Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD untuk diketahui perlu mendapat konfirmasi dari KPU untuk menunjukkan siapa yang berhak menggantikan anggota tersebut. Yaitu caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2015.

Pasal 242 menyebut, anggota DPR yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama.

“Yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Apriyandy, Hot Asi Silitonga,” ujarnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (7/1).

Sebelumnya, Muhammad Apriyandy resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang.

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima surat tembusan dari Gubernur Kepri prihal pemberhentian Apriyandy.

BACA : Gerindra Sebut Apriyandy Dipecat Karena Melanggar AD/ART

“Saya baru terima dari staf pagi ini, dalam surat itu intinya pemberhentian (Apriyandy) dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah mengaku belum ada menerima surat dari Gubernur Kepri tersebut.

“Belum dapat suratnya, karena saya lagi ngurusin ini (Hari Jadi Ke-238 Kota Tanjungpinang),” ujar Endang saat ditemui usai doa bersama di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kamis (6/1) malam.

BACA JUGA: Dipecat dari Kader Gerindra, Apriyandy Angkat Bicara

Ia mengatakan, akan segera mengecek Sekretariat dan setelah menerima akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, saat ditanya alasan memberhentikan Apriyandy, Endang yang juga Wakil Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

Pengajuan PAW tersebut usai DPP Gerindra melakukan pemecatan kepada Apriyandy karena melanggar sejumlah aturan partai.

Secara otomatis, anak mantan Wali Kota Tanjungpinang almarhum Syahrul itu tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD Tanjungpinang mewakili Gerindra.

Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungpinang Jofrizal mengatakan, surat usulan pemberhentian Apriyandy dari DPRD Tanjungpinang tersebut sudah ditindaklanjuti ke Gubernur Kepri.

BACA : Pemprov Kepri Perketat Pengawasan di Fasilitas Umum Jelang Nataru

“Mekanismenya, usulan partai ke DPRD, DPRD sesunguhnya menyurati Gubernur Kepri melalui Wali Kota Tanjungpinang. Nah saat ini wali kota sudah menyurati ke Gubernur Kepri,” katanya saat dihubungi, Senin (13/12).

Ia menyampaikan, Pemko sudah menyurati Gubernur Kepri seminggu lalu. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sudah turun disposisi dari Pemprov. Karena SK pemberhentian itu dari Gubernur Kepri,” tukasnya.

Sebelumnya, DPP Partai Gerindra, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian keanggotaan kepada Muhammad Apriyandy.

SK dengan nomor 11-0327/Kpts/DPP-Gerindra/2021 tertanggal 12 November 2021 tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bersama Sekjend Ahmad Muzani.

BACA JUGA: Rahma Sebut Gerai Pangan Bukti Pemko Serius Perhatikan Petani

Dalam surat tersebut, DPP menginstruksikan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tanjungpinang, agar segera memproses administrasi dan mengajukan kepada DPRD Tanjungpinang, Pergantian Antar Waktu (PAW), atas nama Muhammad Apriyandy yang telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra.

“Saya bersama kuasa hukum saya, pak Hendy Devitra sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum ke depan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (22/11).

Pihaknya saat ini masih menganalisa surat keputusan dari DPP Gerindra terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya dari anggota DPRD Tanjungpinang.

Ia menilai, ada banyak keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan DPP tersebut. Namun dia tidak mengungkapkan keganjalan dan keanehan yang dimaksud.

“Tapi pada intinya ada banyak terdapat keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan tersebut. Dalam waktu dekat kami bersama kuasa hukum juga akan mempersiapkan somasi kepada DPC Gerindra Kota tanjungpinang,” tegasnya.

Ditanya langkah hukum gugatan ke pengadilan, anak mantan Wali Kota Tanjungpinang almarhum Syahrul ini belum dapat memastikannya.

“Kalau ini kita liat nanti saja, yang jelas sebagai warga negara Indonesia kita diberikan kesempatan untuk menggunakan langkah-langkah hukum itu,” ucapnya.

Sementara itu, disinggung pemecatan dirinya karena tidak membayar iuran, ia menyampaikan dari awal menjabat rutin membayarnya dan baru beberapa bulan 2021 ini terlambat membayar iuran.

“Terlalu kecil untuk sekelas Partai Gerindra pemecatan hanya karena sebatas iuran. Karena Iuran itu kan boleh-boleh saja dibayar secara akumulasi per berapa bulan, yang penting terbayar lunas. Masa partai besar sekelas Partai Gerindra bicara masalah iuran yang Rp5 juta perbulan itu,” imbuhnya.