Diskusi online yang turut diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dengan tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh Perjuangan Daerah di Masa Pandemi tersebut akan digelar pada Senin (16/8) mendatang.

Pada diskusi online tersebut, Wali Kota Rahma sendiri, mendapatkan jadwal pada sesi pertama dengan materi peningkatan pelayanan publik demi mendorong masyarakat di daerah untuk bangkit di masa pandemi.

Di sesi pertama tersebut, Rahma satu sesi dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Bali, Bupati Pandeglang dan Wali Kota Balikpapan.

Rahma sendiri saat diwawancara oleh awak media, merasa bersyukur telah menjadi narasumber di diskusi online tersebut.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa berbagi ilmu dengan pemimpin-pemimpin hebat dan luar biasa,” kata Rahma, Minggu (15/8/2021) melalui pesan singkat.

Pada diskusi nantinya, kata Rahma, ia akan menyampaikan beberapa pembangunan dan perkembangan di Tanjungpinang.

Salah satunya rencana pembangunan mall pelayanan publik yang pembangunannya sudah dimulai di bekas kantor wali kota dan dilantai di kantor DPMPTSP.

“Iya tentu itu menjadi salah satu bahan saya, dan menjadi bukti keseriusan saya sebagai pemimpin memberikan kemudahan masyarakat di pandemi agar Kota Tanjungpinang bangkit kembali. Semoga bisa berjalan lancar,” ungkapnya.

Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Rabu (4/8), seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.

“Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal,” kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.

PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

“Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” sebagaimana dikutip dari surat tersebut.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika membenarkan surat instruksi tersebut.

Menurut Hilman, pihaknya mengakomodasi keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pihaknya lantas merespons hal ini dengan menggelar aksi unjuk rasa.

“Kita respons dalam bentuk aksi nyata, aksi unjuk rasa,” kata Hilman saat dihubungi.

Hilman mengatakan, PB HMI membebaskan kepada kader di daerah daerah untuk memilih waktu pelaksanaan aksi dari tanggal 6-13 Agustus.

Pihaknya juga menginstruksikan agar Badko HMI menggelar aksi puncak di depan kantor DPRD wilayah masing-masing pada 16 Agustus mendatang. Sementara, PB HMI akan menggelar aksi di depan gedung MPR-DPR RI.

Penangkapan itu buntut dari pernyataan dokter Lois sebelumnya viral lantaran dia mengaku tak percaya dengan Covid-19. Dia pun menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggal selama ini bukan karena Covid.

“Unit 5 tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan saudari L terkait dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (12/7).

Dia menerangkan bahwa berita bohong tersebut diduga dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Kemudian, dapat menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang dilakukan pemerintah selama ini.

Dalam hal ini, kata dia, penangkapan tersebut didasarkan atas laporan polisi model A atau aduan yang dibuat oleh anggota polisi.

“Jadi bukan hanya satu platform medsos, tapi ada tiga platform medsos yang telah dilakukan,” jelas dia.

Salah satu pernyataan yang dinilai bermasalah ialah saat dirinya mengatakan bahwa tidak ada korban yang meninggal akibat Covid-19.

Menurutnya, sebagaimana ditirukan oleh Ramadhan, pasien yang meninggal selama ini ialah akibat interaksi antar obat dan pemberian obat dalam enam macam.

“Saat ini yang bersangkutan diamankan di Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambah dia.

Sumber: CNN Indonesia

Abdillah Toha menyampaikan melalui akun Twitternya bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Menurutnya, masalah utamanya adalah orang-orang di sekitar Presiden.

“Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati. Tes seorang pemimpin adalah pada masa krisis. Kita sedang menghadapi multikrisis dan belum tampak tanda mereda. Pandemi makin mengganas, ekonomi merosot, penegakan hukum gagal, fiskal terancam bangkrut, rakyat kecil menderita, sementara itu…” tulis Abdillah dalam akun Twitternya dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Jumat (9/7).

Dalam sambungan cuitannya, Abdillah Toha menyebut Presiden Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang bermasalah. Mulai staf tak kompeten hingga buzzer yang menjerumuskan.

“….bapak dikelilingi oleh staf yang tidak kompeten, oligarki yang rakus, politisi korup dan sudah mulai kampanye pilpres, KPK dan hukum yang gembos, komunikasi yang buruk, buzzer yang menjerumuskan, dan lain-lain,” katanya.

Ia menyampaikan, cara untuk mengatasinya adalah dengan mengganti orang-orang di sekitar Presiden.

“Satu-satunya jalan harus ada keberanian bersikap tegas dan membersihkan lingkungan bapak yang sakit,” katanya.

Saat dihubungi, Abdillah Toha memberi contoh dalam kasus vonis jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki, yang terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra, awalnya divonis 10 tahun penjara di pengadilan negeri, namun lolos banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan hanya divonis 4 tahun penjara.

Sampai saat ini, Kejaksaan Agung tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

“Hukum main-main. Soal Pinangki, orang mengatakan bahwa Presiden tidak boleh ikut ikut campur soal hukum. Ini tuntutan rendah,” katanya

“Kalau Jaksa Agung nggak bener, harus diganti. Kasus kebakaran gedung kejaksaan, siapa yang tanggung jawab? Belum jelas,” pungkas pria yang pernah menjadi anggota Komisi I DPR ini.

Sumber: Detikcom

Dilansir barometerrakyat.com dari Detikcom, Senin (14/9), Jokowi meminta kepala daerah tidak terburu-buru menutup satu wilayah penuh.

Dijelaskan Jokowi, dalam sebuah wilayah, tidak semua berstatus zona merah Corona.

Setiap RT, RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan, misalnya, memerlukan perlakuan yang berbeda dalam penanganan Corona.

Untuk itu, Jokowi berpesan kepada kepala daerah melihat data sebaran terkait keputusan merespons penambahan kasus Corona di wilayahnya.

“Jadi, jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita kerja berbasis data,

langkah-langkah intervensinya berjalan efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden

Selain itu, perlunya pembatasan berskala lokal supaya penanganan Corona terfokus.

“Kemudian yang sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal, baik tingkat RT, RW, desa, kampung, sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus,” sebutnya.

Redaksi | Detikcom