“Jangan buang sampah di laut karena mengganggu ekosistem di laut dan dapat menimbulkan penyakit,”Ujarnya.

Menurut dia, sampai sekarang masih banyak sampah nonorganik di sejumlah kawasan pesisir di Tanjunginang, seperti di Pelantar II dan Pelantar III. Sampah itu berasal dari rumah panggung di atas laut, dan juga dari tempat lainnya yang terseret gelombang.

“Sampah dari pasar juga masih ada mencemari laut,” Ujarnya.

Riono mengungkapkan sampah nonorganik tidak terurai sehingga semakin lama semakin banyak. Bahkan ketebalan sampah nonorganik beberapa bulan lalu, seperti di pesisir Senggaran mencapai 3,5 meter.

“Harus digali, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir di Ganet,” ucapnya.

Mantan Sekda Tanjungpinang itu mengatakan sejumlah petugas kebersihan DLH Tanjungpinang setiap subuh hingga pagi hari membersihkan laut dengan menggunakan jaring di atas perahu. Beberapa petugas kebersihan lainnya membersihkan sampah secara manual di bibir laut.

“Tidak akan pernah bersih kalau setiap hari sampah dibuang di laut. Padahal laut itu bukan tong sampah,”Ucapnya.

Riono mengemukakan pemerintah sudah menyediakan 37 kontainer sampah, 8 bak sampah permanen dan 9 bak sampah komunal. Tempat sampah itu mudah diakses karena berada di dekat perumahan warga.

“Tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan. Selain merusak pemandangan, mencemarkan lingkungan, juga menimbulkan bau busuk,”Ujarnya .

Riono mengatakan 364 orang petugas kebersihan setiap hari membersihkan lingkungan pada pagi dan sore hari. Mereka menemukan 37 titik tempat sampah ilegal di tepi jalan.

“Setiap hari tempat sampah ilegal itu juga dibersihkan,” Tutupnya.

Penulis: Firdaus

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menghadapi Pilkada tahun 2018 mendatang.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan NPHD merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan KPUD Kota Tanjungpinang atas pendanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018.

Walikota menyebutkan, besaran NPHD yang telah disepakati yaitu Rp 16.866.462.000 yang dibagi dalam tiga tahap pencairan. 

Untuk tahap 1 berjumlah Rp 5,4 Miliar, tahap II berjumlah Rp 3,6 Miliar dan tahap III berjumlah 7,86 Miliar. 

“Perjanjian ini merupakan suatu komitmen pemerintah kota Tanjungpinang agar pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjalan aman, tertib, dan damai,” kata Lis 

Dengan telah ditandatangani NPHD itu, Walikota berharap KPUD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapan yang telah dicanangkan yang mulai berjalan pada oktober tahun ini.

(Red/Humas)

Pada dialog itu, beberapa pedagang mengeluhkan seputar sepinya pembeli, kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar, maraknya orang yang berjualan di lorong-lorong dan pinggir jalan hingga menata pasar ikan.

“Saat ini pasar baru sepi pembeli, mungkin masyarakat malas ke pasar karena akses jalan yang sempit, di lorong-lorong saja penuh orang berjualan,” keluh pak Barel salah seorang pedagang di Pasar Baru

Keterangan serupa juga disampaikan Sri, menurutnya pasar baru II semakin sepi. “pembeli mau jalan saja sulit karena jalan penuh sampah-sampah sayuran, ditambah lagi pintunya pada rusak semua, sehingga kami sering kebobolan,” kata ibu Sri Salami.

Keadaan ini tentu menjadi perhatian orang nomor satu di Tanjungpinang untuk mencari solusi agar pasar kota lama kembali semarak dengan transaksi jual.

“Saya memanggil bapak/ibu agar kita bisa berdiskusi, saya ingin tahu persis kondisi pasar, apa saja masalah, dan yang dibutuhkan pedagang, sehingga kita bisa menindaklanjutinya, yang penting kita sepakat dan komitmen untuk kembalikan fungsi pasar yang nyaman, bersih, akses jalan mudah, dan tak ada lagi aksi preman pasar,” kata Walikota

Walikota Lis Darmansyah mengungkapkan rencananya setelah lebaran, pasar baru akan dibenahi, mulai dari akses jalan untuk memudahkan pembeli keluar masuk pasar, sebelumnya para pedagang yang berjualan di lorong-lorong pasar dan pinggir jalan akan kita rapikan untuk melancarkan kegiatan pasar.

“Saya minta BUMD inventarisir para pedagang, buat surat batas waktu sampai habis lebaran nanti. BUMD harus ambil langkah kongkrit untuk atasi masalah ini, cari tempat sementara untuk pedagang hingga pasar baru selesai dibenahi,” ungkapnya

Walikota menginginkan asosiasi pedagang bisa menjadi penyambung lidah dan mendengar keluhan para pedagang, sehingga masalah yang bisa diperbaiki dan ditindaklanjuti.

“InsyAllah semua akan kita benahi, BUMD sendiri tak perlu nunggu untuk memperbaiki pintu-pintu yang rusak dan penataaan pasar ikan, segera tindaklanjuti,” tegasnya.

Redaksi / Humas