Keduanya dilaporkan diduga sudah melanggar kode etik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu pada April lalu.

Sidang aduan tersebut direncanakan akan digelar hari ini, Senin (21/10) di Kantor Bawaslu Kepulauan Riau di Jalan WR Supratman.

Muhammad Yunus menuding kedua komisioner Bawaslu tersebut telah merekayasa kasus politik uang yang menjerat dirinya.

“Mereka sudah melakukan pelanggaran besar kode etik terhadap pengawasan penyelenggara pemilu di Batam,” ujarnya kepada awak media.

Dia mejelaskan, dugaan rekayasa tersebut sudah terdengar saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi suara pada 27 April, saat itu ia sudah dipastikan mendapat kursi di DPRD Batam melalui dapil III Batam meliputi Bulang, Galang, Nongsa dan Seibeduk.

Dipantau Barometerrakyat.com, Senin (29/4) sekira pukul 16.45 WIB, sudah ada data dari  422.467 TPS masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau sering disebut real count KPU.

Diketahui, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ada 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Data sementara, Jokowi-Ma’ruf unggul 12,36 persen dari Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma’ruf memperoleh 44.622.964 suara atau 56,18 persen, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 34.806.301 suara atau 43,82 persen.

Diketahui, data di situng KPU bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir perhitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan.

Redaksi

Dia adalah Bridgadir Anumerta Romadhanis yang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan saat menuju PPK Kecamatan Toapaya.

“Personil yang sakit dan masih dirawat ada 3 orang dan yang meninggal 1 orang,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S. Erlangga kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Kamis (26/4).

Menurutnya, salah satu penyebabnya karena kelehan dan ada juga personil yang mengidap penyakit hipertensi.

Dia mengatakan, pengamanan pemilu cukup panjang pimpinan selalu menyampaikan dan selalu menekankan bahwa hal pertama yang harus diperahatikan dalam kegiatan kepolisian selalu menjaga kesehatan. .

“Jadi harus menjaga stamina yang prima dan yang kedua menjaga keselamatan,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, kepolisian juga melakukan perawatan kesehatan keliling yang dilakukan oleh Biddokes Polda Kepri untuk mengecek kesiapan anggota di lapangan. Setiap anggota juga dibekali dengan bekal kesehatan seperti vitamin.

“Dalam penugasan Pam Pemilu, sistem penjagaannya secara bergantian. Tidak mungkin tidak menggunakan shift,” tukasnya.

SAHRUL

Dipantau Barometerrakyat.com, Minggu (21/4) pukul 07.03 Wib sudah masuk data dari 64.599 TPS atau 7,94234%.

Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count sementara seperti dilihat dari situs KPU:
– Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapatkan 6.725.898 suara atau (54,23%).
– Prabowo Subianto – Sandiaga Uno mendapatkan 5.683.206 suara (45,77%).

Redaksi

Ketiga TPS tersebut yakni TPS 2 dan 3 Desa Kukup serta TPS di Desa Pengkikik, Kecamatan Tambelan. Selain di Tambelan, satu TPS khusus di Rutan Dabo, Lingga juga akan dilakukan pemilihan lanjutan.

Komisioner KPU Kepri Arison mengatakan, pemilihan lanjutan dilakukan karena surat suara tertukar di tiga TPS tersebut. “Tertukar surat suara untuk DPRD Kabupaten Bintan,” katanya kepada awak media, Sabtu (20/4).

Dia menjelaskan, surat suara diketahui tertukar setelah KPPS menghitung surat suara yang diterima dari KPU Bintan. Seharusnya, kata dia, Kecamatan Tambelan menerima surat suara Dapil 2. “Sementara surat suara terkirim dapil 1,” katanya.

Sehingga pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan pemilihan DPRD Kabupaten Bintan. Dia mengatakan, untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden tetap dilanjutkan.

“Itu tidak memungkinkan kita akan menganti atau meroker dari kecamatan lain, karena jarak giografis yang tidak terjangkau pada hari itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk TPS khusus di Rutan Dabo dilakukan pemilihan lanjutan karena kekurangan surat suara. “Data yang diterima itu tidak mencukupi untuk surat suara 18 orang,” katanya.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan, maka dari itu diharapkan seluruh perencanaan yang telah di persiapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal dalam rangka suksesnya penanganan Pemilu 2019.

Ucok melanjutkan, mengingat arti penting dan strategisnya pemilu bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional dalam mencapai pembangunan negara, maka dalam konteks inilah Polri sebagai penanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan penyelenggaraan pemilu 2019.

“Hal ini dilakukan melalui manajemen keamanan terpadu dan komprehensif dengan menggerakkan sumber daya yang ada, serta memperkokoh kerjasama sinergitas Polri dengan penyelenggara Pemilu, TNI, masyarakat dan petugas keamanan lainnya agar pesta demokrasi 2019 dapat berlangsung aman jujur adil, demokratis dan bebas dari berita hoax,” ujar Ucok.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana umum serta terorisme maka diperlukan perhatian yang sangat serius untuk mengantisipasi sejak dini dan dikelola oleh Polri secara profesional, transparan dan akuntabel terkait tindak pidana pemilu, Polri bekerja sama dengan Bawaslu dan Kejaksaan Negeri, sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran pemilu yang terjadi.

“Sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019, Polres Tanjungpinang akan melibatkan 344 personel Polri dengan bantuan perkuatan 150 personil TNI dan 1.134 personil Linmas untuk mengamankan sebanyak 151.382 DPT HP 3A yang tersebar di 567 TPS di Kota Tanjungpinang,” tutup Ucok.

Dalam apel tersebut juga dilakukan simulasi penanganan unjuk rasa masyarakat yang diperankan oleh gabungam mahasiswa, OKP, Linmas dan anggota TNI / Polri yang mendatangi kantor KPU untuk menuntut pemilihan ulang sebagai ungkapan protes atas kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2019.*

BAROMETERRAKYAT.COM, BINTAN. Bupati Bintan Apri Sujadi mengajak masyarakat Bintan untuk aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 Apri 2019 mendatang.

Mensukseskan pemilu bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurutnya,
suksesnya pemilu apabila partisipasi masyarakat tersalurkan dengan baik.

“Kita mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu khususnya meningkatkan angka partisipasi, dengan bisa melebihi target angka nasional 77,5 persen,” ujarnya.

Dia mengharapkan, pemilu ini dapat mampu berjalan dengan baik, karena menurutnya begitu besar beban penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Karena, baru pertamakalinya diselenggarakan pemilihan secara serentak untuk memilih Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.

“Ini yang sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak.” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bintan Ervina Sari mengatakan, kegiatan Pemilu RUN bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait agenda pemilu sekaligus bertujuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih jelang agenda Pemilu Serentak 2019.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini dalam dialog bertema “Membangun Peradaban Politik Dalam Menghadapi Pemilu” di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Minggu,  mengatakan, perababan politik selaras dengan budaya melayu yang perlu dikembangkan oleh seluruh pihak, salah satunya pihak kampus.

Tema dialog itu, menurut dia mengandung semangat yang tinggi sebagai upaya melahirkan pemimpin negara dan anggota legislatif dari program demokrasi yang santun dan berwibawa.

Dialog itu pula bukan hanya terkait persoalan teknis, melainkan memiliki makna filosofi. Dari kegiatan ini pula akan menunjukkan peran besar mahasiswa dalam mendorong pemilu tidak hanya demokrasi elektoral, melainkan memberi kontribusi terhadap masyarakat terkait pendidikan politik pemilu.

“Kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas ide dan gagasan dialog mandiri ini. Kegiatan ini menarik,” ujarnya memuji mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pemilu yang menyelenggarakan dialog tersebut.

“Pemilu bukan hanya ajang kontestasi, bukan sekadar demokrasi elektroral. Tujuan etis justru harus dicapai dari kompetisi yang sehat sehingga lahirnya anggota legislatif. Jangan sampai terjadi perubahan dari kompetisi menjadi konfrontasi,” tambahnya.

Zaini menjelaskan peradaban adalah tamadun. Peradaban politik merupakan manifestasi perilaku yang baik dalam berpolitik.

Politik sendiri bagian daei cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. “Peradaban politik untuk melahirkan pemilu yang baik, kaya akan pendidikan moral politik. Gagasan ini perlu dikembangkan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Riono, yang juga narasumber dalam dialog itu, mengatakan, pemilu santun dapat dicapai dengan cara, tidak menyebarkan hoaks, tidak menebar kebencian, tidak melakukan politik uang.

Politik santun untuk pemilu cerdas dapat terwujud bila penyelenggara pemilu dan pemerintah menjaga netralitas dan profesionalitas, kontestan ikuti aturan, dan pemilih cerdas.

“Mahasiswa bisa berperan lawan politik uang, harus menjadi pemilih rasional bukan emosional,” katanya.

Ia menambahkan peran aparat keamanan sangat besar dalam menyukseskan pemilu. Masyarakat juga harus mendukung menciptakan pemilu damai untuk melahirkan pemimpin yang diharapkan rakyat.

“Media massa harus berperan dalam memberi informasi yang edukatif. Mahasiswa harus gunakan media sosial dengan baik, tidak menyebar berita hoaks,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, yang juga narasumber dalam dialog itu mengatakan, mendekati pemilu seluruh mahasiswa harus lebih bijak dan cerdas menggunakan media sosial.

Mahasiswa harus menjadi penggerak untuk melawan informasi dan berita hoaks. “Jangan sampai ikut serta menyebarkan informasi dan berita hoaks,” ucapnya.

Endri mengatakan persepsi negatif terhadap politik menyebabkan masyarakat kurang merespons pemilu. Padahal politik itu adalah strategi baik.

“Target dari kekuasaan yang diperoleh dari aktivitas politik adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus dikawal,” katanya.

Dalam dialog itu, Komisioner KPU Tanjungpinang Andri Yudi juga menyosialisasikan pemilu. Andri mendorong agar seluruh mahasiswa menggunakan hak suara.

“Tolak politik uang, tolak golput demi bangsa dan negara. Satu suara sangat berharga,” katanya. (Rls)

Informasi yang dihimpun, logistik pemilu yang dikirim ke KPU Natuna adalah Surat yang berisi Formulir C2, C7, Formulir Model DAA.1 dan Formulir Model DA.1 Kabupaten Natuna ke kapal Bayu Permata sebanyak 26 Koli.

Logistik tersebut diketahui dititipkan oleh perusahaan ekspedisi CV Anton Natuna kepada kapal Bayu Permata. Kapal berangkat dari Tanjungpinang pada Kamis (28/3/2019) siang.

Kapal tersebut diduga hilang kendali sehingga mengakibatkam kandas di Perairan Pulau Rusa.

Kepala Basarnas Kota Tanjungpinang melalui Kepala Seksi Oprasional Eko Supriyanto mengatakan, Basarnas Tanjungpinang mendapatkan informasi kandasnya kapal tersebut dari Polair Kijang sekira pukul 16.35.

Pihaknya, lanjut Eko sapaannya, langsung menurunkan KN Bhisma untuk menuju lokasi kejadian dan melaksanakan koordinasi serta pemantauan terhadap kapal tersebut.

“Selanjutnya logistik pemilu di pindahkan kekapal Kawai Ranai 1 dan akan dibawa ke Ranai,” ujarnya.

Sedangkan kapal Bayu Pertama, tambah Eko, akan kembali ke Tanjungpinang untuk dilakukan doking dan pemeriksaan.

SAHRUL

Hasil survei tersebut membuahkan data menarik. Segmen guru dan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pemilih tertinggi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Survei ini dilakukan pada rentang waktu 15-22 Maret 2019. Margin of error survei ini 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan 1.960 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai itu sebagai bagian dari demokrasi.

Dia pun menyakini semua hasil survei masih bisa berubah, mengingat masa kampanye terbuka masih berjalan.

“Ya itulah demokrasi kan. Artinya, pertama kan begini, survei itu selain pada angka, (juga) pada segmen tertentu kan. Menurut saya itu masih mungkin untuk berubah juga,” kata Arsul dikutip dari Jawapos.com, Jum’at (29/3).

Arsul menyebut banyaknya ASN yang mendukung Prabowo, dikarenakan mereka masih memiliki ekspektasi yang lebih terhadap kenaikan gaji mereka.

“Kalau terkait dengan segmen ASN banyak yang memilih Pak Prabowo, ya bisa jadi karena ekspektasi mereka untuk mendapatkan yang lebih itu nggak terpenuhi (saat ini),” jelasnya.

Sekjen PPP ini menegaskan akan mempelajari lebih lanjut hasil survei ini. Baginya sesuatu yang wajar jika pada kategori tertentu Jokowi-Ma’ruf perolehan suaranya kalah.

“Bagi TKN melihat hasil survei itu kan secara keseluruhan, tidak sektor-sektor segmen masyarakat ini seperti ini, itu begitu, tapi kan harus secara nasional. Karena faktualnya sejak pilpres langsung itu kan, kecuali Pak SBY yang 2009, itu boleh dibilang kan memang tidak ada yang semua provinsi itu dimenangkan atau semua kelompok masyarakat itu bisa dimenangkan oleh capres dan cawapres tertentu. Itu aja,” tegasnya.

Sumber : Jawapos