“Pada hari ini sudah mencabut gugatan di PTUN Tanjungpinang melalui kuasa hukum pak Arifin,” kata Ketua DPD Golkar Tanjungpinang Untung Budiman saat dihubungi, Jumat (25/6).

Pencabutan gugatan setelah pihaknya berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Menurutnya, pertimbangan DPP menyarankan mencabut gugatan itu agar tidak terjadi gejolak ditengah masyarakat setempat.

“Pertimbangan dari DPP supaya kondusifitas Tanjungpinang tetap berjalan, kita berharap Tanjungpinang kedepan lebih baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, pengajuan gugatan merupakan hak setiap orang, berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua orang bisa mengajukan gugatan apabila belum mencapai waktu 90 hari.

“Artinya kita melihat kondisi itu, sebagai partai politik punya hak juga untuk mengajukan gugatan jika terjadi mal administrasi atau segala macam atau dalam proses terjadi ketidakbenaran dalam pemberkasan,” imbuhnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wawako Tanjungpinang Hendy Amerta mengaku belum mengetahui apa permasalahan yang menjadi gugatan partai besutan Airlangga Hartanto itu.

“Kita belum tau inti permasalahan gugatan,” kata Hendy saat dihubungi barometerrakyat.com, Selasa (23/6) malam.

Ia menyampaikan, pansus kaget setelah mendengar kabar dari media hasil pemilihan Wawako Tanjungpinang digugat ke PTUN.

Ia mengklaim, Pansus pemilihan sudah berkerja sesuai dengan tata tertib pemilihan yang sudah disepakati.

“Pansus setiap fraksi juga ada perwakilannya. Kita tunggu aja ya, gugatannya apa biar jelas,” imbuhnya.

Diketahui, Gugatan bernomor registrasi 18/G/2021/PTUN.TPI itu, menggugat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni.

Dikutip barometerrakyat.com dari SIPP PTUN Tanjungpinang, penggugat diwakili kuasa hukumnya Ibnu Arifin menyampaikan sejumlah poin gugatan.

Diantaranya meminta tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DPRD Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Wakil Walikota Tanjungpinang sisa masa jabatan periode 2018-2023 karena dinilai tidak sah.

Selain itu, penggugat juga meminta tergugat mencabut Surat 188.3.34/226/2.02/2021, Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Surat No. 130/970/B.PEMTAS-SET/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Gugatan bernomor registrasi 18/G/2021/PTUN.TPI itu, menggugat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni.

Dikutip barometerrakyat.com dari SIPP PTUN Tanjungpinang, Selasa (22/6), penggugat diwakili kuasa hukumnya Ibnu Arifin menyampaikan sejumlah poin gugatan.

Diantaranya meminta tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DPRD Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Wakil Walikota Tanjungpinang sisa masa jabatan periode 2018-2023 karena dinilai tidak sah.

Selain itu, penggugat juga meminta tergugat mencabut Surat 188.3.34/226/2.02/2021, Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Surat No. 130/970/B.PEMTAS-SET/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tanjungpinang Mimi Betty Wilingsih saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui prihal gugatan tersebut. “Saya belum dapat informasinya, setau saya tidak ada,” katanya saat dihubungi melalui pesan singkat.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Untung Budiman belum menjawab saat dikonfirmasi barometerrakyat melalui sambungan telepon.

Diketahui, DPRD Tanjungpinang telah menetapkan Endang Abdullah sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih sisa masa jabatan 2018-2023. Ketua DPD Gerindra Tanjungpinang itu memperoleh 15 suara anggota DPRD Tanjungpinang, sedangkan rivalnya Ade Angga hanya memperoleh 14 suara.

Penetapan itu dilakukan setelah anggota DPRD Tanjungpinang melakukan pemilihan Wawako Tanjungpinang dalam rapat paripurna tersebut.

Endang Abdullah memenangi pemilihan dengan perolehan 15 suara. Sementara rivalnya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Ade Angga, memperoleh 14 suara.

Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni yang memimpin rapat paripurna, menanyakan persetujuan anggota DPRD Tanjungpinang mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara yang telah dilakukan.

Para anggota Dewan serempak menjawab, “Setuju.”

Weni pun mengetuk palu sebagai tanda ditetapkan hasil pemilihan Wawako, disambut tepuk tangan para anggota DPRD.

“Sesuai dengan tatib yang sudah disahkan kemarin calon wajib mengundurkan diri setelah disahkan oleh pansus pemilihan bahwa ditetapkan sebagai calon wakil wali kota,” kata Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Fathir kepada awak media, Rabu (31/3).

Politisi partai Golkar itu menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk panitia pemilihan (Panlih) wakil wali kota Tanjungpinang.

Pembentukan Panlih ini berpedoman pada tata tertib DPRD Tanjungpinang. Panlih tersebut akan diisi dari perwakilan fraksi parpol di DPRD Tanjungpinang, satu perwakilan Wakil Pimpinan DPRD Tanjungpinang dan satu perwakilan dari Sekretariat DPRD Tanjungpinang.

Panlih terdiri dari 9 orang dan akan bekerja memproses semua tahapan sampai dengan pemilihan.

“Semoga minggu depan sudah dibentuk panitia pemilihan tersebut. Untuk siapa ketua Panlihnya, itu nanti disepakati oleh Fraksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, target Pemilihan Wawako Tanjungpinang akan dilakukan pada 2 hingga 3 bulan kedepan. Sebab, Pansus akan melakukan konsultasi ke Kemendagri terlebih dahulu.

Sebelumnya, wali kota Tanjungpinang Rahma sudah meneruskan dua nama calon Wawako Tanjungpinang ke DPRD setempat untuk dilakukan pemilihan.

Dua nama tersebut yakni Ade Angga dari Partai Golkar dan Endang Abdullah dari Partai Gerindra.

SAHRUL

Rahma didampingi Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari beserta para asisten menyerahkan rekomendasi kepada Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Rabu (31/3).

“Hari ini saya akan tunaikan sesuatu yang memang sudah memenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, tentu ini merupakan suatu harapan kita bersama seluruh masyarakat kota Tanjungpinang,” ujar Rahma.

Rahma mengatakan, tidak ada kesengajaan untuk memperlambat proses pemilihan Wawako Tanjungpinang. Ia perlu kehati-hatian agar tidak salah langkah dan melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, kata dia, akan meneruskan nama calon Wawako setelah mendapat surat balasan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kemendagri. Pihaknya baru menerima surat balasan Kemendagri pada Jumat kemarin.

“Saya menyerahkan ini sama sekali tidak dalam tekanan,” ucapnya.

Ia berharap DPRD Tanjungpinang segera melakukan pemilihan dan memilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani.

“Siapapun terpilih ini adalah perjalan pemerintah Kota Tanjungpinang untuk seluruh masyarakat Tanjungpinang. Mudah-mudahan hari baik ini menjadi amal yang baik untuk seluruh masyarakat Tanjungpinang,” imbuhnya.

Diketahui, dua partai pengusung sudah menyerahkan rekomendasi nama calon wawako Tanjungpinang ke wali kota Tanjungpinang. Dua nama yang diajukan yakni Ade Angga dari Partai Golkar dan Endang Abdullah dari Gerindra.

SAHRUL

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta ketegasan agar memberikan ruang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera melakukan pemilihan wakil wali kota Tanjungpinang.

“Saya sudah surati kementrian dalam negeri, dalam hal ini pak Dirjen, karena saya lihat semua persyaratan-persyaratan melalui wali kota sudah lengkap. Kita minta ketegangan pemerintah pusat untuk memberikan ruang ke DPRD (Segera melakukan pemilihan),” kata Ansar kepada awak media, Rabu (25/3).

Mantan bupati Bintan itu menambahkan, saat ini masih menunggu surat balasan dari Mendagri.

“Kita menunggu surat itu, sudah kita sampaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rahma beralasan nama calon belum diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang karena masih menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Selain itu, kata dia, surat usulan nama calon Wawako Tanjungpinang yang diterimanya dari partai pengusung tidak terlampir dokumen proses pengusulan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Ketua partai ini hanya menyerahkan SK dari DPC saja. Kalau Golkar yang menandatangani pak Untung. Kalau Gerindra yang menandatangani pak Endang. Tentu kalau persyaratannya ya harus DPP,” kata Rahma belum lama ini.

SAHRUL