Fadli Zon mengatakan, tindakan penyelamatan yang dilakukan rakyat Aceh terhadap pengungsi Rohingya tersebut, sebagai bentuk pengamalan dari Pancasila.

“Terpujilah rakyat Aceh yang menyelamatkan pengungsi Rohingya, meskipun ada penentangan dari aparat setempat. Inilah pengamalan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab,” cuit @fadlizon yang juga Wakil ketua umum Partai Gerindra itu, Sabtu (27/6).

Unggahan itu ditulis Fadli merespons artikel media asing Aljazeera.com berjudul; ‘Best of humanity’: Indonesian fishermen rescue stranded Rohingya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga ikut menanggapi aksi dramatis yang dilakukan rakyat Aceh tersebut.

“Apresiasi kepada masyarakat Aceh, yang membantu hampir 100 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Sumatera, karena kapalnya rusak. Sekitar 30 orang adalah anak-anak. Inilah adalah wujud spontanitas bantuan kemanusiaan,” cuit @AgusYudhoyono.

Redaksi | JPNN

“Kita sudah bertemu langsung tadi (Kamis,red) ke Pemerintah Kepri dan DPRD Kepri. Pemerintah Kepri dengan dewan menyetujui Pulau Galang untuk menampung pengungsi Rohingya. Tapi perlu jajak penelitian dan sharing kembali, ” ungkap Presiden KNSR Syuhelmadi Syukur saat konferensi pers di Asrama Haji Tan jungpinang, Kamis (28/9)

Dipilih pulau Galang untuk menampung pengungsi Muslim Rohingya, lanjutnya, dilatarbelakangi daerah tersebut punya sejarah sebagai tempat pengungsian. Selain itu, beberapa sarana dan prasarana juga telah tersedia.

“Secara khusus kami melihat kondisi Pulau Galang tertata, terawat dengan baik dan sarana prasarana juga telah ada tersedia. Bisa dikatakan Pulau Galang merupakan tempat yang tepat untuk menjadi tempat pengungsian, kita upayakan dukungan pemerintah daerah dan Pemerintah pusat,” ujarnya.

Dari informasi yang diterima KNSR, kata Syuhelmadi, pengsungsi Muslim Rohingya lebih kurang 438 Ribu orang. Pihaknya menargetkan, ratusan ribu pengsungsi bisa ke tempat pengungsian Pulau Galang.

“Kita dapat informasi pengungsi akan masuk ke Srilangka ditolak, di India juga ditolak, di perbatasan Myanmar dan Banglades juga banyak pengungsi yang belum berhasil menyeberang,” ujarnya

Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk perdamaian bagi Muslim Rohingya. Secara jelas, kata dia, konstitusi Indonesia menolak penjajahan serta ikut dalam perdamaian dunia.

“Ini tragedy terbesar dari tahun 2012 yang lalu, ini harus menjadi perhatian. Indonesia sebagai negara yang besar harus mendorong terjadi perdamaian di Myanmar, dalam konstitusi sudah jelas menolak penjajahan dan ikut menjaga ketertiban dunia,” tuturnya.

SAHRUL

Kedatangan KNSR ini untuk membawa misi meminta dukungan dari DPRD Kepri menyediakan tempat bagi para pengungsi di Kepri ini.

Ketua KNSR Syuhelmadi Syukur mengatakan, bahwa di Provinsi Kepri khususnya kota Batam sangat strategis untuk dijadikan lokasi penampungan bagi para pengungsi.

“Kami meminta dukungan dari pemerintah untuk menjadikan Galang sebagai lokasi penampungan,” kata Syuhelmaidi Syukur, di kantor DPRD Kepri, Kamis (28/9).

Pemilihan Pulau Galang, dilatarbelakangi karena ditempat tersebut punya sejarah sebagai tempat pengungsian. Beberapa sarana dan prasarana juga sudah tersedia di Pulau tersebut.

Jika memang tidak memungkinkan, Pemerintah Kepri dan DPRD bisa mengusulkan pulau-pulau kosong yang ada disekitar Kepri.

“Kita banyak pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan kemanusiaan masyarakat Rohingya,” kata Syuhelmaidi.

Selain meminta dukungan untuk menempatkan para pengungsi di Kepri, Syuhelmaidi juga meminta agar DPRD Kepri ikut mendesak pemerintah menuntaskan kasus Rohingya.

Salah satunya dengan melibatkan negara di kawasan Asean, OKI, Dewan HAM dan PBB.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak memberikan apresiasi dan mendukung penuh langkah KNSR menghentikan aksi kekerasan kepada warga Muslim Rohingya. Sebagai negara berdaulat dan terlibat aktif perdamaian dunia, Indonesia harus aktif membantu.

“Pada prinsipnya, kita siap menampung para pengungsi ini jika datang ke sini atas namana kemanusian,” kata Jumaga.

Namun mengenai wacana untuk menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan perlu dirumuskan lebih dalam lagi.

Sebab, saat ini Kota Galang sudah ramai dan dipenuhi penduduk Batam.

“Lagipula sekarang Pulau Galang sudah dijadikan cagar budaya,” kata Jumaga.
Sebab, sambungnya, Pemerintah harus mempertimbangkan aspek keamanan, sosial dan kebudayaan sebelum menerima pengungsi.

Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) mengatakan korban tragedi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar terus bertambah. Korban yang mengungsi ke Bangladesh sudah mencapai 370 ribu orang.*

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS melalui juru bicara Fraksi saat sidang paripurna Pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan di Gedung Dewan beberapa hari lalu.

Ketua Fraksi PKS, Ing Iskandarsyah mengatakan inisiatif usulan permintaan Fraksi tersebut didasari alasan kemanusiaan.

Dimana tragedi penindasan terhadap salah satu etnis di Myanmar tersebut merupakan tragedi kemanusiaan dan sudah melanggar HAM.

“Alasan kita yang utama mengusulkan ini, karena kita melihat tragedi yang terjadi di Myanmar itu sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai sesama manusia kita juga ingin meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Rohingya,” kata Ing Iskandarsyah, Selasa (19/9).

Wakil Ketua DPW PKS Kepri ini juga mengemukakan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala orang/bangsa tanpa terkecuali termasuk etnis rohingya yang ada di Myanmar.

Selain meminta Pemprov Kepri jadi daerah terdepan menampung pengungsi Rohingya.

Fraksi PKS juga meminta Provinsi untuk menyurati pemerintah pusat untuk mempasilitasinya ke Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Kita juga minta Pemprov berkoordinasi dengan pusat agar bisa memfasilitasinya dengan PBB. Karena permasalahan ini menyangkut kemanusiaan dan harus disetujui oleh PBB,” ungkapnya.

Sementara itu, dengan adanya permintaan tersebut, pihak Pemprov Kepri sudah merespon dengan langsung menggelar pertemuan dengan Forum Peduli Rohingya.

“Saya sendiri mewakili dewan diundang dalam pertemuan bersama Pemprov dan Forum Peduli Rohingya untuk segera mengambil sikap dengan permintaan Fraksi PKS tersebut. Semua mendukung termasuk Pimpinan DPRD Kepri juga. Kita berharap ini segera ada solusi,” ujarnya. (Sah)