“Kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional,” kata Amien dalam dialog kebangsaan bertema ‘Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia’ yang digelar DPD RI seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (14/3).

Amien lalu mengingatkan bahwa presiden-presiden terdahulu selalu bernasib buruk jika terlalu lama menjabat.

BACA JUGA: Relawan Jokowi Ramai-ramai Tolak Usul Tunda Pemilu: Mengkhianati dan Melukai Hati Rakyat

Dia memberi contoh Sukarno. Menurutnya, Sukarno bisa dibilang tidak memiliki kekurangan sebagai pemimpin politik.

Namun karirnya berakhir akibat tragedi yang terjadi 1965-1966 usai dirinya membiarkan dipilih menjadi Presiden RI seumur hidup.

Diketahui, Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS yang dikeluarkan pada 1963. Pada 1965 terjadi Gerakan 30 September yang berujung pada pembantaian terhadap simpatisan PKI.

BACA JUGA: Kasus Mafia Pelabuhan, Kejagung Sita 19 Kontainer Tekstil Diimpor dari China

Sukarno dituding terlibat dalam penculikan Jenderal TNI AD yang dilakukan kelompok Gerakan 30 September. Pada 12 Maret 1967, dikeluarkan Tap MPRS untuk mencabut TAP sebelumnya yang menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

“Karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami,” kata Amien.

Ketiga ketua umum partai tersebut, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio blak-blakan meminta agar Pemilu 2024 bisa dipercepat.

“Kalau mereka bisa mengajukan penundaan pemilu, tentu saja harus menghargai jika ada rakyat yang meminta pemilu dipercepat,” jelas Hendri Satrio melansir dari GenPI.co, Rabu (9/3/2022).

Selain itu, menurut Hendri Satrio, para ketua umum parpol yang ingin menunda pemilu harus menanggung akibat yang lebih parah, jika berhasil menggolkan keinginannya tersebut untuk memundurkan pemilu.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi satu-satunya sosok yang akan ditarik dua pihak dalam kegaduhan ini.

“Harus sama perlakuannya, jangan sampai ada yang dianggap melanggar atas nama demokrasi. Kalau ada usulan penundaan, berarti usulan mempercepat harus dihargai juga,” ungkapnya.

Dirinya lantas memberi apresiasi yang tinggi untuk para ketua umum partai politik yang tidak terpengaruh dengan usulan penundaan pemilu.

“Saya acungi jempol untuk PDIP, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan Partai NasDem, yang belum terpengaruh dengan usulan itu,” beber Hendri Satrio.

Menurutnya, partai-partai yang tidak terpengaruh dengan usulan untuk mengundur jadwal pencoblosan sama dengan tegak lurus terhadap konstitusi.

“Mereka masih tegak lurus dengan konstitusi. Jadi, enggak perlu bercanda tentang memundurkan pemilu lagi. Karena hal itu enggak lucu sama sekali,” imbuhnya.

Sumber : GenPi.co

Jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka kemungkinan besar Presiden Jokowi akan melanjutkan jabatannya.

Oleh karena itu, sejumlah relawan yang selama ini mendukung Jokowi sebagai presiden turut angkat suara.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menyatakan menolak wacana tiga periode jabatan presiden.

Ketua JoMan Imanuel Ebenezer tidak sepakat Pemilu 2024 ditunda karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Kita tidak sepakat dengan gagasan tiga periode yang selama ini digulirkan oleh beberapa ketum partai,” ujar Imanuel melansir dari CNNIndonesia, Selasa (8/3/2022)

“Kita tegak lurus terhadap pandangan presiden yang berkali-kali menolak wacana satu itu,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana tunda pemilu 2024 dan jabtaan presiden tiga periode dapat menghancurkan demokrasi sekaligus nama baik Presiden Jokowi. Termasuk, melupakan sejarah Reformasi 1998.

Imanuel mengaku tidak mau seperti kelompok lain yang ingin Pemilu 2024 ditunda meski Jokowi yang ia dukung selama ini bisa menjabat lebih lama.

“Jadi kita tidak mau seperti relawan-relawan (Jokowi) yang buta politik, buta demokrasi, dan buta sejarah. Karena saya sebagai pelaku sejarah ’98, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita anut itu taat konstitusi, demokrasi, dan tegak lurus terhadap Jokowi dan cita-cita reformasi,” kata Imanuel.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) juga menolak isu perpanjangan Pemilu 2024. Menurut Koordinator ARJ, Aidil Fitri penundaan pemilu sama saja mengkhianati dan melukai hati rakyat Indonesia.

“Jelas kami menolak keras bahwa penundaan pemilu itu akan menjebak dan menjerumuskan Pak Jokowi. (Wacana itu) sangat melukai hati rakyat dan menghkhianati amanat cita-cita Reformasi,” kata Aidil.

Sumber: CNN Indonesia

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya dirubah,” ujar JK melansir dari detikcom, Jumat (4/3/2022).

JK mengatakan bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.

“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” tegas politisi senior berlambang pohon beringin itu lagi.

JK juga mengemukakan bahwa konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.

Ia khawatir wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” ungkapnya lagi.

Untuk diketahui, ide penundaan Pemilu 2024 mencuat tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Usulan menunda pemilu muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Kemudian disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan wacana penundaan Pemilu menyeruak lantaran penguasa belum memiliki pengganti.

“Karena kekuasaan belum punya calon. Kalau sudah ada calon pasti dipercepat kan,” kata Rocky melansir dari CNNIndonesia, Rabu (2/3).

BACA JUGA: Jangan Kaget Harga Gas Elpiji Naik Lagi, Warga Diminta Tidak Pindah ke Elpiji 3 Kilo

Menurut Rocky penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hanya menguntungkan rezim, namun merugikan demokrasi.

Demokrasi akan dicederai mengingat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis lewat pemilihan umum berkala.

“Pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan,” ujarnya.

BACA JUGA: Korupsi Dana COVID-19 Mulai Disidangkan, Jaksa Paparkan Modusnya, Terdakwa Ajukan Keberatan

Selain itu, Rocky menyebut masuk akal jika wacana penundaan Pemilu bersumber dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.