BAROMETERRAKYAT.COM,TANJUNGPINANG–Untuk
mengoptimalkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui digitalisasi, serta memperkuat kepatuhan hukum dengan penerapan sistem e-Audit,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0,Selasa (21/1) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang

Pada kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan.

“Melalui katalog elektronik, proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara real-time dengan integrasi sistem e-Audit.
Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Untuk itu,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa langkah, seperti pembuatan akun Inaproc untuk seluruh pengguna, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), simulasi penggunaan katalog elektronik, dan live testing bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Kami berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat terus memberikan manfaat yang luas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan fitur-fitur inovatif, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya penerapan sistem e-Audit dalam mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dengan fitur pengawasan e-Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan rincian transaksi e-Purchasing. Transparansi ini memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan, sehingga jika ada indikasi yang tidak beres, dapat segera ditelusuri,” jelas Hendrar Prihadi.

Penulis: RAMDAN
Editor: ERWIN

Ansar hadiri Rakor Terintegrasi bersama KPK RI di Batam

BR. KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen dan mendukung upaya dan langkah pemberantasan korupsi dengan terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi.

Salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Kepri melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern.

Demikian dikatakan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi Kepala Daerah, KPK, Pimpinan Instansi dalam Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Kepulauan Riau di Ballroom Aston Hotel & Residence, Pelita, Kota Batam, Selasa (14/5).

Dari KPK RI, hadir langsung Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, dan Direktur Wilayah 1 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Edi Suryanto,

Hadir juga dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, Aspidsus Kajati Kepri Mukharom, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari dan Kakanwil ATR/BPN Kepri Sri Pranoto, bupati/walikota dan juga Sekdaprov Kepri dan juga sekda kabupaten/kota se-Kepri.

Ansar menuturkan, Pemprov Kepri juga terus melakukan berbagai macam langkah dan upaya untuk meminimalkan potensi korupsi. Baik melalui cara preventif maupun melalui edukasi, yang dituangkan melalui sepuluh peraturan Gubernur dan satu surat edaran Gubernur.

Diantaranya, melaksanakan probity audit atas proyek strategis Pemerintah Provinsi Kepri, mengawal kepatuhan LHKPN pada instansi Pemprov Kepri, sosialisasi pencegahan korupsi dan budaya anti korupsi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi calon penyuluh anti korupsi.

Berikutnya ada juga penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai penjaminan kualitas dan mitra konsultasi dengan tujuan agar pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri semakin efektif dan efisien.

Terkait Monitoring Center for Prevention atau (MCP) Tahun 2023, Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri dengan serius terus meningkatkan pengendalian pencegahan pada korupsi dengan meningkatkan perbaikan sistem pada tujuh area yang ditetapkan.

” Pencapaian pelaporan MCP Tahun 2023, Pemprov Kepri menunjukkan trend positif dengan nilai 91,66 poin, dimana angka yang diperoleh ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang berada pada angka 86 poin,” imbuhnya.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menyampaikan upaya pencegahan korupsi tidak hanya kerja KPK sendirian. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mencegah tindak pidana korupsi.

“Pencegahan korupsi harus dilakukan dengan bersinergi antar seluruh penegak hukum instansi pengawas dan juga seluruh stakeholders yang ada, sehingga korupsi bisa sama – sama kita cegah, ” ujarnya.

Didik Agung juga memaparkan delapan area program pencegahan korupsi terintegrasi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD dan tata kelola desa.

“Dimana titik rawan korupsi diantaranya dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, pengawasan internal yang lemah, pengelolaan BMD, penerimaan rendah, dan pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel ” tegasnya.

Editor: ERWIN