Sebuah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik di lingkup Pemerintah Daerah tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada 2021 PAN RB telah melakukan evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tertentu pada 34 Pemerintah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil penilaian tersebut diumumkan, Selasa (8/3) secara virtual melalui kanal youtube Kementerian PANRB.

Selain DPMPTSP, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik di lingkup Pemerintah Daerah tahun 2021 di Kepri juga daraih oleh UPTD PPD Unit Samsat Batam Centre BP2RD.

Selain Kepri, Provinsi lain yang mendapatkan penghargaan serupa adalah Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat.

Atas penghargaan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik di lingkup Pemerintah Daerah tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku senang dan memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penekanan tersebut dikatakan Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Kediklatan Provinsi Kepri yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kepri di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (07/03/2022).

“Pelayanan apapun bentuknya dapat diberikan dengan baik, efisien, dan tepat waktu kalau dilayaninya oleh ASN yang berkualitas. Karena itu kita harus terus mendorong peningkatan kompetensi ASN secara menyeluruh,” ujar Gubernur Ansar.

Rapat koordinasi kediklatan yang bertema “Sinkronisasi dan Kolaborasi Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Smart ASN di Provinsi Kepulauan Riau” ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Muhammad Taufiq, dan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja.

Bagi Gubernur Ansar, peningkatan kompetensi ASN Pemprov Kepri ini juga sejalan dengan visi yang diusung dirinya bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.

Kedepannya, untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, Gubernur Ansar akan menginstruksikan setiap OPD agar membuat minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya.

“Nantinya akan kita beri penilaian kepada para pimpinan OPD dan outputnya adalah maksimalnya pelayanan publik,” lanjut Gubernur Ansar.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kepri Sardison menyebutkan ini diikuti 164 ASN dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri.

“Tujuan dari rapat ini adalah untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ASN menjelang Musrenbang,” kata Sardison.

Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara BPSDM Provinsi Kepri dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri untuk mengembangkan aplikasi SmartASN sebagai daya dukung pengembangan ASN melalui digitalisasi.

“Pelayanan publik harus terjamin, terlaksana secara maksimal,” kata Isdianto di Tanjungpinang, Jumat.

Isdianto mengatakan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan secara cepat dan optimal. Pelayanan yang maksimal yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kepercayaan publik itu dibutuhkan karena pemerintah dan masyarakat harus bersinergi membangun Kepri,” katanya.

 Ia juga mengingatkan staf Pemprov Kepri untuk bekerja secara profesional, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Seluruh kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan secara maksimal, dan lebih memperhatikan kebutuhan publik.

“Efisiensi anggaran dibutuhkan, namun kegiatan yang penting untuk masyarakat harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pemerintah Kepri di usia remaja ini perlu melakukan berbagai perbaikan, terutama dalam memperkuat sistem pelayanan.

“Kita tidak boleh lagi merangkak, melainkan harus tegak berjalan, dan kemudian berlari mengejar ketertinggalan,” tuturnya.*

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komjen Polisi Syafruddin kepada Polresta/Polres yang mendapat penilaian Prima dan Sangat Baik bertempat di hotel Shangrilla Jakarta, Selasa (11/12/2018), yang dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA dan diikuti seluruh Kapolresta / Kapolres se-Indonesia.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi mengucap syukur atas diraihnya penghargaan ini.
Ia mengatakan, keberhasilan ini merupakan usaha dan kerja keras segenap kesatuan dan personil Polres Tanjungpinang demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, didukung oleh kritik, saran dan masukan yang membangun dari masyarakat Kota Tanjungpinang sebagai penerima layanan.

“Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ke depan akan semakin ditingkatkan dan menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik demi mewujudkan pelayanan prima,” ujar Kapolres.

Ia menuturkan, adapun sasaran evaluasi pelayanan publik Polres adalah pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Ada 6 (enam) aspek yang dinilai, yakni kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, inotivasi, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), serta konsultasi dan pengaduan. Terdapat pula 6 (enam) prinsip yang dinilai dilingkup Polri yaitu keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas,” papar Kapolres.***