PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang itu kini masih bebas berkeliaran dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejari Tanjungpinang.

Hal itu diungkapkan saksi Auditor Inspektorat Tanjungpinang Marsos, dalam sidang lanjutan kasus korupsi dugaan korupsi BPHTB dengan terdakwa Yudi Ramdani, Selasa (24/5).

Ia mengungkapkan, selain memeriksa terdakwa Yudi Ramdani, pihaknya juga memeriksa DS atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Keduanya diperiksa setelah menerima laporan dari Kepala BP2RD Tanjungpinang.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, DS terbukti menyelewengkan dan memalsukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dengan kerugian negara senilai Rp 80 jutaan lebih.

“Jaksa hanya minta hasil pemeriksaan Yudi, tetapi kalau Dodi tidak diminta oleh Jaksa,” ucapnya.

Ia mengaku lupa tahun berapa pajak BPHTB yang diselewengkan oleh Dodi. “Tapi yang saya ingat sekitar Rp 80 jutaan lebih,” katanya.

Ia menyampaikan untuk hasil audit, itu dari internal BP2RD Tanjungpinang, karena pemeriksaan inspektorat hanya pelanggaran kedisiplinan.

“Kalau kasusnya terpisah, ada berkas sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitannya,” ucapnya.

Diketahui, penyidik Kejari hanya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu yakni Yudi Ramdani. Sedangkan kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.

Keduanya terdakwa Amjon merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Azman Taufiq mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Guntur Kurniawan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (18/3).

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Amjon 12 tahun penjara, sedangkan Azman Taufiq selama sembilan tahun penjara.

Keduanya terbukti melanggar pasal
Surat putusan kedua terdakwa di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Guntur Kurniawan, dalam dua berkas terpisah bawa terdakwa Amjon divonis penjara selama 12 tahun sedangakan terdakwaTaufiq di vonis selama 9 tahun.

“Terdakwa terbukti bersalah dengan melanggar pasal 2 Juncto Pasal 18 Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KHUP,” kata hakim ketua.

Selain itu, keduanya juga divonis untuk membayar denda Rp 400 juta, apabila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan hukum 4 bulan kurungan.

Diketahui berdasarkan audit BPKP Perwakilan Kepri kerugian negara dari kasus tersebut mencapai Rp 32,4 Miliar.

Dari kerugian negara itu, Kejati Kepri berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 8 Miliar.

Isdianto mengatakan, tidak pernah membayangkan pohon kurma tumbuh dan berbuah di Kepri. Menurutnya, tumbuhnya kurma jenis Deglet Noor itu membuktikan tanah Kepri subur.

“Mudah-mudahan jika ini sudah tumbuh secara baik, dikenal orang dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Kepri,” ujar Isdianto usai memanen kurma.

Ditempat yang sama, Ketua PN Tanjungpinang, Admiral mengatakan bahwa pohon kurma ini sudah berumur 15 tahun.

Awal mulai pohon ini di tanam oleh seorang hakim bernama Ibu Yus Enidar merupakan satu alumni di zaman 80an di Universitas Andalas.

“Ini nanti akan saya beritahu dengan beliau, biar beliau tahu bahwa hasil yang ditanam disini, tumbuh dan bisa dinikmati dan merupakan ladang amal beliau,” ucapnya.

Ia berharap mudah-mudahan dibulan puasa ini merupakan panen yang bisa menjadi berkah, meskipun baru dua tangkai dipanen. Muda-mudahan tahun berikutnya bisa panen 10 tangkai bahkan lebih.

“Saya harap semuanya dengan hati memelihara dan dengan hati memanennya jangan sampai waktu panen kita euforia tetapi waktu merawat Tidak, tetapi harus dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.

Dengan demikian mudah-mudahan dikantor PN Tanjungpinang, apapun yang di tanam dan apapun yang diniatkan baik, dapat tumbuh dengan baik. Selain itu dengan adanya ini dapat menjadi objek wisata di Kepri.*