Hal ini sebagai upaya agar tidak terjadi penularan kepada anggota keluarga lain yang berada pada satu rumah dan memastikan mobilitas OTG dapat terpantau.

Walikota Tanjungpinang Rahma bersama Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando dan tim satgas menjemput langsung dan memberikan pemahaman kepada pasien isoman untuk menjalani karantina terpadu, Selasa (7/9).

Hal tersebut sesuai imbauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditujukan kepada kepala daerah agar pasien terkonfirmasi COVID-19 dilakukan karantina yang dipusatkan di lokasi karantina terpadu.

Pada tahap awal, sebanyak 7 orang pasien isoman yang berada di wilayah kelurahan batu IX diarahkan untuk menjalani karantina terpadu atau isolasi terpusat.

“Mereka yang menjalani isoman di rumah kami arahkan untuk pindah ke karantina terpadu di Lohass sampai pasien dinyatakan sembuh. Terlebih jika rumah tempat isoman tidak memenuhi syarat, agar tidak menularkan ke yang lain,” ucap Rahma.

Rahma memberikan imbauan kepada pasien dan menjamin fasilitas tempat karantina terpadu lengkap.

“Untuk memutus penyebaran dan menjamin mobilitas pasien isoman atau OTG, pelaksanaan karantina harus terpusat. Tujuannya agar dapat terpantau kondisi kesehatannya karena disana di dampingi oleh dokter dan tim satgas. Juga terjamin kebutuhan makanan sehari-hari,” jelas Rahma.

Mendapat penjelasan dan diyakini oleh tim satgas, warga bersedia pindah untuk menjalankan karantina terpadu di Lohass. Rahma juga memberikan semangat dan motivasi kepada mereka agar segera sembuh.

“Dengan upaya ini semoga dapat menekan penyebaran virus dan tidak membuat klaster-klaster baru. Kita berharap kasus positif khususnya di kota Tanjungpinang semakin menurun. Dan bagi yang masih sakit atau terpapar, segera diberikan kesembuhan,” harapnya.

Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub melakukan penyekatan akses masuk ke Pasar Baru, penyekatan itu dilakukan di Jalan Merdeka.

Setiap warga yang melewati jalan tersebut akan diminta menunjukkan surat telah divaksin.

Demikian juga warga yang ingin berbelanja ke pasar, wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Jika tidak memilikinya maka tidak diperbolehkan masuk pasar.

“Iya ada penyekatan, dijalan menuju pasar. Nanti kita arahkan, kalau mau ke pasar wajib tunjukan surat vaksinasi. Kalau tidak ada kita arahkan untuk vaksin dulu, yang tidak ada tujuan mau lewat, juga kita arahkan putar balik,” ujar Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Muhammad Arsha belum lama ini.

“Kalau yang cari sembako kita bolehkan, tapi harus sudah divaksin,” tegasnya.

Penyekatan itu, kata dia, akan berlangsung selama 24 jam, hingga Selasa (20/7) mendatang. Ia menambahkan, ada 50 petugas dari Polri hingga TNI yang bertugas melakukan penyekatan.

“Jadi kita harap masyarakat untuk paham dengan kondisi ini, jangan keluar rumah jika tidak penting,” imbuhnya.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kepri Lamidi, jumlah pasien meninggal dunia ini tertinggi sebelumnya selama pandemi.

“Berdasarkan laporan harian, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 paling tinggi empat orang. Itu terjadi pada 30 Juni 2021,” ujar dilansir barometerrakyat.com dari laman resmi Pemprov Kepri, Jumat (2/7).

Kendati begitu, lanjutnya, jumlah pasien di Kepri yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada Juni 2021 tertinggi terjadi di Batam mencapai 102 orang atau sekitar 300 persen lebih tinggi dibanding dari Tanjungpinang.

Sementara jumlah pasien di Bintan yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada Juni 2021 sebanyak 23 orang, tertinggi di daerah tersebut selama pandemi.

Di Karimun, lanjutnya jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada Juni 2021 sebanyak 14 orang.

Sedangkan di Lingga, hanya dua orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada Juni 2021.

Jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Natuna selama Juni 2021 empat orang, sementara di Kepulauan Anambas enam orang.

“Kami imbau seluruh elemen masyarakat untuk menaati protokol kesehatan saat beraktivitas,” imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri ada penambahan kasus 469 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Jumat (2/7), dengan rincian Batam 254 orang, Tanjungpinang 121 orang, Bintan 55 orang, Natuna 26 orang, Karimun 6 orang, Lingga 5 orang dan Anambas 2 orang,

Plt Kepala Dinkes Tanjungpinang Nugrah Heni Purwaningsih mengatakan, penggunaan rapid tes antigen untuk mempercepat proses tracing kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif.

Sebab, selama ini hasil uji Polymerase Chai Reaction (PCR) sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan alat dan masih mengandalkan alat uji di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Batam.

“Kita buat edaran, bagi puskesmas yang melakukan tracing ke masyarakat, karena rapid tes antigen hasilnya bisa diketahui hari itu,” ujar Nugraheni saat dihubungi, Jumat (18/6).

Ia menyampaikan, Dinkes Tanjungpinang mendapat bantuan alat rapid tes antigen dari Pemprov Kepri sebanyak 2.000 alat, sehingga bisa mempercepat tracing.

Menurutnya, rapid tes antigen ini efektif untuk mendiagnosis pasien yang kontak erat karena juga sudah diakui oleh kementerian dengan syarat pengambilan sampel dijalankan dengan benar.

“Kalau seseorang positif antigen, kemungkinan besar positif dengan PCR karena keakuratannya mencapai 90 persen, yang bersangkutan harus karantina,” imbuhnya.

“Hari ini (Hotel Lohass) sudah menerima pasien, semalam kami mendata pasien-pasien isolasi mandiri dirumah yang tidak memenuhi kriteria dirumahnya akan kita karantina terpadu,” kata Rahma, Selasa (25/5).

Ia menyampaikan syarat rumah dijadikan tempat isolasi mandiri seperti kamar tidur harus dilengkapi kamar mandi dan ventilasi memadai untuk masuknya udara.

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan untuk menekan meluasnya penyebaran COVID-19 terutama di kalangan keluarga pasien.

“Kebijakan ini saya perkuat dengan aturan dimana kami tuang dalam peraturan wali kota,” ujarnya.

Ia berharap warga dapat mematuhi kebijakan tersebut yang semata-mata hanya untuk menekan penyebaran COVID-19.

“Kami berharap seluruh masyarakat terutama yang positif dapat mematuhi regulasi atau kebijakan yang diambil, ini semata-mata tujuan nya untuk lebih baik supaya penanganan lebih cepat,” imbuhnya.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri Arif Fadillah mengatakan, Lauhas Village dan Agro Resort disiapkan sebagai tempat karantina pasien COVID-19 setelah puluhan kamar tidur di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bintan yang sejak setahun terakhir digunakan untuk karantina pasien COVID-19, penuh.

“Jumlah kamar untuk karantina yang disiapkan di dua resort itu cukup banyak. Kami berharap ini memadai, mempercepat proses penyembuhan pasien, yang tanpa gejala,” ujarnya dilansir dari laman resmi Pemprov Kepri.

Arif juga menyorot pelaksanaan isolasi mandiri yang dilakukan pasien COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kepri telah menghimpun dan mengevaluasi pelaksanaan isolasi mandiri di rumah pasien COVID-19.

Kondisi rumah yang kurang memadai, dan sikap pasien yang tidak konsisten dalam melaksanakan isolasi mandisi selama proses penyembuhan, berpotensi menyebabkan penyebaran virus itu.

Karena itu, pelaksanaan isolasi mandiri segera dibenahi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah.

Arif yang juga Sekda Kepri berharap seluruh pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di tempat yang kurang memadai dengan suka rela melaporkan hal tersebut kepada petugas kesehatan untuk segera pindah ke salah satu kamar di resort yang telah disiapkan pemda.

“Proses penyembuhan juga dipengaruhi perasaan nyaman dan aman. Kamar-kamar di resort yang disiapkan untuk karantina merupakan tempat yang aman,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Mohamad Bisri menegaskan penggunaan vakasinasi Covid-19 jenis AstraZeneca tetap dilaksanakan diwilayah Kepri.

Sebab, kata Bisri penghentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut, hanya berlaku untuk batch (kumpulan produksi) CTMAV547. Sedangkan, batch vaksin AstraZeneca di Kepri yakni CTMAV548.

“Ada surat dari BPOM, pemberhentian pengiriman vaksin AstraZeneca untuk Sulawisi Utara. Jadi jenis nomor batchnya beda. Yang ditunda sementara itu 547, kalau kita Kepri nomor 548,” ujar Bisri saat dihubungi, Selasa (18/5).

Bisri menerangkan, bahwa Provinsi Kepri tidak termasuk dalam pemberhentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Dia mengakui, bahwa vaksin tersebut aman digunakan.

“Kita tetap gunakan vaksin itu, tetap. Memang ada berita soal yang meninggal di Tanggerang, tapi bukan vaktor vaksin itu. Yang jelas kita tetap pakai,” ungkapnya.

Dirinya menyampaikan bahwa sudah ada 60.000 lebih orang di Kepri yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan, sambung dia tidak ada yang dilarikan kerumah sakit, usai disuntik vaksin tersebut.

Bisri menyebut, di Provinsi Kepri ada 140.000 dosis vaksin AstraZeneca yang masih tersisa. Nantinya, kata dia vaksin tersebut akan digunakan semua masyarakat yang ada di Kepri.

“Udah 60.000 orang di Kepri yang divaksin, tidak ada dirawat berat kerumah sakit. Untuk sekarang tinggal 140.000 dosis vaksin AstraZeneca, nanti kita buka tempat vaksinasi, siapa saja masyarakat boleh datang,” kata dia.

Ia menambahkan, yang bisa melawan meningkatkan kondisi covid-19 di Kepri hanyalah vaksinasi.

“Ini karena kasus sedang naik, yang bisa melawan hanya vaksinasi. Jadi, kita tetap menggunakan vaksin AstraZeneca itu,” tukasnya.

Tak mau lagi kebobolan untuk kedua kalinya, Ponpes Darussilmi bersama Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen melakukan pembenahan agar kegiatan belajar mengajar bisa dimulai kembali.

Sesuai dengan instruksi terbaru dari Pemerintah Pusat, Sekolah ataupun tempat pendidikan lainnya boleh melakukan kegiatan tatap muke jika daerah tersebut berada dalam zona hijau dan kuning serta mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.

“Pada prinsipnya Pemerintah Daerah mendukung. Namun kita tetap pada kesepakatan utama, protokol kesehatan menjadi suatu kewajiban,” ujar Pjs Bupati Bintan Buralimar saat memimpin Audiensi Ponpes Darussilmi dengan Satgas Covid-19 Bintan, Selasa (24/11).

Dalam arahannya pun Buralimar menegaskan tidak ada toleransi untuk protokol kesehatan ini.

“Kita tidak keras, tapi harus sedikit tegas. Jika bisa dibuka nanti, selama dua bulan, tidak ada yang keluar masuk wilayah pesantren termasuk orang tua (wali santri). Kecuali petugas kesehatan dan hal-hal urgen,” tegas Buralimar.

Kementerian Agama Kabupaten Bintan juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung dan kembali membuka aktifitas di Pondok Pesantren dengan catatan sudah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19.

Kendati demikian, kata Tamsir, pihaknya akan melakukan evaluasi sekolah di wilayah tersebut yang telah melakukan proses belajar tatap muka.

“Kita akan melakukan evaluasi lagi terkait pengembangan apakah penambahan apakah tidak,” ujarnya saat di konfirmasi Barometerrakyat.com, Senin (5/9).

Ia menyebutkan, jika ada penambahan kasus COVID-19 baru, pihaknya akan kembali menutup sekolah.

“Nanti akan melakukan belajar jarak jauh atau belajar dari rumah,” ucapnya.

Sebelumnya, sembilan sekolah tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Bintan mulai melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, Kamis (1/10) lalu. Sekolah yang dibuka ini bagi kecamatan yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi COVID-19.

Kesembilan sekolah tersebut yakni SMP 7 Teluk Bintan, SMP 14 Tambelan, SMP 18 Numbing, SMP 19 Kelong, SMP 22 Mapur dan SMP 23 Mantang, SMP 25 Mantang. Kemudian dua MTS di Tambelan dan Pangkil.

Ahmad Jailani

Dengan demikian total pasien positif Covid-19 mencapai 271 orang.

Tambahan satu pasien merupakan seorang pelajar perempuan berinisial CAS usia 8 tahun.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai kasus 271 Batam,” kata Rudi melalui keterangan tertulis.

Rudi menjelaskan, yang bersangkutan melakukan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) bersama ibu dan adiknya ke Puskesmas Sungai Langkai untuk persyaratan penerbangan ke Medan.

“Mereka semua dinyatakan reaktif,” kata Rudi yang juga Wali Kota Batam.

Mengingat hasil pemeriksaan RDT tersebut,
maka dilakukan edukasi kepada mereka untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 Galang guna melaksanakan karantina/isolasi.

Kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab,  mereka dinyatakan negatif Covid-19 pada pemeriksaan pertama dan pemeriksaan swab kedua yang bersangkutan dinyatakan positif.