untuk mencapai prestasi tingkat Nindya yang memiliki skor minimal 700 poin,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Rahma mengapresiasi atas keseriusan dan kerja keras untuk terus meningkatkan prestasi sebagai Kota Layak Anak.

BACA JUGA: Kondisi Pasar KUD Tanjungpinang Memprihatinkan, Perbaikan Belum Bisa Dilakukan

“Dengan kerjasama semua pihak, semoga apa yang telah dicapai ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan prestasi agar Kota Tanjungpinang benar-benar layak mendapat predikat Kota Layak Anak,” ujar Rahma.

Rustam menerangkan, bahwa penilaian untuk mendapatkan penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Bahkan dirinya menyampaikan, meskipun suatu daerah mendapatkan penghargaan KLA, bukan berarti di daerah tersebut tidak ada anak yang bermasalah.

“Kalau kekerasan anak, anak terlantar, pencabulan itu dimana-mana belahan dunia ada. Dimana coba daerah yang tidak ada itu. Artinya, bukan berarti Kota Layak Anak tidak ada anak yang bermasalah,” ujar Rustam, Rabu (13/10).

Rustam mengatakan, penilaian tersebut dinilai dari permasalahan anak yang selalu direspon oleh Pemerintah. Dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2014, lanjutnya, ada lima klaster yang dijadikan penilaian untuk mendapatkan penghargaan itu.

“Satu Hak Sipil dan Kebebasan, kedua pengasuhan Keluarga dan Arternatif, ketiga Kesehatan dan Kesejahteraan, empat pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan yang terakhir perlindungan khsus anak,” ungkapnya.

Dirinya mengaku, semua permasalahan terkait anak selalu direspon dan ditangani pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang. “Seperti kita mendampingi korban pencabulan, pendampingan visum, pisikologi dan masih banyak lagi upaya yang sudah kita lakukan,” tutupnya.

Diketahui, Pemko Tanjungpinang telah mendapatkan penghargaan KLA tingkat Madya, yang diberikan langsung oleh Kemen P3A, pada Selasa (12/10/2021). Kini, Tanjungpinang sudah 3 kali mendapatkan penghargaan KLA tingkat Madya tersebut.

Redaksi

Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, bahwa penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Alhamdulillah Kota Tanjungpinang kembali menerima penghargaan KLA. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan terhadap anak,” ucapnya.

Rahma menambahkan, penghargaan ini sekaligus melengkapi 2 penghargaan yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama dan Forum Anak Kota Terbaik se-Indonesia.

Selain itu, Kota Tanjungpinang juga ditunjuk sebagai salah satu dari 71 kabupaten/kota percontohan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRDA).

“Hanya 2 kota dalam 71 kabupaten/kota yang menjadi percontohan, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Semarang,” ungkap Rahma.

Ditambahkannya, untuk kriteria Kota Layak Anak, diukur dari pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan 5 klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Kelima klaster dimaksud adalah hak sipil dan kebebasan, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, seni dan budaya serta perlindungan khusus anak,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, Rustam menambahkan, untuk percontohan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dipilih Kelurahan Melayu Kota Piring dan kelurahan Bukit Cermin.

Redaksi