Diketahui dua nama calon Wawako yang diusung partai pengusung yakni Ade Angga dari Golkar dan Endang Abdullah dari Gerindra.

Ketua Panlih Wawako Tanjungpinang Hendy Amerta mengatakan, tahapan verifikasi ijazah dilakukan setelah calon melengkapi persyaratan pencalonan. Menurutnya, verifikasi dilakukan untuk mengetahui keaslian ijazah masing-masing calon.

“Saat ini lagi di Jakarta verifikasi ijazah S1 pak Endang, kita sudah ke UI dan sudah kita verifikasi,” kata Hendy saat dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat (16/4).

Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan verifikasi ijazah S1 Ade Angga di Pekanbaru pada pekan depan dan juga akan melakukan verifikasi ijazah S2 kedua calon di Batam.

“S2 dua-duanya di Batam, pak Angga di UIB, sedangkan pak Endang di Uniba,” ucapnya.

“Nanti untuk lengkap hasil verifikasi kami sampaikan, tunggu sudah selesai semua baru kami konferensi pers bersama awak media,” sambungnya.

Ia menyampaikan, pihaknya memiliki waktu 10 hari untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan calon, jika dalam 10 hari tidak lengkap, maka calon diberikan waktu tujuh hari untuk melengkapinya.

“Setelah verifikasi nanti kita buat berita acara kelengkapan berkas. Target sama masih ikuti sesuai tatib, kalau tidak ada halangan 10 Mei sudah pemilihan,” imbuhnya.

SAHRUL

“Saya secara persuasif, kemarin (Pembukaan) MTQ sudah bicara adik beradik dengan wali kota,” kata Ansar saat ditemui di kantor DPRD Tanjungpinang, Selasa (30/3).

Sedangkan secara formal, lanjutnya, sudah melayangkan surat resmi untuk melakukan rapat terbatas monitoring dan pendampingan terhadap proses pengisian Wawako Tanjungpinang.

“Saya sudah mengundang beliau jam 11 ini, tapi beliau berhalangan. Saya akan surati lagi, nanti hari Kamis saya minta beliau datang ketemu, kalau tidak bisa hadir karena alasan tertentu saya surati lagi, tiga kali batas akhir saya menyuratinya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, wali kota bisa disekolahkan lagi apabila tidak menggubris surat yang sudah dilayangkan. Kendati begitu ia akan melakukan konsultasi ke Ditjen Otda, karena keputusan disekolahkan lagi kepala daerah ada di Kemendagri.

“Kalau memang harus disekolahkan seperti di Manado, kalau gubernur sudah menyurati dua tiga kali tidak datang, mau alasan apa lagi. Saya pikir kita saling menghormati lah,” imbuhnya.

Diketahui, dua partai pengusung sudah menyerahkan rekomendasi nama calon wawako Tanjungpinang ke wali kota Tanjungpinang. Dua nama yang diajukan yakni Ade Angga dari Partai Golkar dan Endang Abdullah dari Gerindra.

Dua nama tersebut sampai saat ini masih mengendap di tangan wali kota dan belum diserahkan ke DPRD setempat untuk dilakukan pemilihan.

SAHRUL

“Saya sudah jawab di media semalam,” kata Rahma saat ditanya awak media, Senin (29/3) pagi.

Saat dicecar kapan akan diserahkan ke DPRD Tanjungpinang, Rahma memilih untuk diam.

Sebelumnya Rahma melalui keterangan tertulisnya mengatakan, baru saja menerima surat tembusan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Mendagri yang ditujukan kepada gubernur Kepri terkait petunjuk pengisian jabatan wakil walikota tanjungpinang.

Menurutnya, sesuai komitmen dan tujuan utama diajukannya surat walikota kepada mendagri tentang permohonan petunjuk dan arahan, yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti peraturan pemerintah apa yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh walikota dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil wali kota, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat sampai saat ini belum adanya peraturan pemerintah yang dibuat secara khusus sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Khususnya terkait ketentuan pasal 7 tentang persyaratan calon dan pasal 176 ayat (5) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Adanya surat dirjen otda kemendagri tersebut tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi walikota dalam menyikapi atau menindaklanjuti tahapan pengisian jabatan wakil walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik melalui Surat Nomor : 132.21/1908/OTDA tertanggal 24 Maret 2021.

Surat tersebut menjelaskan terkait pengisian calon wawako Tanjungpinang. Dikutip barometerrakyat.com dari surat tersebut, ada empat poin yang disampaikan Kemendagri kepada Gubernur Kepri.

Pertama, pemilihan Wakil Wali Kota berpedoman pada Pasal 176 ayat 1 dan 2 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Yakni dimana UU tersebut mengaskan bahwa mekanisme pemilihan Wakil Wali Kota berada di DPRD dan diusulkan oleh partai politik pengusung.

Kedua, mekanisme pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang diatur dalam tata tertib DPRD sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016.

Ketiga, pemilihan Wakil Wali Kota tidak perlu menunggu terbitnya peraturan pelaksana, karena hal tersebut sudah diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan (UU No 10 2016).

Keempat, Gubernur Kepulauan Riau diminta untuk melakukan pembinaan terhadap Wali Kota Tanjungpinang dan monitoring proses pengisian Wakil Wali Kota Tanjungpinang agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya diberitakan, lambatnya pemilihan karena dua nama calon Wawako Tanjungpinang belum diteruskan ke DPRD Tanjungpinang dan masih mengendap di tangan Wali Kota. Dua nama yang diusulkan yakni Ade Angga dari Partai Golkar dan Endang Abdullah dari Gerindra.

Rahma beralasan nama calon belum diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang karena masih menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Selain itu, kata dia, surat usulan nama calon Wawako Tanjungpinang yang diterimanya dari partai pengusung tidak terlampir dokumen proses pengusulan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Ketua partai ini hanya menyerahkan SK dari DPC saja. Kalau Golkar yang menandatangani pak Untung. Kalau Gerindra yang menandatangani pak Endang. Tentu kalau persyaratannya ya harus DPP,” kata Rahma belum lama ini.

Ketua DPD Golkar Tanjungpinang Untung Budiawan angkat bicara ketidakjujuran Rahma. Ia menyampaikan partai sudah menyerahkan dokumen usulan calon Wawako yang ditandatangani oleh DPP.

“Yang jelas sudah diserahkan dan ada tanda bukti penerimaan. Coba tanya kebagian penerimaan di kantor wali kota,” kata Untung saat dihubungi, Rabu (17/3).

Ia berharap proses pemilihan Wawako Tanjungpinang dapat segera dilaksanakan untuk kemaslahatan warga Tanjungpinang, ditambah lagi ditengah pandemi COVID-19 ini posisi wakil sangat dibutuhkan untuk membantu kerja Wali Kota.

“Tentu untuk kemaslahatan umat, dengan ada wakil dapat membantu wali kota Tanjungpinang. Kalau ada persoalan kita dudukan aja, saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan asalkan ada komunikasi yang baik,” imbuhnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad pun memberikan pernyataan tegas jika orang nomor satu di kota Gurindam itu tidak segera meneruskan nama dua calon Wawako itu. Diketahui dua nama calon tersebut yakni Ade Angga yang diusung Partai Golkar dan Endang Abdullah diusung Partai Gerindra.

Ansar mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban Wali Kota terkait surat yang sudah dilayangkan Senin (8/3) kemarin soal pengisian jabatan Wawako. “Kita menunggu jawaban wali kota,” kata Ansar ditemui di Aula Wan Seri Beni usai launching pungutan perdana jasa labuh jangkar, Rabu (9/3).

Ia menyampaikan, jika belum mendapatkan jawaban selama tujuh hari, maka ia kembali akan menyurati wali kota. Apabila surat kedua kembali tidak mendapatkan jawaban maka ia akan langsung menghadap Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

“Karena surat ke Wali Kota sifatnya hanya melalui, kalau memang Ditjen Otda bilang Gubernur silahkan surati (DPRD Tanjungpinang) langsung lakukan pemilihan, maka akan langsung saya surati. Ditjen Otda sudah pernah bicara seperti itu,” tegas Ansar.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma masih belum dapat dikonfirmasi soal nama calon Wawako Tanjungpinang belum diteruskan ke DPRD setempat.

SAHRUL

Surat dengan nomor Nomor 132/374/B. PEMTAS-SET/2021 tertanggal 8 Maret 2021 ditandatangani langsung oleh Ansar Ahmad.

Dikutip barometerrakyat.com dari surat tersebut, Ansar mengatakan hal itu mengingat pasal 196 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

“Agar saudari Walikota meneruskan usulan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan 2018-2023, yang telah diterima dari usulan partai politik, atau gabungan partai politik pengusung kepada DPRD Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Kota Tanjungpinang,’’ kata Ansar dalam surat tersebut.

Ia meminta Rahma untuk menindaklanjuti dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku agar menjaga stabilitas politik dan pemerintahan serta adanya kepastian hukum di Tanjungpinang.

Diketahui, hingga hari ini nama Bakal Calon (Bacalon) Wakil Wali Kota Tanjungpinang hanya dua orang sudah diserahkan ke Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Dua orang tersebut yakni, Ade Angga yang diusung Partai Golkar, dan Endang Abdullah dari Partai Gerindra.

SAHRUL

“Terkahir surat yang saya terima dari Pemko Tanjungpinang, bu wali minta mohon ditunda,” kata Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Jumat (25/2).

Menurutnya, wali kota minta ditunda karena ingin berkordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Weni mengakui, hingga hari ini pihak DPRD Tanjungpinang masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah maupun Kepala Daerah setempat.

“Beliau masih ingin kordinasi dengan Kemendagri. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemko Tanjungpinang,” kata dia.

Weni menuturkan, apa yang dilakukan Walikota Rahma untuk berkordinasi ke Kemendagri tersebut sah-sah saja. Sebab, kata dia mekanisme pemilihan memang di DPRD, tapi kalau untuk keputusan terdapat pada kepala daerah.

“Sah-sah saja, tapi kita akan mengikuti UU yang dibunyikan, mekanisme ada di Dewan, tapi keputusan tetap Kepala Daerahnya,” tukasnya.

Diketahui, hingga hari ini nama Bakal Calon (Bacalon) Wakil Wali Kota Tanjungpinang hanya dua orang. Dua orang tersebut yakni, Ade Angga yang diusung Partai Golkar, dan Endang Abdullah dari Partai Gerindra.

SAHRUL

Menurutnya, sejak keluar rekomendasi DPP Gerindra pada November 2020 lalu nama yang diusulkan tetap Ketua DPC Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah.

“Ini perlu saya tegaskan,” kata Iman Sutiawan kepada awak media di Kantor DPD Gerindra Kepri Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kilometer 5 Tanjungpinang, Senin (22/2).

Ia menyampaikan, Ketua DPC Gerindra juga sudah menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma sejak tahun lalu. Dia pun optimis Endang Abdullah bisa menang dalam pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD Tanjungpinang.

“Saya optimis beliau bisa memenangkan pemilihan di DPRD Tanjungpinang,” ucapnya.

Pihaknya, tambah mantan Wakil Ketua DPRD Batam itu, sudah menjalankan komunikasi politik dengan partai dan anggota DPRD Tanjungpinang. Namun ia enggan membeberkan partai mana saja yang sudah memberikan dukungan kepada Endang Abdullah.

Selain itu, ia berkelakar saat ditanya terkait namanya disebut akan mengganti Endang Abdullah menjadi calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang. Ia mengatakan, isu itu berkembang supaya suasana di Tanjungpinang menjadi ramai.

“Selama ini kan tenang-tenang saja, dengan isu kini jadi ramai. Isu itu juga membuat kita berkumpul disini,” imbuhnya.

Endang Optimis Menang