Jika dihitung, Lebaran jatuh pada 12 atau 13 Mei 2021, maka THR mulai dicairkan sekitar 28-29 April 2021.

Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, aturan THR tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya,” tulis Pasal 11 Ayat 1 dalam aturan tersebut, dikutip Jumat (30/4).

Namun, jika THR belum dapat dibayarkan sebelum Idul Fitri, maka THR dapat dibayarkan setelah Idul Fitri.

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sudarso mengatakan pencairan THR akan dilakukan mulai 28 April 2021.

Pencairan THR memperhitungkan hari efektif kerja PNS dan cuti bersama Lebaran yang jatuh pada 12 Mei 2021.

“Pembayaran THR paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya, berarti bisa mulai tanggal 28 April 2021,” ungkap Sudarso.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp30,8 triliun untuk pembayaran THR tahun ini.

Rinciannya, kementerian/lembaga sebesar Rp7 triliun, PNS daerah dialokasikan sebesar Rp14,8 triliun, dan pensiunan sebesar Rp9 triliun.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komponen dalam pembayaran THR 2021 hanya gaji pokok dan tunjangan melekat.

Artinya, tunjangan kinerja kembali dihapus dalam komponen pembayaran THR seperti tahun sebelumnya.

“THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti 2020 karena masih mempertimbangkan penanganan covid-19 yang membutuhkan dana besar. Terlebih, banyak masyarakat umum yang masih membutuhkan bantuan negara.

“Ini merupakan langkah pemerintah untuk di satu sisi tetap berikan THR untuk seluruh PNS, pensiunan, dan PPPK, namun di sisi lain pemerintah yang dalam kondisi covid-19 butuh dana untuk penanganan sekaligus berikan perhatian yang masih dibutuhkan dari pemerintah,” jelas Sri Mulyani.

Sumber: CNN Indonesia

Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Rabu (7/4), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memastikan saat ini masih menggodok skema THR PNS.

Sayangnya, ia belum dapat merinci kapan kebijakan dapat disampaikan ataupun berapa total anggaran yang disiapkan pemerintah.

Dia menyebut kebijakan secara detail akan disampaikan nanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat skema telah rampung.

“Kita tunggu dulu ya kebijakannya disampaikan oleh pimpinan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/4).

Lebih jauh, tahun ini PNS juga bakal menerima THR dan gaji ke-13 secara penuh alias tanpa potongan. Hal itu disampaikan oleh eks direktur jenderal anggaran kementerian keuangan Askolani beberapa waktu lalu.

“Kebijakan penggajian 2021 adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 dan Pensiun yang diharapkan diberikan secara full,” jelas Askolani, dikutip dari detikcom.

Meski belum dipastikan pemerintah, namun melihat pencairan pada tahun-tahun sebelumnya, umumnya pencairan THR dilakukan H-10 hingga H-14 sebelum Lebaran.

Artinya, bila Idul Fitri akan jatuh pada pertengahan Mei, maka diperkirakan THR tahun ini bakal cair pada awal Mei mendatang.

Sumber: CNN Indonesia

Dalam hal ini, jika mengacu pada Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 24 Mei, maka 10 hari kerja akan jatuh pada Jumat, 8 Mei.

Artinya, paling cepat THR PNS mulai cair Jumat pekan depan.

“THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,” tulis Sri Mulyani dalam salinan surat dilansir CNN Indonesia, Minggu (3/5).

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menambahkan secara mekanisme, pencairan THR akan diberikan usai satuan kerja (satker) di masing-masing instansi memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan. Satker bisa mengajukan setelah pmk diterbitkan.

“Instansi menunggu pmk. Kapan waktunya? Direktorat Jenderal Anggaran yang tahu persisnya,” imbuh dia.

Hanya saja, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan THR yang diberikan hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kinerja tidak diberikan.