Komisioner KPU Hasyim Asya’ri mengatakan, dari 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), 31 di antaranya mengajukan username untuk sistem informasi partai politik (sipol). Namun hanya 27 parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019.

“Sampai jam 24.00 WIB ada 73 parpol terdaftar di Kumham, dari 73 partai yang mengajukan username sipol 31 parpol. Sampai 24.00 WIB ditutup pendaftaran ada 27 parpol yang mendaftar, ada 4 yang tidak mendaftar meski dapat akses sipol,” kata Hasyim seperti dilansir Detik.com.

Menurutnya, dari 27 partai politik sampai dengan saat ini ada 10 partai politik yang sudah diperiksa kelengkapannya, dinyatakan lengkap.

“Sehingga diberikan tanda terima,” ucapnya.

Berikut partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2019:
1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai NasDem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Golongan Karya (Golkar)
13 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Bhinneka Indonesia
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16. Partai Rakyat
17. Partai Demokrat
18. Partai Pemersatu Bangsa
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman)
20. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
21. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
22. Partai Bulan Bintang (PBB)
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
25. PNI Marhaenis
26. Partai Reformasi
27. Partai Republik Nusantara (Republikan)

(Detik.com)

Pendaftaran dibuka untuk partai yang ingin ikut dalam kontestasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Namun, bagaimana dengan Parpol yang masih dualisme ? Apakah dua “kubu” ini bisa mendaftar ke KPU ?

Komisioner KPU Kota Tanjungpinang Devisi Perencanaan dan Data Zulkifli Riawan menjelaskan, dari KPU Kota Tanjungpinang hanya menunggu keputusan dari KPU RI “kubu” mana yang lolos verifikasi untuk Pemilu 2019.

Tentu, kata Zul, yang diloloskan untuk mengikuti Pemilu adalah “kubu” yang sudah memiliki legalitas seperti Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Untuk PPP kita masih menungu, apa yang KPU RI menerima, dia akan transfer data yang diterima, misalnya partai yang dualisme ini lho pengurus yang sebenarnya, jadi yang masuk ke KPU tidak ada dualisme lagi,” ungkapnya, Kamis (12/10).

Menurutnya, dari pihaknya akan menolak parpol yang dualisme, yang “kubu” nya tidak diterima oleh KPU RI.

“Kita akan menerima mana yang diamanahkan oleh KPU RI sesuai dengan legalitas, kubu yang tidak diterima akan kita tolak. Tapi akan kita beri pandangan,” ujarnya.

Hingga saat ini, menurutnya papol yang masih dualisme ini belum ada yang mendaftar ataupun konsultasi ke KPU Kota Tanjungpinang.

SAHRUL