Salah satu diantaranya adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang yang dilantik dalam jabatan baru sebagai staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, bersama beberapa kepala organik perangkat daerah lainnya.

Sekretaris BKPSDM Kota Tanjungpinang Said Zainal Arifin menjelaskan bahwa seluruh pelantikan yang dilaksanakan telah melewati proses dan aturan yang berlaku.

BACA JUGA: Rahma Kembali Rotasi Pejabat Eselon II Tanjungpinang, Djasman Jadi Kepala BPKAD

“Dalam rangka mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama, Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya telah melalui prosedur, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Jika tahapan tidak sesuai prosedur, maka KASN juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi,” terangnya, pada Sabtu (9/4).

Ditambahkannya, proses rotasi JPT pratama merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017 yang diperbarui dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, bahwa Jabatan Tinggi Pratama dapat dipindahkan pada jabatan lain paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun sebagaimana tersebut pada pasal 131 ayat 2.

BACA JUGA: Teguh Dilantik Jadi Staf Ahli, Rahma Tegaskan Sudah Sesuai Rekomendasi KASN

Said berharap melalui penjelasan ini, tidak lagi ada simpang siur tanggapan atau opini yang berkembang di masyarakat.

“Rotasi merupakan hal yang lumrah dilaksanakan di Pemerintahan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, mengisi jabatan yang kosong, juga untuk penyegaran. Dan untuk melakukan rotasi itu, telah melalui seluruh tahapan proses yang sesuai aturan hingga mendapatkan rekomendasi KASN,” tutup Said.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (8/4/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor 230 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BACA JUGA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jadi Perhatian Khusus Pemko Tanjungpinang

Adapun pejabat yang dirotasi yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yuswandi, dilantik ke jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Jabatan Kepala BPKAD baru dijabat oleh Djasman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan (Kadis Perkim).

Selain melantik pejabat eselon II, Rahma juga melantik dua pejabat fungsional diantaranya Misnul Hudha sebagai Pejabat Fungsional Perencana Jenjang Ahli Pertama dan Hasnul Hidayati sebagai Fungsional Dokter Ahli Pertama.

BACA JUGA: Teguh Dilantik Jadi Staf Ahli, Rahma Tegaskan Sudah Sesuai Rekomendasi KASN

Wali Kota Rahma mengatakan pelantikan dua pejabat eselon dua ini adalah hasil dari assessment dan job fit beberapa waktu lalu.

“Jadi, ini menyesuaikan kebutuhan, maka itu perlu dilantik,” ucapnya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II dilaksanakan di aula kantor wali kota Senggarang yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Endang Abdullah, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Indra Jaya dan sejumlah kepala OPD.

Diketahui, lima kepala OPD ini merupakan hasil dari seleksi lelang jabatan secara terbuka. Lima kepala OPD dilantik yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Zulhidayat.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjungpinang Elfiani Sandri sebelumnya menjabat Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Yoni Fadri, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan.

Kepala Dinas Pendidikan Endang Susilowati sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DP3 Tanjungpinang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Meitya Yulianty sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kesbangpol.