“Kita bersyukur semua berjalan sesuai progres. Semoga tahun 2022 pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunannya” kata Ansar, di Kementerian PUPR belum lama ini.

Ansar melangsungkan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto. Hadir juga Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto menyambut baik kehadiran Gubernur Ansar. Pihak kementerian sendiri menargetkan Jembatan Batam Bintan selesai akhir 2023 atau awal 2024.

Sesuai koordinasi awal, Jembatan Batam Bintan ini nantinya memiliki row jalan 100 meter dan dibagi dalam tiga trase. Panjang Trase Pulau Batam adalah 1,64 Km dilanjutkan trase Pulau Tanjungsauh sepanjang 3,35 Km dan Trase Pulau Bintan sepanjang 2,40 Km.

Dari sejumlah informasi lelang KPBU bakal dilaksanakan tahun ini. Pelelangan akan dimulai setelah mendapatkan rekomendasi tinggi vertical clearance Jembatan Batam Bintan.

Akhir tahun lalu, Pemprov Kepri sudah mengusulkan vertical clerance untuk tiap trase. Vertical clearance untuk trase Batam ke Tanjungsauh setinggi 20 meter. Sementara dari Tanjungsauh ke Pula Buau setinggi 40 meter.

Redaksi

Calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut tiga Ansar Ahmad mengatakan belum terealisasinya Jembatan Babin dikarenakan daya dorong Pemprov Kepri ke pusat yang belum maksimal.

Ansar mengaku ketika dirinya di DPR RI hampir setiap hari mendorong dan mendesak Kementerian PUPR agar Jembatan Babin segera direalisasikan. Tetapi dirinya tidak akan mampu meyakinkan pusat kalau hanya berjuang sendirian.

“Harusnya Pemprov Kepri sebagai pihak yang berkepentingan yang harus terus mendesak pusat. Kalau tidak didorong kuat maka Jembatan Babin akan susah terwujud,” kata Ansar Ahmad ketika menggelar kampanye dan sosialisasi Pilgub Kepri 2020 di Kampung Sumber Rejo Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (2/11).

Kalau dirinya terpilih jadi Gubernur Kepri, kata Ansar, dirinya akan terus desak pemerintah pusat. “Kalau perlu Kantor Menteri PUPR kita tongkrongi tiap hari. Demi masyarakat Kepri, nggak apa-apa meski saya harus nginap di kantor Menteri PUPR. Yang penting keinginan masyarakat Kepri terwujud,” tegasnya.

Ansar menceritakan ketika dirinya memperjuangkan proyek jalan lintas barat dan 7 jembatan di Kabupaten Bintan, dirinya setiap hari datang ke kantor Menteri PUPR.

“Kadang dicuekin. Kadang ditolak, tapi saya sabar saja. Akhirnya saya diterima pak menteri dan setelah saya jelaskan serta saya presentasikan rencana pembangunan jalan lintas barat dan jembatan, akhirnya disetujui,” jelasnya.

Namun Kementerian PUPR tidak langsung semua direalisasikan. Waktu itu hanya beberapa kilometer jalan lintas barat saja yang disetujui.

Karena Ansar punya keseriusan ingin membangun Bintan maka proyek tahap pertama selesai sangat bagus dan tepat waktu.

“Pemerintah pusat itu kan maunya beres dan tidak ada masalah. Karena itu begitu proyek tahap pertama selesai dengan baik dan tepat waktu, Kementerian PUPR langsung menyetujui seluruh usulan kita. Intinya, pemerintah pusat itu ingin melihat keseriusan kita. Kalau perjuangan hanya hangat-hangat tahi ayam, manalah bisa terwujud dan direalisasikan,” pungkasnya.

Beberapa janji yang disampaikan antara lain penyelesaian persoalan kampung tua di Batam dan pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin).

“Insya Allah, Pak Jokowi segera ke Kepri lagi. Pak Jokowi siap menunaikan janji itu,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai pertemuan Ketua DPW Nasdem se-Indonesia dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor belum lama ini.

Sebelumnya, kata mantan Bupati Karimun itu, saat beramah tamah, Presiden juga menyebutkan akan ke Kepri.

Ketika kesempatan bersalaman dan foto bersama, Nurdin mempertegas lagi masalah tersebut. Di antara yang juga disampaikan Nurdin adalah persoalan kampung tua.

Tentang Kampung Tua, lanjut Nurdin, saat ini sedang proses pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Sesuai perintah Presdien Jokowi,” ujarnya.

Sementara, soal Jembatan Batam Bintan, kata Nurdin saat ini sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024.

Nurdin menceritakan dia akan mengundang orang nomor satu itu datang ke Kepri, untuk melihat secara langsung kondisi daerah yang bakal dibangun Babin.

“Itu harus jadikan untuk jangka panjang. Menurut informasi tim Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah turun, kawasan itu akan dikunjungi Presiden secara langsung,” kata Nurdin.

Menurutnya, tim dari Kementerian didampingi tim Babelitbang dan PUPP Pemprov Kepri sudah turun meninjau, kondisi wilayah yang bakal dibangun Jembatan Babin. Perairan yang dikunjungi antara Batam dan Bintan.

Bahkan, studi Kelayakan Proyek atau Feasibility Study (FS) yang dibuat Pemprov Kepri sebelumnya, sudah diambil kementerian untuk diubah dan dipadukan dengan rancangan pemerintah pusat, agar ada padu penyesuaian desain yang dulu pernah ada.

“Presiden inginkan ini menjadi ikon, tidak hanya dibangun untuk sarana pendukung, menggerak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan manusia serta peningkatan daya investasi, melainkan juga melainkan jembatan ini nantinya harapan Presiden Jokowi wibawa, martabat bangsa dan negara,” kata Nurdin. (Rls)