“Saya tekankan agar hal tersebut tidak dilakukan. Kan Pilkada tinggal dua bulan lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2015. Pimpinan daerah, terutama yang akan menggelar Pilkada tidak perlu melakukan mutasi atau rotasi dulu, karena justru akan menimbulkan polemik,” katanya di Cibodas, Sabtu (03/10).

Hal itu disampaikan Menteri, saat menanggapi pemberitaan sejumlah media massa yang mengangkat permasalahan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

“Seharusnya tidak dilakukan, karena akan menciptakan suasana yang tidak kondusif menjelang pilkada,” ujarnya.

Menurut Guru Besar Universitas Nasional Jakarta ini, tindakan tersebut tidak wajar. Semestinya, sambung Yuddy,  pejabat daerah mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif menjelang pilkada. Bukannya membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik, termasuk masalah rotasi.

Yuddy kembali menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menyambut pemilihan umum yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia.

Bahkan Menteri PANRB menyampaikan, pihaknya sudah berkomitmen bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi tegas bagi setiap PNS yang melanggar netralitas.

Diingatkan, Jumat (02/10), sudah ada MoU antara Menteri PANRB, Mendagri, KASN, BKN dengan Bawaslu, yang intinya memberikan penegasan untuk memberikan sanksi bagi setiap ASN atau PNS yang tidak mengindahkan UU No. 5 tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014.(HUMAS MENPANRB/AFRIZAL)