Gubernur dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta lebih kreatif untuk mengali berbagai sektor pendapatan.

“Selain optimalisasi pajak daerah, kita bisa juga melirik retribusi umum, pelabuhan, pertanian dan perijinan tertentu. Sehingga kita tidak bergantung kepada DBH,” kata Jumaga saat membuka paripurna di Kantor DPRD Kepri, Rabu (12/10).

Hal yang sama diamini fraksi-fraksi di DPRD. Juru bicara fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa pendapatan daerah yang menurun ini dapat dipahami oleh fraksi PDIP. Namun, PDIP minta agar maksimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak labuh jangkar.

“Perlu ada intensifikasi pendapatan sekaligus mengurangi kebocoran yang tidak perlu,” ungkap Ruslan.

Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Taba Iskandar mengingatkan pemerintah agar dalam penyusunan skema rasionalisasi harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Apalagi dengan adanya SOTK baru ini. Kami ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efisien,” ujar Taba.

Ditempat yang sama, juru bicara fraksi Demokrat Hotman Hutapea meminta agar
APBDP kali ini disusun dengan hati-hati.

“Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,”imbuhnya.(SAHRUL)