Menurutnya, sebagai wilayah dengan luas lautan sebanyak 96 persen, laut Kepri harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan yang kuat dapat memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian. Apalagi pemanfaatan itu sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” kata Marlin, di Marriot Hotel, Harbour Bay.

Kepri memiliki ekosistem mangrove seluas 79.228,91 ha, terumbu karang sebesar 132.985,99 hektare. Serta padang lamun seluas 38.116,14 hektare.

Rapat Koordinasi Nasional Polsus PWP3K dibuka langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono diharapkan dapat memberi manfaat besar terutama kepada pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

“Potensi ini menjadi kekuatan Provinsi Kepulauan Riau untuk peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan juga kesejahteraan masyarakat nelayan,” imbuhnya.

Polsus ini bertugas melakukan pengawasan sumber daya kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka juga menerima pengaduan masyarakat terkait kegiatan yang merusak sumber daya ikan.

“Kehadiran Polsus ini sangat penting dalam peningkatan pengawasan sumber daya kelautan,” tutupnya.

Editor: ERWIN