Barometerrakyat com,Tanjungpinang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang menertibkan papan reklame yang tidak memiliki izin. Setidaknya ada 11 papan reklame yang tidak memiliki izin diberi garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Line dan spanduk dilarang memasang konten atau iklan dan segera urus perizinan,Rabu (24/08).

Penertiban dilakukan bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjungpinang Teguh Susanto menyampaikan, semua papan reklame yang tidak memiliki izin akan dipasang PPNS Line dan spanduk dilarang memasang konten atau iklan sebelum mengurus izin.

“Semalam ada 11 papan reklame disegel yang berada di Batu 6, Batu 9 dan Batu 10. Hari ini kita lanjut lagi di simpang Dokabu, Pamedan dan sekitarnya. Ada 9 titik lokasi penertiban hari ini, 7 di simpang Dokabu dan 2 di Pamedan,” ujarnya teguh.

Ia menyampaikan, sebelum penyegelan dilakukan pihaknya melalui Dinas PUPR Tanjungpinang telah menyurati pemilik papan reklame untuk mengurus izin. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari sang pemilik.

“Sudah disurati juga untuk membongkar papan reklame selama 7 hari, tapi tidak ditanggapi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, jika nantinya papan reklame ini dibongkar oleh petugas gabungan, maka barang-barangnya akan menjadi milik Pemko Tanjungpinang. “Sebisa mungkin kita arahkan pemilik yang sendiri yang membongkarnya, kalau kita bongkar aset akan jadi milik Pemko Tanjungpinang,” ujarnya.

Menurutnya, penertiban ini tidak ada hubungannya dengan politik seperti persepsi netizen di media media sosial. Adanya baleho tokoh politik yang terkena dampak penyegelan ini hanya kebetulan.

“Kita tidak menutup konten yang ada gambar tokoh yang dimaksud, namun hanya memasang spanduk larangan pada konstruksi reklamenya. Ini juga sebuah pembelajaran, bahwa seharusnya tokoh-tokoh dimaksud memberi contoh, sebab penertiban ini muaranya adalah pada peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Penertiban papan reklame ini berdasarkan peraturan Wali Kota Tanjungpinang nomor 70 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan tata cara izin reklame. Pentingnya ketertiban terhadap perizinan yang sudah ditetapkan pemko, perlu ditingkatkan kembali.

Penulis: M.firdaus

“Ini dilakukan untuk meningkatkan PAD, yang nantinya digunakan untuk pembangunan kota Tanjungpinang,” ucap Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Rabu (16/2).

Penertiban ini juga, lanjut Rahma, dibarengi dengan penataan estetika wajah kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota provinsi Kepri agar menjadi lebih baik.

“Yang tidak ada IMB akan dieksekusi sesuai aturan yang berlaku. Karena, penertiban ini, selain untuk menata kota, juga meningkatkan PAD lewat pajak reklame,” ujarnya.

Rahma pun meminta jajaran Satpol PP, BPPRD, DPMPTSP, dinas PUPR, Dishub, dan Disbudpar untuk menyisir kembali konstruksi papan reklame yang dinilai tidak memenuhi aturan yang berlaku.

“Undang kembali pelaku usaha reklame. Sosialisasikan lagi aturan yang berlaku. Bila tidak ada izin, pastikan berapa lama mereka bisa membongkarnya. Jika, selama waktu yang diberikan tidak diindahkan, pemko eksekusi,” tegasnya.

Papan reklame yang terletak tidak jauh dari SPBU kilometer 10 arah Uban dibongkar, karena papan reklame telah usang dimakan usia.

“Papan itu milik Pemerintah Kota, sudah mulai usang dan dapat berbahaya maka kami lakukan pembongkaran,” ungkap Kepala Satpol PP Tanjungpinang Efendi.

Ia menuturkan bahwa papan tersebut telah berdiri lama dan juga telah mengantongi izin. “Bukan karena tidak ada izin di bongkarnya dan itu masih milik pemerintah kota,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pembongkaran papan reklame yang sudah tidak layak digunakan.

“Untuk selanjutnya belum ada lagi pembongkaran papan reklame yang sudah termakan usia,” ucapnya

Muhammad Danu

Tempat galian lombang itu merupakan median Jalan serta wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak diperbolehkan dibangun semua bentuk pembangunan.

Namun, oknum PNS lingkungan Pemkot Tanjungpinang inisial AL nekat akan membangun Papan Reklame dilahan tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang Efendi mengatakan, Satpol PP Tanjungpinang telah melakukan tindakan tegas menyegel galian yang diduga untuk dibangun papan reklame itu.

“Sudah di kasi PPNS line kemaren pada saat turun langsung,” ucapnya saat diwawancarai melalui sambungan ponsel, Sabtu (19/8)

Berdasar informasi, menurut Efendi yang mengurus galian diduga untuk bangun papan reklame itu adalah oknum PNS Pemko Tanjungpinang inisial AL. 

“Menurut info saya terima, yang mengurus itu insialnya AL, PNS lingkungan Pemko Tanjungpinang. Saya tidak tau entah dia (AL) yang membangunan, atau menjamin atau dia yang mengurus belum dapat kejelasan.” Ujarnya

Ia menegaskan, median jalan dan lahan terbuka hijau tidak dibenarkan untuk membangun papan reklame. 

Lebih lanjut ia menambahkan pihaknya akan menelusuri oknum yang mencabut garis PPNS Line yang dipasang pihaknya saat turun bersama BPMPTSP Tanjungpinang, Dinas PU Tanjungpinang. 

“Sudah dibukak katanya, suruh anggota untuk menelusuri. Memang siapa yang suruh bukak,” tutupnya

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Soni Andrian mengatakan, pihaknya telah memantau adanya galian lubang yang diduga untuk membangun papan reklame itu.

“Kemaren kami sudah memantau, dan kami juga sudah mengkoordinasikan dengan intansi terkait, seperti Satpol PP, dan Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, dan pada saat itu juga kami telah memantau bersama sama,” ucapnya.

SAHRUL