Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini mengatakan, hasil pemantauan pihaknya masih menemukan kekurangan surat suara di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana.

“TPS 14 kekurangan empat surat suara DPR RI,” kata Zaini kepada Barometerrakyat.com, Sabtu (27/4).

Menurutnya, Bawaslu sudah koordinsi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang untuk segera mencukupi kekurangan surat suara tersebut.

“Kami sudah koordinasi dengan KPU, agar dicukupi dengan mengunakan surat suara yang tersisa diberap TPS yang lain,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemilih untuk menghindari money politik atau politik uang di PSU tersebut. Pihaknya, tambah dia, sudah melakukan pencegahan politik uang dengan cara berpatroli seluruh TPS.

Sementara itu, Komisioner KPU Hafiz Diwa Prayoga memastikan kekurangan surat suara sudah diatasi. “Kita drop dari TPS Kecamatan Bestari,” katanya saat ditemui di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana.

Diketahui, di TPS 14 Pinang Kencana terdapat 268 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

SAHRUL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang Muhammad Zaini mengatakan, pemilihan ulang tersebut rawan terjadi money politik atau politik uang.

Karena oknum tertentu akan mempengaruhi warga untuk memilih caleg tertentu dengan segala macam cara.

“Maka Bawaslu akan kerahkan semua jajaran Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, serta sinergi dengan Sentra Gakkumdu, Pemantau Pemilu, Gerakan Pramuka, Relawan dan warga untuk mencegah, melawan dan melaporkan adanya praktek money politik,” tegas Zaini

Terhadap oknum yang terbukti melakukan kejahatan money politik terancam sanksi 3 tahun penjara dan denda uang 36 juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Bawaslu mengajak semua warga untuk mengawal dan menjaga pemilu yang bersih, bermartabat dengan menolak, melawan dan melaporkan segala bentuk praktek money politik,” imbau Zaini.

Diketahui lima TPS yang melakukan pemilihan ulang yakni TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur. Di TPS tersebut akan dilajukan pemilihan DPRD kota, Provinis, DPR RI, DPD RI dan Presiden.

Kemudian empat TPS yakni TPS 14, 17, 31 dan 32 di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, hanya melakukan pemilihan ulang DPD RI, DPR RI dan Presiden. (Red)

Menurutnya, pada PSU berpotensi terjadinya money politik atau politik uang, karena oknum tertentu akan mempengaruhi warga untuk memilih caleg tertentu dengan segala macam cara.

“Maka Bawaslu akan kerahkan semua jajaran Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, serta sinergi dengan Sentra Gakkumdu, Pemantau Pemilu, Gerakan Pramuka, Relawan dan warga untuk mencegah, melawan dan melaporkan adanya praktek money politik,” tegas Zaini.

BACA : Lima TPS Akan Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Terhadap oknum yang terbukti melakukan kejahatan politik uang terancam sanksi tiga tahun penjara dan denda uang Rp 36 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Bawaslu mengajak semua warga untuk mengawal dan menjaga pemilu yang bersih, bermartabat dengan menolak, melawan dan melaporkan segala bentuk praktek money politik”, imbaunya.

Zaini menambahkan, selain itu Bawaslu Kota Tanjungpinang juga akan melakukan pengawasan intensif terhadap ketersediaan seluruh logistik yang dibutuhkan yang harus dilengkapi oleh KPU Kota Tanjungpinang, agar semua proses berlangsung secara baik dan lancar.

BACA : Polisi Disiagakan Dipemilihan Ulang TPS

Sebelumnya, KPU Kota Tanjungpinang mengumumkan TPS di Kota Tanjungpinang akan melakukan pemungutan suara ulang.

Kelima TPS tersebut yakni TPS 14, 17, 31 dan 32 di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari dan TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. (Rul)