Dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Minggu (8/8), enam provinsi itu diantaranya Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan NTT.

“Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Pada 5 Agustus lalu kasus aktif Kaltim 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis. Hati hati, hari Jumat kemarin, Sumut naik menjadi 22.892, Riau 14.993, Sumbar 14.712 ini juga naik. Yang turun saya lihat di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua, tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,” papar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati-hati, saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus masih 886 , 2 Agustus 410 kasus baru, 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3.598. Angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” tegas Jokowi

Oleh sebab itu Jokowi menegaskan 3 hal penting harus segera dilakukan untuk menekan kenaikan kasus baru tersebut.

Pertama, berkaitan mobilitas masyarakat, kalau kasus sudah besar seperti itu mobilitas harus direm. Mobilitas manusia harus direm paling tidak 2 minggu

Kedua, Jokowi meminta Panglima TNI cepat menjalankan testing tracing.

“Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif, segera temukan, merespons secara cepat. Kalau ndak orang yang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana, segera temukan,” perintah Jokowi.

Ketiga, segera membawa orang-orang yang positif COVID masuk ke isolasi terpusat. Jokowi juga meminta Gubernur Bupati/Wali Kota untuk sediakan isolasi terpusat di kota masing-masing.

Lalu apakah sudah waktunya kegiatan ekonomi dilonggarkan setelah PPKM berakhir 9 Agustus nanti? Atau malah perlu diperpanjang lagi kebijakan tersebut?

Dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Sabtu (7/8), Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh pada tingkat penyebaran COVID-19.

Setelah PPKM darurat dan PPKM level ini, dia melihat sudah ada penurunan kasus namun jumlahnya masih tinggi daripada gelombang satu.

“Jadi kalau dilonggarkan sebenarnya berisiko pandeminya bisa meningkat lagi (third wave), dan itu akan berpotensi akan membahayakan pemulihan ekonomi ke depan. Apalagi program vaksinasi masih berjalan lambat,” kata Faisal.

Dia menilai, PPKM level ini ada baiknya diperpanjang dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19.

Namun tidak dapat dipungkiri, dampak buruk akan terjadi bagi sektor ekonomi terutama bagi masyarakat bawah yang mengalami penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

“Kalau melihat kondisi pandemi sampai dengan hari ini sebaiknya memang diteruskan, dalam jangka pendek memang akan berdampak buruk bagi ekonomi, masyarakat dan pelaku usaha, tapi dalam jangka panjang lebih baik untuk perekonomian, supaya pemulihan ekonominya lebih pasti dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset Core Piter Abdullah menilai, PPKM berlevel perlu dilanjutkan asalkan disesuaikan dengan penurunan yang terjadi di daerah masing-masing.