Salah satu diantaranya adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang yang dilantik dalam jabatan baru sebagai staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, bersama beberapa kepala organik perangkat daerah lainnya.

Sekretaris BKPSDM Kota Tanjungpinang Said Zainal Arifin menjelaskan bahwa seluruh pelantikan yang dilaksanakan telah melewati proses dan aturan yang berlaku.

BACA JUGA: Rahma Kembali Rotasi Pejabat Eselon II Tanjungpinang, Djasman Jadi Kepala BPKAD

“Dalam rangka mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama, Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya telah melalui prosedur, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Jika tahapan tidak sesuai prosedur, maka KASN juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi,” terangnya, pada Sabtu (9/4).

Ditambahkannya, proses rotasi JPT pratama merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017 yang diperbarui dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, bahwa Jabatan Tinggi Pratama dapat dipindahkan pada jabatan lain paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun sebagaimana tersebut pada pasal 131 ayat 2.

BACA JUGA: Teguh Dilantik Jadi Staf Ahli, Rahma Tegaskan Sudah Sesuai Rekomendasi KASN

Said berharap melalui penjelasan ini, tidak lagi ada simpang siur tanggapan atau opini yang berkembang di masyarakat.

“Rotasi merupakan hal yang lumrah dilaksanakan di Pemerintahan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, mengisi jabatan yang kosong, juga untuk penyegaran. Dan untuk melakukan rotasi itu, telah melalui seluruh tahapan proses yang sesuai aturan hingga mendapatkan rekomendasi KASN,” tutup Said.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (8/4/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor 230 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BACA JUGA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jadi Perhatian Khusus Pemko Tanjungpinang

Adapun pejabat yang dirotasi yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yuswandi, dilantik ke jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Jabatan Kepala BPKAD baru dijabat oleh Djasman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan (Kadis Perkim).

Selain melantik pejabat eselon II, Rahma juga melantik dua pejabat fungsional diantaranya Misnul Hudha sebagai Pejabat Fungsional Perencana Jenjang Ahli Pertama dan Hasnul Hidayati sebagai Fungsional Dokter Ahli Pertama.

BACA JUGA: Teguh Dilantik Jadi Staf Ahli, Rahma Tegaskan Sudah Sesuai Rekomendasi KASN

Wali Kota Rahma mengatakan pelantikan dua pejabat eselon dua ini adalah hasil dari assessment dan job fit beberapa waktu lalu.

“Jadi, ini menyesuaikan kebutuhan, maka itu perlu dilantik,” ucapnya.

Hal ini diketahui setelah dilakukannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Selasa (5/4/2022).

Setidaknya ada empat pejabat Pemko Tanjungpinang yang mengalami pergeseran diantaranya Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari dilantik jadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Tanjungpinang.

BACA JUGA: Vaksin Tidak Batalkan Puasa, Dinkes Tanjungpinang Gencar Vaksinasi COVID-19

Asisten I Setdako Tanjungpinang Tamrin Dahlan dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembagan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang menggantikan Raja Khairani yang telah pensiun.

Tengku Dahlan yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah, dilantik menjadi Asisten I Pemko Tanjungpinang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekdako Tanjungpinang.

Terakhir, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang Riany dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).

BACA JUGA: Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Rahma: Peran Masyarakat Kunci Utama

Wali Kota Rahma mengatakan, rotasi dilakukan sebagai upaya penyegaran dengan harapan dapat lebih memotivasi pelaksanaan tugas pada jabatan yang baru.

“Pelantikan ini kita lakukan sebagai upaya penyegaran dilingkungan Pemko Tanjungpinang. Selamat, semoga bisa membantu saya,” ucapnya.

Kabag Ortal Setdako Tanjungpinang Nopirman mengatakan, 61 pejabat batal dilantik jadi fungsional karena belum mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Dalam Mendagri (Kemendagri).

Ia menceritakan, sejatinya pada Juli 2021 lalu sudah mengusulkan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) untuk Pemko Tanjungpinang diangka 258 jabatan.

Lalu pada September 2021, setelah pihaknya menerima surat dari Kemendagri sesuai dengan proses penyetaraan jabatan maka diusulkan sebanyak 259 jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

“Namun, beberapa kali kami rapat dan pertemuan dengan Kemendagri, mereka ternyata menggunakan angka 202 jabatan atau 78,6 persen. Mungkin ini ada sedikit terjadi mis komunikasi, karena lain yang kita usulkan lain yang mereka proses,” jelasnya saat dihubungi belum lama ini.

Oleh karena itu, pihaknya pun sempat bertanya ke Kemendagri, sebenarnya data usulan yang dipakai itu dari mana, apakah dari Pemprov atau Tanjungpinang.

“Karena data usulan yang dipakai itu data usulan 202 jabatan atau 78,6 persen. Sedangkan Pemko mengusulkan 259 jabatan penyetaraan jabatan atau 100 persen,” tuturnya.

Sehingga kata dia, yang sempat dilantik sebelumnya hanya 194 orang, sedangkan sisa 61 orang tidak bisa dilantik karena pertek dari kemendagri tidak keluar, hingga batas akhir pelantikan 31 Desember 2021 lalu.

“Yang sempat keluar kemarin pada 5 Januari 2022 hanya 6 orang. Namun tanggal pelantikan terakhir 31 Januari 2021 sudah lewat, tidak mungkin kita lakukan maka akan cacat hukum,” tuturnya.

Dalam kasus itu Bobby menjabat sebagai Persero Komenditer CV Buana Sinar Khatulistiwa. Mantan Kabag Ekonomi itu divonis 6 tahun penjara, denda Rp 400 juta dan subsider 4 bulan kurungan.

Ia terbukti bersalah melanggar pasal 2 Juncto Pasal 18 Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Tanjungpinang Raja Khairani mengatakan, berdasar aturan yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita berhentikan,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/3).

Ia menyampaikan, ada proses selanjutnya setelah yang bersangkutan divonis oleh PN Tanjungpinang. Pihaknya akan meminta vonis yang bersangkutan kepada pihak PN yang dilampirkan bersama laporan kemudian diusulkan pemberhentian.

“Ada proses yang akan dipersiapkan tidak bisa langsung, setelah divonis langsung dipecat tidak bisa,” ucapnya.

SAHRUL